Larangan Pemakaian Cadar di Instansi Pemerintah, Ditentang Anggota DPR

Jakarta (1/11) — Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri menilai, pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyinggung penggunaan niqab atau cadar  telah menimbulkan kegaduhan.

Menurut Sakinah penganut paham radikal tidak bisa hanya dilihat atau dinilai dari cara berpakaian saja.

“Menteri agama kali ini benar-banar masuk pada wilayah privasi dan keyakinan dalam menjalankan ajaran agamanya dan ini sangat melukai hati ummat, seakan-akan cara berpakaian semacam itu identik dengan radikalisme. Ini tidak adil terhadap ummat Islam. Terus terang, banyak saudara-saudara kita yang menggunakan pakaian semacam itu berbuat banyak, baik untuk mencerdaskan bangsa ini dan membangun negeri ini”, ujarnya.

Dalam ajaran Islam terdapat kewajiban menutup aurat bagi laki-laki atau pun perempuan. Di kalangan ulama terdapat perbedaan mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat.

“Islam adalah agama yang penuh rahmat bila ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu Individu, jangan disinggung pakaiannya, cadarnya. Tentu yang manyoritas menggunakan pakaian tersebut akan terusik dan bisa termarjinalkan, hendaknya pemerintah jangan terus menerus berbicara tentang radikalisme, mari cari narasi yang sejuk, enak didengar, dinikmati oleh semuanya, tidak ada yang merasa didiskriminasikan, kita ciptakan budaya santun dalam segala hal”. Ucap Sakinah.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di al-quran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab. Namun Fachrul mewacanakan akan melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah. Pertimbangannya adalah alasan keamanan, belajar dari insiden penusukan Menko Polhukam terdahulu, Wiranto, yang salah satu pihak penyerangnya memakai cadar.

Tragedi yang menimpa Wiranto tidak bisa serta-merta menjadi alasan untuk melarang pemakaian cadar di instansi pemerintaha. Jika pun ada pemakai cadar yang melakukan tindak terorisme, itu merupakan oknum. Yang perlu ditindak adalah oknumnya, bukan pelarangan pemakaian cadarnya.

Lebih lanjut Sakinah yang juga selaku sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat (PP WIA) sangat menyayangkan pernyataan Menteri Agama RI tersebut.

Pembangunan Venue PON XX Menjadi Sorotan PKS

Jakarta (13/11) — Pembangunan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 yang akan dihelat di Papua saat ini menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri.

Anggota DPR dari Wilayah Indonesia Timur ini menyampaikan venue yang dibuat merupakan bangunan baru, ada 30 venue yang akan digunakan untuk menggelar 37 cabang olahraga dan 679 nomor pertandingan, dengan dana Miliaran Rupiah.

“Dana yang digelontorkan untuk PON ini sangat besar, tentunya kita berharap setiap event yang dilakukan mempunyai dampak sosial dan dampak ekonomi”, ungkap Sakinah di ruang rapat komisi X Rabu, 13/11/2019.

Lebih lanjut sakinah mengatakan tentunya semua event itu pasti untung, tetapi yang menjadi keheranan kita, kita tidak pernah untung.

“ini apa permasalahannya kita tidak pernah mendapatkan keuntungan dari segi ekonominya? Kalo mungkin sisi sosialnya ini merupakan satu kekuatan untuk merajut bangsa ini, dan ini merupakan marwah dari bangsa Indoneisa itu sendiri”, tandasnya.

Namun demikian, Sakinah Aljufri Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah berharap venue yang akan dibangun dengan biaya yang mahal nantinya tidak mangkrak setelah perhelatan PON. Dirinya berharap, venue yang telah dibangun dapat berguna untuk masyarakat.

“Venue yang telah dibangun diharapkan setelah selesai PON dapat digunakan untuk ruang publik, dan jangan sampai veneu yang telah dibangun jadi mangkrak dan tidak berguna,” tegasnya.

Dalam rapat komisi X ini Sakinah juga menyoroti masalah penghargaan untuk para atlet berprestasi yang sudah pensiun. Sakinah memaparkan bahwa pemberian penghargaan untuk atlet sangatlah penting untuk memajukan olahraga.

“Ada sesuatu yang harus diberikan kepada atlet yang berprestasi dan sudah pensiun, sehingga orang itu bersimpati dan berkeinginan untuk memajukan olahraga kita”, pungkasnya.

PKS : Jangan Beratkan Murid dengan Banyaknya Mata Pelajaran

Jakarta (10/12) — Anggota DPR RI Fraksi PKS komisi X, Sakinah Aljufri menyampaikan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Menurut Sakinah, untuk mencapai tujuan pendidikan hal yang paling mendasar untuk diperbaiki adalah sistem pendidikannya.

“kurikulum kita harus dibenahi, kurikulum harus paten. Jangan kita ganti presiden ganti menteri ganti kebijakan ganti kurikulum. Ini yang pertama bingung adalah guru, guru bingung murid lebih bingung lagi”. Ungkapnya di komplek senayan.

Selain itu Sakinah pun menambahkan Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru honor.

“Masih banyak guru di daerah-daerah yang mendapatkan honor sebesar 75.000 per bulan. Kita berharap pendidikan berkwalitas, namun kesejahteraan guru tidak diperhatikan kesejahteraannya,” tuturnya.

Kita berharap kepada Pemerintah yang baru, dapat mengakomodir harapan semua stakeholder pendidikan, baik guru, orang tua maupun murid.

Sakinah pun menyoal mata pelajaran untuk siswa yang seabreg, berikan mata pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa.

“Jangan jejali murid dengan terlalu banyak mata pelajaran. Kita berharap anak-anak didik berhasil dan punya skill. Jangan nantinya siswa lulus sekolah tapi tidak punya skill, tidak punya keterampilan dan pada akhirnya menjadi beban dan penganguran. Kita berharap setelah lulus sekolah anak-anak sudah mempunyai keterampilan khusus,” pungkasnya.