Technician

Larangan Pemakaian Cadar di Instansi Pemerintah, Ditentang Anggota DPR

Jakarta (1/11) — Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri menilai, pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyinggung penggunaan niqab atau cadar  telah menimbulkan kegaduhan.

Menurut Sakinah penganut paham radikal tidak bisa hanya dilihat atau dinilai dari cara berpakaian saja.

“Menteri agama kali ini benar-banar masuk pada wilayah privasi dan keyakinan dalam menjalankan ajaran agamanya dan ini sangat melukai hati ummat, seakan-akan cara berpakaian semacam itu identik dengan radikalisme. Ini tidak adil terhadap ummat Islam. Terus terang, banyak saudara-saudara kita yang menggunakan pakaian semacam itu berbuat banyak, baik untuk mencerdaskan bangsa ini dan membangun negeri ini”, ujarnya.

Dalam ajaran Islam terdapat kewajiban menutup aurat bagi laki-laki atau pun perempuan. Di kalangan ulama terdapat perbedaan mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat.

“Islam adalah agama yang penuh rahmat bila ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu Individu, jangan disinggung pakaiannya, cadarnya. Tentu yang manyoritas menggunakan pakaian tersebut akan terusik dan bisa termarjinalkan, hendaknya pemerintah jangan terus menerus berbicara tentang radikalisme, mari cari narasi yang sejuk, enak didengar, dinikmati oleh semuanya, tidak ada yang merasa didiskriminasikan, kita ciptakan budaya santun dalam segala hal”. Ucap Sakinah.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di al-quran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab. Namun Fachrul mewacanakan akan melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah. Pertimbangannya adalah alasan keamanan, belajar dari insiden penusukan Menko Polhukam terdahulu, Wiranto, yang salah satu pihak penyerangnya memakai cadar.

Tragedi yang menimpa Wiranto tidak bisa serta-merta menjadi alasan untuk melarang pemakaian cadar di instansi pemerintaha. Jika pun ada pemakai cadar yang melakukan tindak terorisme, itu merupakan oknum. Yang perlu ditindak adalah oknumnya, bukan pelarangan pemakaian cadarnya.

Lebih lanjut Sakinah yang juga selaku sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat (PP WIA) sangat menyayangkan pernyataan Menteri Agama RI tersebut.

Pembangunan Venue PON XX Menjadi Sorotan PKS

Jakarta (13/11) — Pembangunan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 yang akan dihelat di Papua saat ini menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri.

Anggota DPR dari Wilayah Indonesia Timur ini menyampaikan venue yang dibuat merupakan bangunan baru, ada 30 venue yang akan digunakan untuk menggelar 37 cabang olahraga dan 679 nomor pertandingan, dengan dana Miliaran Rupiah.

“Dana yang digelontorkan untuk PON ini sangat besar, tentunya kita berharap setiap event yang dilakukan mempunyai dampak sosial dan dampak ekonomi”, ungkap Sakinah di ruang rapat komisi X Rabu, 13/11/2019.

Lebih lanjut sakinah mengatakan tentunya semua event itu pasti untung, tetapi yang menjadi keheranan kita, kita tidak pernah untung.

“ini apa permasalahannya kita tidak pernah mendapatkan keuntungan dari segi ekonominya? Kalo mungkin sisi sosialnya ini merupakan satu kekuatan untuk merajut bangsa ini, dan ini merupakan marwah dari bangsa Indoneisa itu sendiri”, tandasnya.

Namun demikian, Sakinah Aljufri Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah berharap venue yang akan dibangun dengan biaya yang mahal nantinya tidak mangkrak setelah perhelatan PON. Dirinya berharap, venue yang telah dibangun dapat berguna untuk masyarakat.

“Venue yang telah dibangun diharapkan setelah selesai PON dapat digunakan untuk ruang publik, dan jangan sampai veneu yang telah dibangun jadi mangkrak dan tidak berguna,” tegasnya.

Dalam rapat komisi X ini Sakinah juga menyoroti masalah penghargaan untuk para atlet berprestasi yang sudah pensiun. Sakinah memaparkan bahwa pemberian penghargaan untuk atlet sangatlah penting untuk memajukan olahraga.

“Ada sesuatu yang harus diberikan kepada atlet yang berprestasi dan sudah pensiun, sehingga orang itu bersimpati dan berkeinginan untuk memajukan olahraga kita”, pungkasnya.

PKS : Jangan Beratkan Murid dengan Banyaknya Mata Pelajaran

Jakarta (10/12) — Anggota DPR RI Fraksi PKS komisi X, Sakinah Aljufri menyampaikan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Menurut Sakinah, untuk mencapai tujuan pendidikan hal yang paling mendasar untuk diperbaiki adalah sistem pendidikannya.

“kurikulum kita harus dibenahi, kurikulum harus paten. Jangan kita ganti presiden ganti menteri ganti kebijakan ganti kurikulum. Ini yang pertama bingung adalah guru, guru bingung murid lebih bingung lagi”. Ungkapnya di komplek senayan.

Selain itu Sakinah pun menambahkan Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru honor.

“Masih banyak guru di daerah-daerah yang mendapatkan honor sebesar 75.000 per bulan. Kita berharap pendidikan berkwalitas, namun kesejahteraan guru tidak diperhatikan kesejahteraannya,” tuturnya.

Kita berharap kepada Pemerintah yang baru, dapat mengakomodir harapan semua stakeholder pendidikan, baik guru, orang tua maupun murid.

Sakinah pun menyoal mata pelajaran untuk siswa yang seabreg, berikan mata pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa.

“Jangan jejali murid dengan terlalu banyak mata pelajaran. Kita berharap anak-anak didik berhasil dan punya skill. Jangan nantinya siswa lulus sekolah tapi tidak punya skill, tidak punya keterampilan dan pada akhirnya menjadi beban dan penganguran. Kita berharap setelah lulus sekolah anak-anak sudah mempunyai keterampilan khusus,” pungkasnya.

Anggota Fraksi PKS DPR-RI Kecam Dugaan Penistaan Tokoh Agama

Palu (07/03) — Viralnya video seorang pejabat yang diduga melakukan penistaan kepada tokoh agama pimpinan salah satu pesantren, mengundang keprihatinan dari Anggota Fraksi PKS DPR RI Komisi X dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri.

Di hadapan sejumlah media, Sakinah mengaku malu dan sangat sedih, menyaksikan potongan video yang memperlihatkan seorang pejabat tampak memaki-maki sang pemimpin pesantren tersebut.

“Saya malu dan sedih. Inilah orang kalau tidak punya adab walaupun berilmu,” tegas Sakinah yang juga Sekjen Pengurus Besar (PB) Wanita Islam Alkhairaat, Kamis (05/02/2020).

Adab kata Sakinah, sangat penting dan harus didahulukan daripada ilmu. Dia mengilustrasikan, ketika Iblis terusir dari surga, bukan karena iblis itu tidak pintar dan hebat, tetapi karena iblis tidak punya adab dan tidak taat kepada Allah serta memiliki sifat sombong, sehingga dia harus terusir dari surga.

“Bukan hanya itu, iblis juga dikutuk oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka,” kisahnya.

Katanya, tidak sepantasnya seorang tokoh agama mendapat perlakukan seperti itu. Kata Sakinah yang juga cucu pendiri Alkhairaat, SIS Aldjufri, bahwa ulama adalah pewaris Nabi Muhammad SAW, maka jika ulama dinista, maka sama saja dengan menista Rasulullah SAW.

“Saya mendorong agar sang kyiai tersebut membuat laporan ke polisi, agar pelakunya segara diproses secara hukum,” sarannya.

Anggota FPKS Soroti Kapal Cargo yang Merapat ke Dermaga Moutong Barat

Palu (15/05) — Masuknya kapal yang mengangkut alat berat ke dermaga Moutong Barat pada Rabu, (13/04/2020) menjadi sorotan anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sakinah Aljufri.

Sakinah menyoroti kapal LCT Sumber Sejahtera Abadi yang merapat di dermaga tersebut dikarenakan waktu yang tidak tepat, masuk dan bersandar ke dermaga saat pandemi Covid-19 yang masih tinggi sementara masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah masing-masing (stay at home).

“Disaat pandemi Covid-19 yang masih tinggi sekarang ini warga jadi resah lantaran kapal cargo mudah masuk dan berlabuh di dermaga Moutong Barat, sementara masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah masing-masing,” ungkap Sakinah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sulawesi Tengah ini pun berang lantaran disaat pembatasan akses masuk ke daerah-daerah dan himbauan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di jalur darat dan udara tidak diikuti dengan langkah serupa di jalur laut.

“Kita semua ingin pandemi Covid-19 ini cepat selesai, oleh karenanya mari semua pihak bersama-sama bahu membahu untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas lagi. Saya harap perusahaan yang mendatangkan kapal ini pun juga turut andil mencegah. Jangan semaunya sendiri, harus sesuai dengan protokol Covid-19, jangan diabaikan,” ujar Politisi PKS sekaligus Sekjen WIA Pusat.

Sakinah juga mendesak pemerintah setempat dan pihak terkait melakukan pengawasan secara ketat kapal yang bersandar.

“Pemerintah dan pihak terkait di dermaga harus bertanggung jawab penuh mengawasi ini dengan sangat ketat. Pembongkaran muatan harus sesuai dengan protokol Covid-19, harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Semua Anak Buah Kapal (ABK) harus dipastikan telah menjalani tes untuk memastikan bebas dari Covid-19,” kata Sakinah.

Ia juga menyampaikan bahwa bersandarnya kapal di dermaga Moutong Barat banyak mendapat protes dari warga setempat.

“Banyak sekali masyarakat yang memprotes bersandarnya kapal ini. Untuk mencegah meluasnya penyebaran virus korona atau Covid-19, saya berharap pihak-pihak terkait yang berwenang lebih memperketat pengawasan setiap kapal yang akan bersandar,” pungkas Sakinah.

Kemendikbud Gandeng Netflix Siarkan Film Dokumenter di TVRI, Ini kata Anggota FPKS

Palu (18/06) — Program Belajar dari Rumah (BDR) yang diluncurkan oleh Kemendikbud pada 12 April 2020 silam saat ini dilanjutkan dengan melakukan kerjasama dengan penyedia layanan hiburan streaming, Netflix.

Sebagai bagian dari program Belajar dari Rumah dan untuk pertama kalinya di dunia, film-film dokumenter Netflix akan ditayangkan melalui saluran televisi.

Menaggapi hal itu, anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Al-Jufri, menilai kebijakan belajar dari rumah melalui layar TVRI yang bekerjasama dengan Netflik merupakan trobosan yang bagus.

Namun demikian Sakinah mengatakan Pemerintah harus memperhatikan siswa yang berada di daerah-daerah 3T karena masih banyak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui TVRI.

“Di daerah-darah 3T masih banyak anak didik yang tidak memiliki akses listrik sehingga tidak dapat menyaksikan TVRI. Ada juga daerah-daerah yang menyaksikan televisi harus memakai parabola,” ungkap Sakinah melalui WhatsApp, Kamis, (18/06).

Hal ini yang menjadi tantangan pemerintah untuk mencarikan solusi bagi anak didik yang berada di daerah-daerah tertinggal.

Selain menyediakan konten yang menarik atas kerjasama dengan Netflix, Sakinah pun menyarankan agar pemerintah bekerjasama dengan anak-anak bangsa yang mempunyai telenta dalam membuat film dokumenter.

“Banyak anak bangsa yang kreatif untuk membuat film dokumenter, film pendek. Kenapa Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan di tanah air justru menggandeng penyedia layanan streaming dari luar negeri untuk sekedar menyediakan film dokumenter,” pungkas Sakinah.