Blog Grid Light

Lestarikan Musik Tradisional Kaili, Sakinah Aljufri Serahkan Seperangkat Alat Musik ke Sanggar Seni Buwusopi

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri didampingi Anggota Komisi I DPRD Sigi Hikmah Ladjidji serahkan bantuan alat musik tradisional kaili untuk Sanggar Seni Buwusopi di kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, Kamis (24/11).

Bantuan alat musik tradisional kaili yang diberikan merupakan hasil advokasi Sakinah Aljufri dari Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

“Sebagai wujud cinta saya terhadap musik tradisional Kaili dan apresiasi terhadap para seniman di Sulawesi Tengah. Saya gembira bisa ikut membantu dan memfasilitasi aspirasi dari para seniman mewujudkan impiannya memiliki alat musik tradisional Kaili,” ungkap wakil rakyat dapil Sulawesi Tengah, cucu Guru Tua.

Sakinah mengungkapkan harapannya agar bantuan alat musik tradisional kaili ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik mungkin untuk menjaga keberlangsungan musik tradisional Kaili.

Politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtara ini menjelaskan, penyerahan alat musik tradisional kaili sebagai upaya melestraikan budaya Kaili di Sulawesi Tengah yang harus terus dijaga kelestariannya.

“Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus melestarikan dan memperhatikan kesenian tradisional peninggalan pendahulu kita. Alat musik tradisional ini saya harap dapat dimanfaatkan untuk melatih generasi terutama generasi muda sebagai pewaris kesenian tradisional yang sudah agak digitinggalkan,” ujarnya.

Sanggar Seni Buwusopi menjadi satu-satunya sanggar di kabupaten Sigi yang memiliki alat musik tradisional yang lengkap. Karenanya, Sanggar Seni Buwusopi menjadi tempat ngumpulnya para jagoan seniman di Sulawesi Tengah dan membentuk Komunitas Polelea. Tanggal 30 Juni 2022 silam, Komunitas Polelea berhasil menyabet gelar juara II Lomba Karya Musik Komunitas yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta. Lagu Negeri Seribu Megalit mampu mengalahkan komunitas dari berbagai daerah di Indonesia.

Sakinah Aljufri Sumbang Majelis Taklim WIA Ranting Arrahmah Alat Musik Hadrah

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri didampingi Anggota Komisi I DPRD Sigi Hikmah Ladjidji, bersilaturahmi dan menyerahkan bantuan alat musik Hadrah untuk majelis taklim Wanita Islam Alkhairaat Ranting Arrahmah, Rabu (23/11) petang.

Alat musik Hadrah diserahkan langsung oleh Sakinah di hadapan para peserta pengajian majelis taklim.

“Mudah-mudahan bantuan alat hadrah ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS.

Kita berharap pada ibu-ibu dan anak-anak remaja majelis taklim dan para pemudi Islam secara umum tidak meninggalkan kesenian islam, dan harus dijaga kelestariannya.

“Harapan kita tidak hanya sekedar menjadi bantuan semata, namun kita semua berharap generasi penerus Islam terus menjaga khazanah kebudayaan dan kesenian musik islami di Sulawesi Tengah,” tuturnya.

Kita ingin terus menjada dan mengenalkan islam melalui kegiatan yang positif. Diantara kegiatan pengenalan Islam adalah melalui seni dan budaya seperti hdrah ini.

Kegiatan majelis taklim dan hadrah harus terus didukung dan harus dijaga dan lestarikan bersama. Ibu-ibu dan anak-anak remaja majelis taklim semakin giat dan semangat berlatih dan terus mensiarkan agama Islam. “Kita juga berharap agar melalui kegiatan pengajian, taklim dan hadrah, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, cinta dengan Habib Idrus serta penerus beliau dan kita doakan agar tetap istiqomah menjalankan ajarannya,” pungkasnya.

Serah Terima Program Digitalisasi PKKM, Sakinah; Bukti Unisa Mampu Bersaing di Kancah Nasaional

Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Afirmasi adalah program untuk meningkatkan pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi serta mengakselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi perguruan tinggi swasta dengan menerapkan azas keadilan dan afirmatif.

Dalam kegiatannya melakukan monitoring dan serah terima program PKKM Afirmasi di Universitas Alkhairaat Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri didampingi Anggota Komisi I DPRD Sigi Hikmah Ladjidji, Rabu (23/11).

Universitas Alkhairaat menjadi satu diantara puluhan universitas yang mendapatkan bantuan hibah PKKM Afirmasi, berupa sarana prasarana digitalisasi kampus.

“Menangnya Unisa dalam program PKKM Afirmasi ini membuktikan bahwa Universitas Alkhairaat mampu bersaing di kancah nasional. Mampu bersaing dengan kampus-kampus swasta lainnya di Indonesia,” tutur politikus perempuan Komisi X DPR RI.

Hibah PKKM Afirmasi ini diharapkan mampu memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh sivitas Universitas Alkhairaat guna memajukan Unisa menjadi kampus swasta yang unggul di Sulawesi Tengah.

“Tentu program ini diharapkan mampu mendorong percepatan meraih target Indikator Capaian Utama (IKU), dan kita berharap mampu mendorong perbaikan kualitas perguruan tinggi, dosen, mahasiswa tercapai dengan program ini,” ungkap Sakinah

Anggota Komisi X Dapil Sulawesi Tengah ini pun mengucapkan selamat kepada unisa yang terpilih menjadi pemenang dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Afirmasi.  “Tentu kami ucapkan selamat kepada Universitas Alkhairaat telah mendapatkan hibah PKKM Afirmasi. Persaingan untuk mendapatkan hibah ini cukup ketat karena banyaknya Perguruan Tinggi yang mendaftar, dan Unisa diantara satu pemenangnya,” pungkasnya.

Berikan Beasiswa KIP, Sakinah Aljufri; Mahasiswa adalah Masa Depan Bangsa Indonesia

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag. didampingi Anggota DPRD Kabupaten Sigi Hikmah Ladjidji, S.Pi menyerahkan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada mahasiswa di Sulawesi Tengah. Turut hadir dalam penyerahan beasiswa ini Rektor Universitas Alkhairaat DR. Umar Alatas, S.Pi., M.Si. beserta jajaran di aula Universitas Alkhairaat, Rabu (23/11).

Dalam sambutannya, Sakinah menyampaikan bahwa beasiswa KIP aspirasi ini merupakan upaya Komisi X DPR RI karena sejatinya setiap warna negara berhak untuk mendapat pendidikan.

“Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” ungkapnya.

Sakinah juga berharap mahasiswa mampu berkontribusi untuk Negeri setelah mereka lulus bahkan ketika masih kuliah.

“Banyak sekali anak-anak Sulawesi Tengah yang membutuhkan beasiswa pendidikan, maka saya terus bertekat dengan semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan pendidikan di Sulawesi Tengah,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI dapil Sulawesi Tengah ini.

Masa muda itu akan berlalu menjadi tua, saat masih muda gunakan dengan sebaik mungkin.

“Selagi masih muda, maka manfaatkan masa muda untuk giat belajar, belajar dan belajar. Jangan sampai orang tua kalian menyesal, kecewa, rektor kecewa bahkan jangan sampai habib Idrus kecewa”, ungkapnya.

Kalian adalah masa depan Alkhairaat, masa depan bangsa Indonesia. Harapan besar kami semua ada di pundak kalian. Kami ingin mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini lebih baik dari pada kami.

Sakinah pun meminta kepada mahasiswa penerima KIP memanfaatkan program tersebut dengan belajar semaksimal mungkin.

“Beasiswa yang sudah diterima jangan disia-siakan, belajarlah semaksimal mungkin, jangan berfoya-foya”, imbuhnya.

Terakhir Sakinah juga berterima kasih kepada rektor dan jajarannya yang telah menerima kunjungannya.

HUT ke-77 RI, Sakinah Aljufri Minta Pemerintah Benahi Sektor Pendidikan, Olahraga, dan Pariwisata

Jakarta (18/08) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, berharap Pemerintah mampu membenahi tiga sektor penting bangsa, yakni pendidikan, keolahragaan, dan pariwisata, di momen perayaan HUT ke-77 RI.

Hal itu disampaikannya dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

“Dengan usia Indonesia yang sudah mencapai 77 tahun, seluruh stakeholder harus berbenah. Karena tidak boleh lagi kita berleha-leha”, ujarnya.

“Saya dari Komisi X, tentu mengharapkan agar kurikulum pendidikan kita jangan berubah-ubah. Jangan membuat gaduh, jangan membuat bingung. Siapa pun presiden, siapa pun menterinya, kurikulum kita harus paten. Sehingga anak-anak didik kita, guru-guru kita, bisa menjalankan aktivitas belajar-mengajar dengan baik”, ungkap Sakinah lebih lanjut.

Ia pun berharap, prestasi olahraga Indonesia semakin baik di berbagai cabang olahraga.

Terkait dengan keolahragaan, kita harus mengembalikan marwah Indonesia di mata dunia dengan prestasi-prestasi”, ucapnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah ini pun memberi catatan terhadap kenaikan sejumlah tiket destinasi pariwisata di Indonesia.

“Sementara itu, berkaitan dengan pariwisata, janganlah menaikkan tiket destinasi wisata terlalu mahal. Hal ini membingungkan masyarakat dan wisatawan. Buatlah mereka bisa menikmati keindahan Indonesia dengan biaya yang terjangkau”, pungkasnya.

Bersama Kemenparekraf RI, Sakinah Al-Jufri Gelar Bimtek Pemasaran Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Palu (07/08) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis Pengembangan Wilayah Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Jumat (05/08/2022).

Bimbingan Teknis Pengembangan Wilayah Indonesia kali ini mengusung tema strategi pemasaran produk pariwisata dan ekonomi kreatif bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang berasal dari empat kabupaten di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri menyatakan bahwa, Sulawesi Tengah terutama di Kota Palu sangat terkenal dengan bawang goreng.

“Bahwa produk bawang goreng Sulawesi Tengah punya cita tasa tersendiri yang khas, unik dan renyah yang tidak ada duanya. Produk bawang goreng Palu ini sudah sering mengikuti pameran di berbagai kegiatan,” ucapnya.

Politisi perempuan PKS ini pun sebelum membuka bimtek secara resmi berharap, peserta bimtek tidak menyia-nyiakan kesempatan baik ini,

“Dengan kegiatan ini, saya berharap peserta bimtek tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil ilmu yang banyak. Bahkan bukan hanya mengambil ilmu saja tapi harus diamalkan segera,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Taufik Nurhidayat Koordinator Pemasaran Pariwisata Nusantara Area I Kemenparekraf/Baparekraf RI, H. Hadianto Rasyid, SE Walikota Palu, Dr. Farid Rifai Yotolembah, S. Sos., M. Si. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu dan sebagai narasumber Dr. Hery Margono, Sekretaris Jendral Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).

Sakinah Aljufri Dorong Haul Guru Tua Masuk Kalender Event Nasional Kemenparekraf

Palu (11/05) — Menjelang pelaksanaan kegiatan Haul SIS Aljufri yang ke 54, pada hari Sabtu, 14 Mei 2022 mendatang di Kompleks Al-khairaat. Dalam Haul Habib Idrus Bin Salim Aljufri akan dimeriahkan dengan kegiatan yang akan dimulai pada tanggal 11 sampai 14 Mei 2022 mendatang.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sakinah Aljufri, daerah pemilihan Sulawesi Tengah menyebutkan, mendukung penuh kegiatan Haul Guru Tua untuk masuk dalam kalender acara nasional Kemenparekraf.

“Sebagai Wakil Rakyat Sulawesi Tengah dan sebagai cucu serta penerus guru tua, saya terus mendukung festival ini masuk dalam acara kalender nasional,” ucapnya.

Baca Juga :  Sakinah Aljufri Bangga Produk Briket Arang Batok Kelapa Donggala Tembus Luar Negeri

Lebih lanjut Sakinah menambahkan, acara Haul SIS Aljufri (Guru Tua) akan dibuka pada hari Rabu, 11 Mei 2022 sebagaimana yang ia selalu usulkan dan sampaikan pada rapat Komisi X bersama Kemenparekraf RI di Senayan Jakarta.

“Dalam rapat-rapat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya selalu mengusulkan kegiatan Haul Guru Tua dalam acara kalender nasional dan saya selalu meminta mas menteri untuk hadir dalam kegiatan haul guru tua,” imbuhnya.

Sekretaris Wanita Islam Alkhairat ini pun berharap, ke depan kawasan SIS Aljufri tidak hanya menjadi kawasan religi saja tanpa ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa religi. Semoga kawasan religi SIS Aljufri akan terus mendapatkan perhatian pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Harapan saya, kawasan SIS Aljufri ini tidak hanya sekedar kawasan religi semata tanpa ada kegiatan religi. Akan tetapi harus ada kegiatan rutin yang akan menjadi objek wisata religi nantinya. Tidak hanya di wilayah Sulawesi Tengah saja tetapi di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Peringatan Haul Habib Idrus bin Salim Aljufri (Guru Tua) juga mampu menjadi ajang silaturahmi para Abnaul khairaat dan menjadi objek wisata religi.

Baca Juga :  Buka Event BISA Fest, Sakinah Dorong Generasi Milenial Donggala Semangat Kembangkan Usaha

“Kegiatan Haul SIS Aljufri tidak hanya dihadiri masyarakat luas dari berbagai provinsi di Indonesia, tetapi juga dihadiri masyarakat dari berbagai manca negera,” pungkasnya.

Akan turut hadir dalam Haul Guru Tua kali ini, Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Menteri Sosial Indonesia tahun 2009-2014 di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Sakinah Aljufri Bangga Produk Briket Arang Batok Kelapa Donggala Tembus Luar Negeri

Kabupaten Donggala (04/01) — Salah satu peserta kegiatan BISA Fest Donggala adalah CV Langit Karya, yang menampilkan produk olahan kelapa berupa briket arang batok kelapa.

Briket persegi empat miliknya dibuat melalui proses pemadatan arang hasil pembakaran batok kelapa.

“Saya sebagai seorang ibu tentu sangat bangga sekali, abnaa’ Alkhairaat sukses. Saya bangga produk briket arang batok kelapa Donggala tembus luar negeri,” ucap Sakinah.

Baca Juga : Buka Event BISA Fest, Sakinah Dorong Generasi Milenial Donggala Semangat Kembangkan Usaha

Sakinah pun berpesan kepada peserta kegiatan untuk memasarkan produknya melalui platfotm digital agar laku di luar negeri.

“Pelaku UMKM harus memproduksi produk berkualitas ekspor dan memasarkan melalui platform digital agar laku di luar negeri,” ucap Sakinah dalam kegiatan BISA Fest di Salumbone Resort, Senin (28/03).

“Produk Briket banyak dicari di luar negeri, karena merupakan salah satu bahan bakar ramah lingkungan dan tanpa asap,” ungkapnya.

Arief Mustafa Founder CV Langit Karya berharap pemerintah daerah mendirikan pabrik di Donggala agar dapat berkolaborasi dan mampu memenuhi permintaan pasar yang luas.

Baca Juga : Sakinah Aljufri: Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif Kota Palu Adalah ‘The Best’

“Bangun saja pabrik, kami akan bantu mengekspor produknya keluar negeri insyaAllah,” ungkap Arief.

Jadi kita sekarang masalahnya adalah kapasitas yang tidak mampu memenuhi permintaan pasar.

“Permintaan sangat banyak namun kapasitas produksi kami sangat kurang. Tahun akhir kemarin permintaan dari Mesir, namun produksi kami belum mampu memenuhi permintaannya,” tutupnya.

Buka Event BISA Fest, Sakinah Dorong Generasi Milenial Donggala Semangat Kembangkan Usaha

Kabupaten Donggala (30/03) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan BISA Fest Kreasi Seni dan UMKM Donggala di Salumbone Resort, Senin (28/03/2022).

Dalam sambutannya, Sakinah mendorong generasi milenial Donggala untuk terus bersemangat mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan berbagai platform digital.

Baca Juga : Sakinah Aljufri: Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif Kota Palu Adalah ‘The Best’

“Kita terus mendorong para generasi milenial untuk terus semangat dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Gunakan digital marketing, platform digital untuk memasarkan produk,” ucapnya.

Suatu saat dunia akan melihat karya Anda. Teruslah berkreasi, berinovasi dan lakukan hal-hal terbaik. Teruslah belajar dan banyak diskusi, buka semua peluang yang ada untuk memasarkan produk hasil kreasi Anda.

“Apalagi saat ini eranya digital, gunakan smartphone anda untuk menyebarkan informasi positif tantang karya anda dan mengiklankan produk Anda. Tidak ada yang sia-sia,” katanya.

Baca Juga : Sakinah Aljufri Prihatin Kondisi Pendidikan di Sulteng

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap dengan kegiatan ini dunai seni dan ekonomi kreatif bangkit kembali.

“Dengan kegiatan BISA Fest ini diharapkan dunia seni dan dunia usaha di Kabupaten Donggala bisa berkembang serta meningkatkan ekonominya dan ekonomi Kabupaten Donggala pulih seperti sebelum pandemi,” ungkap Sakinah.

Kegiatan BISA Fest ini menghadirkan narasumber milenial, Siti Sari Dewi founder Eyo Craft, Eyo Indonesia dan Eyo Weding. Diikuti para pelaku seni, sanggar seni, pelau ekonomi kreatif, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Donggala.

Sakinah Aljufri: Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif Kota Palu Adalah ‘The Best’

Palu (30/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, dalam pembukaan kegiatan BISA Fest mengatakan pelaku seni dan ekonomi kreatif Kota Palu adalah orang-orang yang the best.

Karena, lanjut Sakinah, mereka menjadi penggerak seni dan ekonomi yang tangguh dan mampu bangkit setelah diterjang musibah gempa pada tahun 2018 silam.

“Para pelaku seni dan ekonomi kreatif di Kota Palu adalah orang-orang yang the best, orang-orang yang pantang menyerah. Meskipun kita pernah ditimpa musibah pada tahun 2018 yang dahsyat, namun tetap semangat untuk bangkit dan terus kreatif,” ucap Sakinah saat sambutan kegiatan BISA Fest di Café 168 House, (27/03) silam.

Baca Juga : Sakinah Aljufri Prihatin Kondisi Pendidikan di Sulteng

Politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sulawesi Tengah ini pun berharap gelaran kegiatan BISA Fest mampu membangkitkan ekonomi para pelaku UMKM, pelaku seni dan ekonomi kreatif.

“Melalui kegiatan BISA Fest ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat dan keinginan kuat untuk belajar mengembangkan dan menjual produk. Diharapakan mempu membangkitkan kembali ekonomi pelau UMKM setelah lebih dari dua tahun dihantam pandemi Covid-19” ungkapnya.

Indonesia khususnya Sulawesi Tengah sangat kaya dengan berbagai budaya, seni, kreatifitas dan alamnya dengan berbagai macam keunggulannya.

“Keanekaragaman Sulawesi Tengah bisa menjadi potensi jual ke manca negara. Sebarkan informasi menarik tentang Sulawesi Tengah, tentang Kota Palu melalui semua kanal media sosial. Informasikan makan khas, tarian, budaya dan ekonominya ke semua penjuru agar Sulawesi khususnya Kota Palu semakin dikenal masyarakat luas,” ucap Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat ini.

Sakinah berharap agar para pelaku seni, UMKM dan pelaku ekonomi kreatif harus bangga mengenalkan produknya melalui digital marketing.

Baca Juga : Maknai Kemerdekaan, Sakinah Ajak Elemen Bangsa Bersatu Hadapi Pandemi

“Di Kota Palu terkenal dengan sayur daun kelor, teh daun kelor, jajanan dari daun kelor, utadada dan lain sebagainya. Sekarang sudah zamannya transformati digital, maka kekhasan ini harus dipasarkan melalui digital marketing. Kalau kita tidak pede untuk mengenalkan produk kita, siapa lagi yang mau mengenalkannya,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut juga di adakan gelaran kreasi seni, pameran UMKM, dan talkshow kreasi seni dan ekonomi kreatif. Kegiatan BISA Fest kali ini diikuti oleh pelaku UMKM, handicraft, pelaku seni, tari zapin.

Turut hadir dalam kegiatan ini Vicky Apriansyah Subkoordinator Strategi Even Daerah Kemenparekraf RI, praktisi Seni, Dinas Pariwisata Kota palu dan Rusman Ramli Anggota DPRD Kota Palu.

Sakinah Aljufri Prihatin Kondisi Pendidikan di Sulteng

Palu (25/12) — Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri sedang fokus memperjuangkan pendidikan di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal itu dilakukan karena ia merasa prihatin dengan kondisi pendidikan di daerah tersebut.

Tidak main-main, ia menyalurkan puluhan ribu beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) lewat jalur aspirasi di Sulawesi Tengah pada tahun ini. Bukan hanya itu, berbagai upaya untuk memenuhi dan memperbaiki pendidikan di daerah pemilihannya juga dilakukan.

Saya melihat masih banyak sekolah, sarananya memprihatinkan. Kemudian banyak anak-anak kita yang ekonominya kurang mampu juga butuh perhatian. Inilah yang menjadi konsen kita untuk salurkan PIP aspirasi,” ungkap Sakinah saat menyerahkan bantuan alat kesenian di SMP Negeri 15 Palu, Jumat 24 Desember 2021.

Pemberian alat kesenian itu pun merupakan bentuk kepedulian politisi Partai Keadilan Sejaterah (PKS) tersebut. Ia menyerahkan sepaket alat kesenian tradisional agar pelajar di SMP Negeri 15 bisa mengenal alat musik tradisional, khusunya alat musik tradisional dari daerah ini.

Sakinah yang merupakan tokoh perempuan Alkhairaat itu mengaku ingin fokus mengurusi nasib pelajar yang kurang beruntung dari segi ekonomi di Sulawesi Tengah. Olehnya, ia berharap melalui Komisi X DPR RI, yang salah satu lingkup bidangnya adalah pendidikan, bisa membantu kemudahan dan kelayakan pendidikan.

“Saya sampaikan ke senior-senior saya (Anggota DPR RI Dapil Sulteng), saya ingin tetap di komisi X mengurus pendidikan. Saya ingin fokus pendidikan. Karena masih banyak masyarakat saya yang butuh pendidikan. Saya bilang begitu, karena biasanya di DPR RI itu setiap tahun dipindah komisinya,” ujar Sakinah yang masih ingin bertahan di Komisi X DPR RI agar dapat terus membantu perbaikan nasib pendidikan di Sulawesi Tengah.

Dalam upaya memajukan pendidikan di Sulteng, melalui aspirasinya Sakinah membantu hampir di semua sektor pendidikan. Baik dari sekolah, tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, sampai dengan lembaga non perguruan yang berkaitan dengan pendidikan.

Sebagai bukti kerja-kerjanya memperjuangkan aspirasi masyarakat, ia menyalurkan 25.000 PIP aspirasi di tahun 2021 ini. PIP itu diberikan kepada peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

Kita bawa 25.000 (PIP) untuk SD, SMP, SMA, ini hak kita. Bahkan yang tidak mengusulkan ada yang kita kasih karena memang layak. Jangan ada yang berfikiran tidak usah sekolah karena tidak ada biaya. Pemerintah hadir untuk itu. Melalui PIP Aspirasi inilah kita perjuangkan,” tandasnya.

Bukan cuma itu, 500 Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui jalur aspirasinya pun tersalurkan ke Sulawesi Tengah. KIP itu diserahkan ke sejumlah pelajar di berbagai universitas atau perguruan tinggi swasta maupun negeri di Suteng.

“Kami akan terus berusaha agar harapan pendidikan bisa terus berjalan,” katanya.

Bukan cuma itu, puluhan paket program bantuan lainnya melalui aspirasi Sakinah juga sudah tersalurkan di Sulteng. Bantuan itu ada yang berupa perangkat pendukung pendidikan, hingga sarana pelaksanaan pendidikan.

Bagi Sakinah, pelajar adalah aset negara, sehingga pemerintah harus hadir ketika mereka membutuhkan.

“Anggarannya ada. Saya merasa rugi kalau tidak ada yang konsen di komisi tersebut.”

Maknai Kemerdekaan, Sakinah Ajak Elemen Bangsa Bersatu Hadapi Pandemi

Kabupaten Sigi (18/08) — Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HU RI) ke 76 tahun ini masih dirayakan dalam masa pandemi Covid-19.

Memperingati HUT RI kali ini, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, merayakan secara sederhana namun tanpa mengurangi kekhidmatan atas peringatan hari bersejarah bagi Negara Republik Indonesia.

Pada momentum hari yang sangat bersejarah itu Sakinah bersama anak-anak di Desa Porame Kecamatan Marawola Barat Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi mengelat kegiatan lomba lari karung, lari kelereng, dan perlombaan dengan sederhanannamun tetap menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

“Dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HU RI) ke 76 tahun ini kami merayakan bersama anak-anak namun tetap menerapkan prokes dengan ketat, memakai masker, menjaga jarak,” ungkapnya.

Kegiatan kali ini digelar Bersama Sahabat Sakinah dari dua kecamatan berbeda, Kecamatan Marawola Barat dan Kecamatan Kinovaro yang dihelat di Desa Porame.

“Sejenak di hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk bersama masyarakat mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang begitu gagah berani melawan penjajah. Semangat itu harus terus menggelorakan pada jati diri bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang cerdas dan bangsa yang sejahtera,” tuturnya.

Sakinah pun berpesan untuk semua elemen bangsa bahu membahu bersatu menuntaskan pandemi Covid-19.

“Untuk itu kita harus bersatu, bersama-sama bahkan pada saat pandemi melanda bangsa Indonsia. Banyak saudara sebangsa kita yang telah mendahului kita. Mari kita bahu membahu untuk membasmi Covid-19 dari bumi yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Reses di Bulu Pountu Jaya Sakinah Aljufri Serap Aspirasi Masyarakat

Kabupaten Sigi (09/08) — Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sakinah Aljufri, kembali melakukan serap aspirasi dalam rangkaian kegiatan reses baru-baru ini.

Kali ini daerah yang disambangi adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lembah Palu, Bulu Pountu Jaya, Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi.

“Bulu Pountu Jaya selama ini cukup dikenal sebagai sentra pengembangan bawang goreng dan sayur mayur di Kabupaten Sigi,” ungkap Sakinah.

Dalam dialog dengan masyarakat Bulu Pountu Jaya, Sakinah menerima banyak spirasi dari masyarakat. Antara lain, terkait dengan kondisi pendidikan di tengah pandemi Covid-19, kondisi irigasi pertanian masyarakat yang selama ini menggunakan irigasi perpipaan yang sejak dilanda banjir bandang tahun 2020 belum tertangani dengan baik sehingga aktivitas bertani yang merupakan pekerjaan utama menjadi terganggu.

Hal lain yang menjadi pembicaraan dalam diskusi terkait dengan aktivitas olahraga dan kepemudaan yang mana para pemuda harus mengharapkan ada support dan perhatian untuk kegiatan keolahragaan dan kepemudaan di UPT Bulu Pountu Jaya.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, mengatakan aspirasi dari masyarakat akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Baca juga: Reses di Dapil, Sakinah Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Masjid

“Kita tampung semua yang menjadi aspirasi masyarakt dan akan kami sampaikan semuanya,’’ ujar Anggota DPR RI yang duduk di Komisi X ini.

Karena masih dalam situasi pandemic Covid-19, kegiatan reses kali ini dilaksanakan secara sederhana dengan suasana pedesaan yang masih asri, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah peserta dan tetap menjaga jarak serta memakai masker guna mencegah penularan Covid-19.

Turut hadir dalam kegiatan reses kali ini Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Abdul Rifai Arif yang juga menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (MPD PKS) Kabupaten Sigi.

Reses di Dapil, Sakinah Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Masjid

Kabupaten Donggala (08/08) — Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, dalam rangkaian Resesnya memberikan bantuan 50 sak semen untuk masjid Ar-Rahman di Desa Lero Tatari Kabupaten Donggala beberapa waktu silam.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung secara simbolis oleh Sakinah kepada ketua panitia pembangunan masjid Ar-Rahman dan didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Donggala, Kepala Desa Lero, pengurus DPD PKS Donggala, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pegawai syarah, dewan adat dan tokoh masyakat.

“Memakmurkan masjid adalah tugas setiap muslim, salah satu cara kita dalam memakmurkan masjid adalah menjadikanya tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Allah SWT,” ucapnya.

Politikus sekaligus Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Khairaat ini menjelaskan bantuan semen untuk masjid merupakan salah satu bentuk komitmennya untuk membantu memakmurkan masjid.

“Salah satu cara kami untuk memakmurkan rumah Allah adalah dengan turut andil membantu pembangunan masjid,” ungkapnya.

Sakinah pun juga berharap, bantuan tersebut bermanfaat untuk warga dan jamaah masjid agar lebih khusu’ dalam beribadah.

“Tentu kami berharap agar bantuan ini mampu menyelesaikan pembangunan masjid ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk warga dan untuk seluruh jama’ah. Kami pun berharap agar nanti jama’ah lebih khusu’ dalam beribadah kepada Allah SWT,” ucapnya.

Sakinah pun berpesan kepada jama’ah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan selalu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya.

“Saya berpesan kepada jama’ah untuk selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini. Kita berdoa agar Allah SWT menjaga kita dari wabah ini, dan segera mengakat dari negeri yang kita cintai Indonesia,” pungkasnya.

Berkunjung ke Dapil, Sakinah Aljufri Bertemu Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Khairaat

Palu (30/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri berkunjung ke daerah pemilihan dan bertemu Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Khairaat Palu Sulawesi Tengah Sabtu (14/11/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Sakinah mengatakan bahwa Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pemahaman dan mensosialisasikan empat pilar MPR RI kepada seluruh masyarakat.

“Sosialisasi kepada seluruh masyarakat, baik itu komunitas, majelis-mejelis taklim, anak-anak SMA, para guru. Semua harus tahu tentang pentingnya empat pilar kebangsaan,” tutur Sakinah.

Baca juga Kunjungi Dapil di Kota Tangerang, Mulyanto Resmikan Penerangan Jalan Umum untuk Warga

Sakinah pun mengatakan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak luput dari peran para ulama yang memprakarsai lahirnya Pancasila.

“Apa lagi kita umat Islam pasti pancasilais, karena yang merumuskan Pancasila adalah para ulama. Sila ketuhanan Yang Maha Esa dahulu diletakkan di alenia ke empat, ulama tidak setuju dan harus diletakkan pada alenia pertama,” ungkapnya.

Diakhir pemaparan, Sakinah menyampaikan bahwa sosialisasi empat pilar mampu menjadi sarana penanaman nilai-nilai kebangsaan yang luhur bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini sangat penting agar menjadi sarana menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh warga negara Indonesia,” tutur Sakinah yang juga menjabat Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Khairaat.

Sakinah yang merupakan Anggota Komisi X DPR RI ini memaparkan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika secara terperinci.

Selain dihadiri peserta yang antusias, kegiatan ini diadakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat agar memutus rantai penularan Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Dukung Kesejahteraan Petani Kopi, Sakinah Berikan Bantuan Ribuan Bibit

Kabupaten Buol (08/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri, memberikan bantuan bibit kopi kepada para petani di kecamatan Karamat, Kabupaten Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Penyerahan bantuan bibit kopi secara simbolis sebanyak 1.500 pohon bibit kopi unggulan bersertifikat.

“Bantuan bibit kopi unggulan ini merupakan salahsatu upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, ucap Sakinah.

Baca juga: Reses di Dapil, Hermanto Serahkan Bantuan Kambing Kepada Kelompok Wanita Tani

Di Kabupaten Buol sendiri, kawasan yang diperuntukkan perkebunan sangat luas, lebih dari 86 ribu hektar. Pemilihan pemberian bibit kopi karena merupakan tanaman tahunan yang umur produktifnya dapat mencapai 20 tahun. Juga merupakan tanaman yang telatif mudah perawatannya.

“Komoditas tanaman kopi di Kabupaten Buol memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, juga dapat menciptakan lapangan kerja, berkebun kopi juga merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Legislator PKS asal Sulawesi Tengah.

Baca juga: Masa Reses, Nevi Zuarina Salurkan Bantuan Alsintan untuk Sembilan Kelompok Tani

Dalam kesempatan ini ketua DPD PKS Kabupaten Buol Zainal Abidin menyampaikan bibit kopi yang diberikan Sakinah harus ditanam dengan benar serta dirawat dengan baik agar hasilnya melimpah.

“Hasil panen dari berkebun kopi nantinya insyaAllah mencapai 5 sampai 10 juta rupiah per bulan, dengan bibit unggul ini,” tegas Zainal.

Penyerahan bantuan bibit kopi ini didampingi oleh ketua DPD PKS Kabupaten Buol Zainal Abidin dan tokoh masyarakat serta perangkat desa dari beberapa Kelurahan di Kabupaten Buol.

Sakinah Aljufri Silaturahmi dan Sumbangkan Alat Hadrah ke Pengurus Abnaul Khairaat

Parigi (09/03) — Wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sakinah Aljufri, bersilaturahmi dengan pengurus Abnaul Khairaat Parigi. Dalam kegiatan ini Sakinah juga memberikan bantuan berupa alat hadrah ke Abnaul Khairaat Parigi beberapa waktu silam.

Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Sakinah di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Parigi dan di dampingi oleh ketua dan pengurus DPD PKS Parigi.

Baca juga: Dukung Kesejahteraan Petani Kopi, Sakinah Berikan Bantuan Ribuan Bibit

Politikus perempuan asal Sulawesi Tengah ini mengatakan selain untuk memenuhi aspirasi masyarakat, pemberian sumbangan peralatan hadrah sering diberikan untuk majelis-majelis taklim di Sulawesi Tengah.

“Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan Abnaul Khairaat. Oleh-oleh yang kami bawa saat ini adalah peralatan hadrah, semoga bantuan ini bermanfaat bagi Abnaul Khairaat dan bagi umat muslim secara luas,” tutur Sakinah

Baca juga: Reses di Dapil, Hermanto Serahkan Bantuan Kambing Kepada Kelompok Wanita Tani

Legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah ini mengatakan generasi muda muslim harus terus menjaga dan mengembangkan kesenian bernuansa religi.

“Generasi pemuda muslim harus terus menjaga dan mengembangkan kesenian bernuansa religi seperti hadrah ini. Hadrah merupakan kesenian islam yang didalamnya berisi shalawat, puji-pujian, oleh karenanya kesenian ini harus dijaga kelestariannya oleh generasi muda muslim,” pungkas Sakinah.

Dukung Kegiatan Majelis Taklim, Sakinah Sumbangkan Sound System

Palu (12/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, menyumbang Wireless Sound System untuk majelis taklim As-Sakinah di kota Palu beberapa waktu silam.

“Bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan cinta kami terhadap majelis taklim, semoga bantuan ini mampu meningkatkan dan memajukan kegiatan yang dilakukan oleh majelis taklim yang kita cintai ini,” ucap Sakinah.

Dalam sambutannya Sakinah mengajak peserta majelis taklim untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, terlebih pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Sakinah Aljufri Silaturahmi dan Sumbangkan Alat Hadrah ke Pengurus Abnaul Khairaat

“Walaupun kita terhalang oleh masker, namun ibadah harus terus ditingkatkan jangan sampai kendor. Setiap hari harus lebih meningkat ibadah kita,” ungkap cucu pendiri lembaga pendidikan Al-Khairaat Sayyid Idrus bin Salim Aljufrie.

Legislator perempuan PKS, Sakinah pun berharap dalam sambutannya agar pandemi Covid-19 cepat selesai.

“Kita berharap wabah covid-19 ini cepat berlalu dan kita kembali beraktifitas seperti sedia kala,” pungkasnya.

Pemberian bantuan Wireless Sound System langsung diterima oleh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah.

Reses di Tiga Banggai, Sakinah Aljufri Tebar Paket Sembako untuk Masyarakat

Jakarta (30/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri di masa reses menebar paket sembako untuk masyarakat di tiga kabupaten banggai yaitu Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut pada bulan Ramadhan ini.

Dalam kegiatan ini Sakinah didampingi oleh jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.

“Di tiga Kabupaten Banggai (Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut) kami memberikan bantuan paket sembako komplit untuk masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkap Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat.

Sakinah pun menambahkan, bantuan paket sembako tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 agar mempu meringankan beban ekonomi masyakat.

“Kami berharap bantuan sembako ini mampu meringankan beban masyarakat yang saat ini sedang terdampak Covid-19,” ungkap Sakinah.

Di samping itu, Sakinah juga berpesan kepada masyarakat agar di bulan suci Ramadhan ini lebih giat lagi berdoa kepada Allah SWT agar pademi Covid-19 ini segera berlalu.

Dalam kegiatan tebar paket sembako kali ini, Sakinah berkeliling ke tiga kabupaten banggai melalui jalur darat yang memakan waktu lebih dari 13 jam dan transportasi laut memakan waktu lebih dari 6 jam perjalanan.

Jelang Idul Fitri 1442 H, Sakinah Aljufri Bagikan Ribuan Paket Sembako di Sulawesi Tengah

Palu (12/05) — Menjelang hari raya Idul fitri 1442 H, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, membagikan paket sembako kepada tokoh masyarakat, santri, majelis taklim, tukang ojek, pengurus masjid dan masyarakat umum yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19.

Pembagian sembako dilakukan di beberapa kabupaten secara bertahap sejak awal hingga akhir Ramadhan.

“Sejak awal Ramadhan kami sudah bagikan sembako ini untuk masyarakat melalui pengurus DPD PKS, mulai dari Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Kota Palu, Sigi, Parigi Moutong, Dongala. Dan juga selain melalui DPD PKS, kami juga menyalurkan untuk Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat, juga Sahabat Sakinah di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, ungkap Sakinah, Rabu, (12/05).

Paket sembako yang dibagikan beraneka ragam isinya tergantung pada wilayah penyebarannya, terdiri dari beras lima kilo, minyak goreng, kacang tanah, kecap, sirup, susu, gula pasir, teh dan lain-lain.

Sakinah menambahkan bahwa bulan suci Ramadhan mendidik manusia untuk selalu peka terhadap sesama, terlebih masyarakat menjalani ibadah puasa di tengah pandemi.

“Bulan Ramadhan mendidik manusia peka terhadap sesama, terlebih lagi Ramadhan dan hari raya Idul Fitri kali ini kita jalani di tengah pandemi Covid-19. Kita dituntut untuk lebih peka lagi terhadap masyarakat,” ungkap Sakinah.

Sekretaris Jendral PP Wanita Islam Alkhairaat ini pun berharap, paket sembako lebaran yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat.

“Tentu selain kami berdoa agar pandemi Covid-19 cepat berlalu, kami juga berharap bantuan sembako lebaran ini dapat membantu meringankan beban perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 dalam menjalani ibadah Ramadhan dan menyambut hari raya Idul Fitri dengan gembira,” pungkasnya.

Jadi Pembicara Bimtek CHSE, Sakinah Ingin Pelaku Wisata dan Ekraf Luwuk Amalkan Protokol

Luwuk (15/06) — Angota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis Penyelengaraan Event dan Penerapan CHSE pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banggai, Luwuk yang digelar di Hotel Santika Luwuk, Sabtu (12/06/2021).

Acara ini menghadirkan berbagai pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banggai, Luwuk. Acara ini terselenggara atas kerjasama Komisi X DPR-RI dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang menjadi mitra Komisi X DPR RI.

Dalam pemaparannya, Sakinah mengatakan bahwa pemilihan kota Luwuk menjadi pilihan utama bimtek CHSE adalah karena potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Luwuk yang sangat besar. Ia pun menyampaikan pantun di hadapan peserta bimbek:

Gegep gempita bedung bertalu
Nyanyian syahdu mojang priangan
Kemana hati kita berlabu
Di kota luwuk sudahlah tentu

Potensi pariwisata yang ada di Luwuk sangat luar biasa, ada air terjun Dendengan, air terjun Salodik, ada pulau dua yang sangat indah dan masih banyak lagi destinasi pariwisata lainnya.

“Daerah kita tidak kalah dengan daerah-dareh lain, maka kewajiban kita adahal share dan kenalkan ke masyarakat luas agar tertarik untuk berkunjung ke Luwuk,” tuturnya.

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini menyatakan bahwa pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Sehingga potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Luwuk dapat segera dikenal oleh masyarakat luas.

“Semua stakeholder harus bergandengan tangan, pemerintah harus menggandeng pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif untuk memajukan pariwisata dan ekraf Luwuk,” ungkap Sakinah.

Ia pun menambahkan pentingnya penerapan CHSE di semua sektor, “Tentu penerapan CHSE sangat penting di semua sektor, kita semua mempunyai peluang yang sangat besar untuk memajukan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di luwuk,” ujarnya.

Sakinah pun mengingatkan pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti bimtek yang mayoritas adalah kaum hawa untuk selalu cerdas.

“Saya selalu mengingatkan ibu-ibu untuk menjadi perempuan yang cerdas,” ungkapnya.

Lebih rinci Sakinah menjelaskan kalimat cerdas yaitu; Pertama Cekatan; “Kalau ada kesempatan untuk belajar segera belajar,” ungkapnya.

Kedua, lanjut Sakinah, Eksploratif: “Jangan katakan saya tidak bisa, kita punya potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus mencari tahu dan kembangkan potensi diri kita”.

Ketiga, imbuh Sakinah, Rajin: “Kalau kita mau maju, mau sukses tidak boleh ada kata malas. Sebelum penghuni rumah bangun, maka yang harus bangun dulu adalah ibu”.

Keempat, tambahnya, Disiplin; “Jangan sampai buka usaha baru satu minggu berhenti usahanya. Bali yang kita kenal sekarang ini, dahulu berangkat dari terseok-seok, sampai menjadi unggulan pariwisata kerena disiplin dan tekun,” pungkasnya.

Kelima, tutup Sakinah, Agamis; “Jalankan agama dengan baik. Keenam Santun; Kalua kita ingin mendatangkan wisatawan, kita harus santun, dan masyarakat luwuk sangat luar biasa ramah dan santunnya”.

Turut hadir dalam kegiatan bimtek ini Sulistiati Supriyadi, Koordinator Area III, Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Alfian Djibran, deputi II Pemerintah Kabupaten Banggai, Paiman Karto dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.

Hadiri Ulang Tahun Lalampa Toboli, Sakinah: Ikon Kuliner Khas Parigi, Siap Bersaing Seantero Negeri

Kabupaten Parigi Moutong (28/07) — Warga di Desa Toboli Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di sepanjang deretan penjual lalampa Toboli, tidak menyangka dengan kehadiran Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri.

Kehadiran Anggota DPR RI yang duduk di Komisi X tersebut, khusus untuk menghadiri Ulang tahun ke-3 Lalampa Toboli, yang dihadiri Camat, Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya, serta para tokoh masyarakat.

“Warga antusias dengan kehadiran kami, Alhamdulillah. Bagi kami, ini dilakukan bukan hanya semata-mata karena kami adalah wakil mereka di lembaga legislatif, tetapi juga merupakan bagian dari silaturahmi. Sebab kata Nabi kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki,” kata Sakinah, dalam rilis resminya, Selasa (27/07).

Antusiasme warga menyambut kedatangannya, membuat Sakinah merasa terharu. Apalagi kedatangannya menghadiri ulang tahun lalampa Toboli, yang walaupun digelar secara sederhana, namun khidmat tersebut, sekaligus membagikan masker untuk masyarakat setempat, guna mencegah penularan Covid-19.

“Pembagian masker untuk masyarakat setempat yang juga hadir dalam ulang tahun Lalampa Toboli adalah salah satu cara untuk mencegah penularan Covid-19,” ungkapnya.

Saat memberikan sambutan, Sakinah mengaku sangat bersyukur bisa hadir bahkan didaulat untuk memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-3 lalampa Toboli tersebut. Menurutnya, lalampa Toboli, saat ini sudah menjadi ikon kuliner khas Parigi, bahkan namanya sudah hampir dikenal seantero negeri.

Menurut Sakinah, rasa-rasanya kurang lengkap bagi siapa saja yang melintas di simpang empat Toboli tanpa singgah dan mencicipi lalampa Toboli, yang renyah dan akan semakin enak jika dinikmati dalam kondisi masih hangat tersebut.

Nama lalampa Toboli, sudah semakin dikenal, berkat informasi yang banyak tersaji di dunia maya. Dari penelusuran di mesin pencarian google, jika mengetik kata kunci lalampa Toboli, akan tersaji data sekitar 4.020 hasil dalam durasi 0,72 detik.

Selain itu, berita dan informasi tentang lalampa Toboli sudah banyak ditulis oleh portal berita maupun web yang menulis khusus tentang kegiatan traveling.

“Bahkan web berita sebesar kumparan, pernah memuat tulisan khusus tentang lalampa Toboli. Ini artinya bahwa lalampa Toboli itu sudah menjadi ikon. Ini sangat potensial, karena bisa mendukung sektor pariwisata jika dikemas dan dikembangkan secara baik,” ungkap Sakinah, yang duduk di Komisi X yang bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Walaupun telah dikenal, namun Sakinah berharap agar promosi tentang lalampa Toboli terus digencarkan. Dalam setiap momen sekecil apapun, jika dikemas dengan baik, maka bisa dijadikan ajang untuk promosi.

Termasuk yang dipuji Sakinah, kreativitas warga Toboli, yang menggelar perayaan HUT lalampa Toboli dengan melaksanakan seremoni walaupun dikemas dengan konsep acara sangat sederhana, namun bermakna.

Perjalanan Sakinah ke kabupaten Parimo, dalam rangka kegiatan reses atau jaring aspirasi, terkait tugasnya sebagai Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

Sukseskan Program Tebar 1 Juta Paket Kurban, Sakinah: Berkurban Tumbuhkan Kepekaan Sosial bagi Sesama

Kabupaten Parigi Moutong (28/07) — Anggota Legislative dari Fraksi PKS asal Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri turut andil mensukseskan gerakan tebar satu juta paket kurban yang digulirkan DPP Partai Keadilan Sejahtera.

Pada momentum Idul Adha tahun ini Sakinah memberikan bantuan hewan kurban sebanyak tiga ekor sapi dan lima ekor kambing yang disebar di tiga kabupaten yaitu kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu dan kabupaten Sigi.

“Berkurban mampu menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama, terlebih pada masa pandemi Covid-19 saat ini banyak masyarakat yang terdampak,” ungkap Sakinah.

Dampak pandemi Covid-19 terus dirasakan masyarakat saat ini, untuk meminimalisirnya PKS pun terus turut andil mengurangi sedikit beban ekonomi masyarakat.

“PKS selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan berkhidmat untuk masyarakat. Pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, dan kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu mengurai masalah ini. Salah satu cara kami adalah berbagi paket kurban untuk masyarakat terdampak Covid-19,” kata Sakinah.

Anggota Komisi X DPR RI yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini pun menambahkan bahwa penyaluran paket kurban tahun ini difokuskan bagi warga yang terdampak Covid-19.

“Penyaluran kurban tahun ini lebih difokuskan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Untuk membantu memutus rantai penularan Covid-19 kurban tahun ini disalurkan melalui pengurus PKS, pengurus Wanita Islam Al-Khairaat dan pondok pesantren dan didistribusikan untuk masyarakat.

“Disisi lain, kami juga tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan Covid-19 kami salurkan melalui pengurus PKS, pengurus Wanita Islam Al-Khairaat, majelis taklim dan pondok pesantren kemudian disalurkan kepada masyarakat luas terutama yang terdampak Covid-19” ucap Sakinah.

Ia pun berharap agar paket kurban yang ia berikan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

“Mudah-mudahan paket kurban ini dapat dinikmati masyarakat luas dan mampu menumbuhkan kepekaan sosial kita terhadap sesama,” pungkas Sakinah.

Bantu Warga Miskin Terdampak Pandemi di Huntara Palu Utara, Sakinah Bagikan Beras

Palu (29/07) — Politikus Perempuan PKS asal Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri memberikan bantuan beras kepada masyarakat penyintas bencana alam 2018 yang masih menghuni Hunian Sementara (Huntara) Tapia Palu Utara.

Pemberian beras ini dilakkukan Sakinah dalam rangkaian kegiatan anggota dewan di masa Reses, Ahad, (25/07/2021).

Sakinah mengatakan bahwa bantuan beras ini diberikan kepada penghuni huntara karena kondisi ekonomi masyarakat khususnya penghuni huntara pada masa pandemi Covid-19 saat ini sangat membutuhkan bantuan.

“Bencana gempa, tsunami dan likuifaksi tiga tahun silam yang menimpa kita, sampai saat ini masih menyisakan kepedihan. Terlabih lagi saat ini kita dihadapkan dengan pandemi Covid-19, semua aspek kehidupan terdampak tak terkecuali ekonomi masyarakat,” tutur sekretaris jendral Wanita Islam Al-Khairaat.

Politikus perempuan yang energik ini pun berharap agar bantuan ini dapat sedikit membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang menghuni huntara dan terdampak pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan bantuan beras ini mampu meringankan sedikit beban ekonomi kita dan saya mendoakan agar semua penghuni huntara ini segera mendapatkan hunian tetap dan dapat hidup normal kembali,” pungkasnya.

Sakinah Dorong Pengembangan Wisata Religi Kawasan SIS Aljufri Sulawesi Tengah

Palu (15/08) — Wisata religi menjadi perhatian serius anggota Komisi X DPR RI dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, saat melakukan kunjungan resesnya di Dinas Pariwisata Provinsi Palu, belum lama ini.

Sakinah mendorong agar kawasan wisata religi di kawasan Sis Aljufri untuk dikembangkan lebih serius lagi.

“Kawasan Sis Aljufri saat ini hanya sebatas tagline saja, namun tidak ada aksi yang menunjukkan sebagai kawasan wisata religi. Geliat dari kawasan religi itu sendiri tidak terlihat,” kata anggota komisi X DPR RI dapil Sulawesi Tengah.

Masyarakat bertanya-tanya konsep kawasan religi ini seperti apa?. Padahal kegiatan wisata religi di kawasan Sis Aljufri dapat mendatangkan income di bidang pariwisata yang signifikan.

Sakinah mendorong dinas pariwisata mengembangkan kawasan Sis Aljufri dengan kegiatan-kegiatan bernuansa religi yang dapat meningkatkan geliat ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal.

“Saya usulkan setiap Jumat pagi jalan SIS Aljufri ditutup untuk kendaraan bermotor, kemudian digelar berbagai kegiatan yang bernuansa islami dan ekonomi kreatif. Ada panggung bedah buku, panggung pildacil, pameran kaligrafi, cerdas cermat, hafalan al-quran dan lain sebagainya,” ungkap Sakinah.

Lebih rinci Sakinah memaparkan bahwa kegiatan religi dan ekonomi kreatif dilaksanakan sehari penuh dari pagi hingga malam setiap hari Jumat dan digelar setiap pekan.

“Kegiatan pariwisata religi dan ekonomi kreatif dibuka satu hari penuh dari pagi sampai malam, berhenti saat waktunya sholat. Ini akan mendatangkan kunjungan wisatawan domestik. Kegiatan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata religi akan tumbuh, memberdayakan masyarakat lokal,” kata wanita yang merupakan cucu Habib Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri, atau biasa disebut Guru Tua pendiri lembaga pendidikan Islam Alkhairaat pada tahun 1930 silam.

Sakinah pun menuturkan sebagai Anggota Komisi X yang membidangi pariwisata memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan pariwisata termasuk wisata religi.

Peduli Perkembangan Dunia Olahraga, Sakinah Serahkan Bantuan Peralatan Pendukung

Palu (20/08) — Kepedulian dalam dunia olahraga ditunjukkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sakinah Aljufri, bersama Kemenpora, menyerahkan bantuan alat olahraga untuk masyarkat di Sulawesi Tengah beberpa waktu lalu.

Selain menyerahkan bantuan kepada karang taruna Sakina di kabupaten Buol, bantuan serupa juga diserahkan Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu kepada Sampesuvu Organisasi di Kota Palu.

Alat olahraga yang diberikan kepada organisasi olahraga pemuda berupa perlengkapan sepak bola, perlengkapan volly ball, futsal, perlengkapan tenis meja, bulu tangkis, sepak takraw dan peralatan olahraga lainnya.

Dalam kesempatan ini Sakinah berharap kepada masyarakat agar di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum reda, masyarakat tetap berolahraga secara teratur. Dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan tidak rentan sakit.

“Kami berharap masyarakat menjadi lebih sehat, bugar dan daya tahan tubuh meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan berolahraga secara teratur. Karena menjaga kebugaran dan imunitas tubuh dapat menjaga diri dari terjangkit virus Covid-19.” ungkap politikus asal Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan ini pula politikus yang merupakan cucu guru tua pendiri lembaga pendidikan Islam Alkhairaat berharap agar kelak muncul atlet-atlet muda berbakat dari Sulawesi Tengah.

“Kita juga berharap akan muncul atlet-atlet muda bertalenta dari Sulawesi Tengah yang mampu mengharumkan nama baik Sulawesi Tengah dikancah nasional maupun internasional,” ungkap Sakinah.

Semantara itu, Ismail kepala desa Nandu Kecamatan Gadung Kabupaten Buol berharap kedepan masyarakat, dapat lebih berperan dalam bidang olahraga agar bisa menciptakan atlet-atlet di setiap cabang olahraga.

“Karang Taruna selaku organisasi yang diisi para pemuda diharapkan menjadi garda terdepan yang mampu menggerakkan dan membawa inovasi di desa, mampu menciptakan atlet-atlet yang bisa berkiprah dan berkompotisi hingga ketingkat Nasional,” ungkap Ismail.

Sakinah Aljufri Dorong Gerakan BISA untuk Pulihkan Pariwisata Indonesia

Palu (27/08) — Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, meyakini pariwisata dapat segera pulih dalam menghadapi new normal.

Dampak dari pandemi Covid-19, kata Sakinah, dirasakan oleh semua tataran masyarakat dan menerpa semua sektor, termasuk sektor pariwisata.

Gerakan Bersih, Indah, Sehat dan Aman (BISA) serupa dengan program padat karya yang bertujuan untuk memulihkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif setelah kritis akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Menurut Sakinah, Gerakan BISA juga memberikan Pendidikan bagi para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mempersiapkan diri memasuki new normal di sektor pariwisata.

“Yang paling terdampak adanya Covid-19 adalah sektor pariwisata, oleh karenanya pemulihan pariwisata harus secepatnya dilakukan,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan gerakan BISA yang dilakukan di pantai Talise bersama mitra kerjanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Selasa, (26/08/2020).

Pemilihan pantai Talise untuk dijadikan objek gerakan BISA yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bukan tidak berasalan. Namun pemilihan pantai Talise karena menyimpan ribuan kenangan, tempat yang indah sebelum akhirnya gempa dan tsunami memporak-porandakan wisata di lokasi ini.

“Kita memilih tempat ini karena merupakan jantung provinsi Sulawesi Tengah, pantai ini dekat dari bandara. Bagaimana wisatawan akan tertarik jika melihat kota palu tidak bersih, tidak indah tidak sehat bahkan jika tidak aman. Oleh karenaya kewajiban kita adalah menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan dan keamanan tempat-tempat wisata kita,” ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengajak peserta kegiatan BISA untuk mempromosikan keindahan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Tengah dengan memberikan informasi yang baik dan menjadi pelopor yang menginformasikan kepada dunia luar tentang keindahan kota Palu.

“Kalua kita tidak mempromosikan keindahan daerah kita, maka siapa yang akan mempromosikannya, kalua kita tidak menceritakan potensi yang dimiliki daerah kita lantas siapa yang kita harapkan,” katanya.

Dalam memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengahadapi new normal, Sakinah berpesan kepada peserta agar inovatif dan kreatif.

“Kita tidak boleh pasrah, tapi kita harus punya inovasi dan keatifitas agar kita bisa memulihkan perekonomian dan pariwisata kita,” ungkapnya.

Sakinah pun berharap agar semua elemen bersama-sama memajukan pariwisata dan perekonomian di Sulawesi Tengah agar masyarakat sejahtera.

“Kami berharap Kemenparerkraf dan Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota Palu beserta masyarkat untuk saling terlibat memulihkan provinsi Sulawesi Tengah dan khusushnya kota palu. Bersama-sama kita bersatu menigingkatkan pariwisata kita agar ekomomi kreatif kita juga bangkit dan masyarakat sejahtera,” ungkapnya.

Tampak hadir dalam kegiatan ini Kasubid pengembangan destinasi pariwisata regional dua area tiga Agus Suprihartono, kepala dinas pariwisata provinsi Sulawesi Tengah I Nyoman Sriadijaya, dan kepala dinas pariwisata kota Palu.

Sosialisasi Pencairan Program Indonesia Pintar, Sakinah Harap Tak Ada Lagi Siswa Putus Sekolah

Palu (28/08) — Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, melakukan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa yang mendapatkan beasiswa PIP.

Sakinah menggelar sosialisasi pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), kepada pelajar dari sejumlah SD, SMP dan SMA di Sulawesi Tengah yang dilakukan di aula SMAS Alkhairaat 1 Palu, Selasa (26/08/2020).

Beasiswa PIP yang merupakan program Pemerintah ini penyalurannya ada dua cara, pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke penerima melalui sekolah-sekolah, dan kedua melalui pemangku kepentingan yaitu berupa aspirasi anggota DPR RI Komisi X.

Sakinah berharap dengan Program Indonesia Pintar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah.

“Kita berharap tidak ada siswa siswi yang putus sekolah baik dari tingkat SD, SMP dan SMA di Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Cucu pendiri lembaga pendidikan Islam Alkhairaat, Habib Sayyid Idrus Bin Salim menyampaikan dalam sambutannya bahwa program PIP harus tepat sasaran.

“Program Indonesia Pintar ini harus tepat sasaran penggunaanya, PIP ini harus tepat guna dan tepat sasaran, dan hari ini saya melihat mereka-meraka ini lah yang tepat guna tepat sasaran,” ungkap Sakinah.

Kondisi literasi siswa Indonesia rendah, sehingga ini merupakan motivasi bersama untuk kita dongkrak.

“Indonesia tertinggal tingkat literasi bacanya, sehingga kita mau mendongkrak minat baca siswa dengan beaiswa PIP ini,” kata Sakinah.

Program beasiswa PIP ini akan tetap berlanjut terus,” Insya Allah setiap tahun akan kita kucurkan kita advokasi terus, dengan demikian setiap tahun insya Allah penerima beasiswa akan terus bertambah,” pungkas Sakinah.

Turut hadir dalam sosialisasi ini kepala sekolah dan atau perwakilan guru dari SD Alkhairaat 1 Palu, SD Alkhairaat 2 Palu, SMP Alkhairaat 1 Palu, SMP Alkhairaat 2 Palu, SMAN 1 Palu, SMAN 2 Palu, SMAN 4 Palu, SMAS Alkhairaat 1 Palu, SMKS Kelas Jauh di Ponpes Putri Alkhaeraat Palu.

Ini Pesan Anggota DPR RI Sakinah Aljufri Bagi Penerima Beasiswa PIP di Sulteng

Palu (01/11) — Anggota DPR RIKomisi X Sakinah Aljufri diberikan “jatah” 14 ribu lebih beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Beasiswa PIP itu disalurkan di Sulawesi Tengah yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Sakinah.

Sakinah mengatakan, PIP tahap pertama sudah keluar nama-nama penerimanya. 14 ribu lebih beasiswa di tahun 2020 itu tersebar di seluruh Sulawesi Tengah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), sampai SMA dan SMK.

“Insya Allah awal November, akan keluar lagi nama-nama penerima PIP tahap II,” kata Sakinah, saat Media Gathering bersama sejumlah jurnalis di Kota Palu, Sabtu (31/10/2020).

Kata Sakinah, dana PIP ini diberikan kepada siswa-siswi tertentu karena pertimbangan latar belakang ekonomi orang tua yang sangat membutuhkan.

Dalam penyalurannya, Sekjen Wanita Islam Alkhairaat ini, juga tidak memilih-milih sasaran siswa yang diberikan beasiswa. Yang dianggap berhak, yakni kelompok tidak mampu dan berprestasi, semuanya diakomodir untuk bisa mendapatkan beasiswa PIP.

Sakinah bersyukur dari semua sekolah yang mereka usulkan, ada beberapa sekolah non muslim dapatkan bantuan. Di antaranya dari Sekolah Dasar Bala Keselamatan (BK) di Kabupaten Sigi. Untuk tingkat SMP, ada juga penerima beasiswa dari SMP Kristen GPID Sumber Sari Parigi.

“Penyaluran beasiswa ini tidak ada istilah prioritas. Termasuk sekolah non muslim, jika memang dianggap berhak kami masukkan dalam daftar usulan untuk dapatkan beasiswa,” ujarnya.

Sakinah menekankan pentingnya pendidikan dalam kemajuan suatu Bangsa. Pendidikan aspek penting dalam tolak ukur berkembang atau tidaknya suatu bangsa yang biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia menjelaskan, untuk tahap I, tercatat 11.732 siswa yang menerima beasiswa PIP yang merupakan usulan aspirasi Sakinah Aljufri dari semua tingkat pendidikan, mulai SD, SMP, SMA dan SMK.

Sebarannya sesuai kabupaten, Kabupaten Sigi 1.129 orang, Banggai 240, Bangkep 106, Balut 194, Donggala 587, Morowali 659, Morowali Utara 397, Parimo 1.139, Poso 1.026, Touna 481, Tolitoli 1.377 dan Kota Palu 4.397 siswa.

Selain beasiswa PIP, Sakinah juga menyampaikan informasi, bahwa saat ini telah keluar Pengumuman Penetapan Penerima Fasilitasi PP-PTS Skema A Tahun 2020 Tahun 2020 Gelombang II Perguruan Tinggi Vokasi.

Katanya, setelah dilaksanakan seleksi substansi ke-2 Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Gelombang II untuk perguruan tinggi vokasi, ditetapkan 27 Badan Hukum Perguruan Tinggi Penerima Fasilitasi PP-PTS Skema A Tahun 2020 Gelombang II.

Untuk Sulawesi Tengah, sesuai dengan usulan yang saya sampaikan, alhamdulillah satu PTS dinyatakan berhak menerima bantuan yang nilainya hampir setengah miliar tersebut, yakni Akademi Farmasi Tadulako Farma yang dinaungi Yayasan Pharmacist Provinsi Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi X DPR RI ini berharap beasiswa program PIP Sulawesi Tengah yang sudah didapatkannya dapat bermanfaat bagi siswa-siswi yang ada di Sulteng.

“Saya berharap setelah memperoleh beasiswa ini, para peserta didik, para guru dan orang tua murid agar dana tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk pendidikan anak-anak,” harapnya.

Buka Bimtek Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sakinah Imbau Pelaku Usaha Terapkan Protokol Kesehatan

Palu (04/11) — Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang paling terdampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Komisi X DPR RI menggelar Bimbingan Teknis penyelenggaran kegiatan dan penerapan CHSE pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Hotel Santika Palu, Selasa (03/11/2020).

Secara simbolik acara dibuka oleh Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, turut hadir dalam kegiatan ini Heri Hermawan, Widyaiswara Ahli Madya Kemenparekraf, Trio Dewangga Subkoordinator pengelolaan penyelenggara kegiatan (event) khusus dan I Nyoman Sriadijaya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya Sakinah berharap sektor pariwisata dan ekomomi kreatif di Sulawesi Tengah dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.

“Kita menginginkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus tumbuh dan berkembang, semakin menggeliat di tengah pandemi Covid-19,” tutur Sakinah.

Sakinah menyebut keindahan destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah tidak kalah indahnya dengan provinsi lain.

“Wonderful Sulawesi Tengah tidak kalah dengan provinsi lain, keindahan teluk Sulawesi Tengah sangat luar biasa. Masih banyak potensi pariwisata di Sulawesi Tengah yang perlu dikembangkan,” ungkapnya.

Politisi PKS itu menambahkan bahwa kewajiban sebagai masyarakat Sulawesi Tengah adalah memperkenalkan keindahan Sulawesi Tengah kepada masyarakat luas.

“Kita perkenalkan apa yang ada di Sulawesi Tengah ini kepada masyarakat luas, agar mereka mengetahui destinasi pariwisata yang indah tidak hanya ada di Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan tapi ada kami di Sulawsi Tengah,” tuturnya.

Selain destinasi wisata alam yang indah, Sulawesi Tengah juga meyimpan kekayaan kuliner yang tidak diragukan enaknya.

“Kuliner di Sulawesi Tengah tidak diragukan enaknya, makanan tradisional Sulawesi Tengah mempunyai ciri khas tersendiri,” ucapnya.

Disela-sela Bimtek, Sakinah menyebut hal yang harus diterapkan para pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif menerapkan protokol kesehatan.

“Yang harus diterapkan oleh para pelaku wisata dan ekonomi kreatif adalah penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability). Selain itu yang harus diperhatikan juga penerapan 3M; memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” pungkas Sakinah.

Sakinah Aljufri Lantik dan Kukuhkan Pengurus Wanita Islam Al-Khairaat Papua Barat

Sorong (02/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, melantik dan mengukuhkan Pengurus Wanita Islam Al-Khairaat Provinsi Papua Barat periode 2020-2024 dan pengurus WIA setingkat Kabupaten Kota di tiga Kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kota Sorong periode 2020-2023.

Pelantikan dan pengukuhan pengurus WIA dilaksanakan di Swiss Belhotel Manokwari, Rabu, (25/11/2020) lalu.

Dalam sambutanya, Sakinah mengapresiasi terbentuknya organisasi WIA di Papua Barat.

“Terima kasih atas terlaksananya pelantikan dan pengukuhan pengurus WIA se Papua Barat, karena dengan terbentuknya organisasi ini dapat menjadi wadah pelaksanaan program kerja WIA di masing-masing daerah,” ujar Sekjen Wanita Islam Al-Khairaat Pusat.

Sakinah juga mengucapkan pelantikan pengurus WIA Papua Barat dapat mengembangkan organisasi WIA menjadi lebih besar.

“Berikutnya dengan terlaksananya pelantikan dan pengukuhan pengurus WIA Papua Barat sebagai tolak ukur akan terlaksananya program WIA di masa datang akan lebih baik, baik program pendidikan (RA dan TK) dan pengembangan organisasi WIA itu sendiri. Organisasi WIA di daerah ini diharapkan oleh pengurus WIA pusat Palu agar dapat memberikan andil dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun provinsi Papua Barat,” ujar Sakinah

Diakhir sambutan, Sakinah berharap pengurus WIA yang baru dilantik dan dikukuhkan selalu bekerja sama dan tetap kompak dalam menjalankan program.

“Harapan segenap pimpinan Wanitia Islam Al-Khairaat pusat Palu mengharapkan kepada pengurus daerah WIA Papua Barat dapat menjalin kerjasama yang baik dan pengurus WIA di tingkat daerah/ kabupaten dan menyatukan langkah dan senantiasa membangun komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan program Wanitia Islam Al-Khairaat se Papua Barat,” pungkas cucu dari guru tua pendiri lembaga Al-Khairaat.

“Selamat kepada pengurus yang telah dilantik dan dikukuhkan, selamat bekerja,” pungkas Sakinah.

Selain melantik dan mengukuhkan pengurus WIA Papua Barat, Sakinah juga melakukan peletakan batu pertama TK Al-Khairaat dan berkunjung ke kantor DPW PKS Papua Barat sehari setelah melakukan pelantikan.

Sakinah Aljufri Serap Aspirasi Kepala Sekolah dan Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una

Tojo Una-Una (07/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi X, Sakinah Aljufri, dalam kegiatan Resesnya melakukan serap aspirasi di desa Tete Kabupatan Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Dalam reses ini, para guru honorer menyampaikan aspirasi atas nasib mereka yang sudah ikut ujian PPPK rekrutmen tahap I pada Februari tahun 2019 silam yang sampai saat ini belum mendapatkan SK.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penyampaiannya mengatakan dalam rapat beberapa bulan yang lalu.

“Pemerintah telah menyampaikan kepada kami bahwa Januari 2021 SK pengangkatan guru THK-2 menjadi PPPK tahap I akan selesai, maka kita tunggu realisasinya,” ujar Sakinah.

Lebih lanjut Sakinah pun berharap agar Pemerintah lebih serius dan cepat menyelesaikan permasalahan guru honorer yang berlarut-larut tidak kunjung selesai.

“Pemerintah pusat harus serius menyelesaikan permasalahan guru honorer, terutama bagi guru yang berada di daerah 3T. Kondisi guru-guru honorer di daerah 3T sangat memprihatinkan, terlebih saat wabah Covid-19 masih mewabah,” ungkap Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Kharaat.

Sakinah pun menekankan agar pemerintah lebih matang dalam setiap merencanakan program.

“Janji tinggalah janji, harapan itu telah sirna. Pemerintah tidak matang dalam perencanaan 1 jt guru honor yang siap dimasukkan dalam PPPK. Senyum dan harapan yang begitu tergambar pada wajah para guru honor saat mendengar informasi dari pemerintah berjuta kebahagian terpancar kewajah mereka kini senyum itu berubah menjadi kusam atas berita yang didengar. Sungguh perencanaan yang tidak matang, jangan memberikan harapan apalagi disaat pandemi covid-19 yang melanda,” terang Sakinah

Para guru dan wali murid yang hadir dalam kegiatan ini pun memberikan apresiasi kepada Sakinah Aljufri atas bantuan beasiswa PIP yang diberikan.

“Adanya beasiswa PIP seperti air yang ada di padang pasir, kami sangat-sangat mengapresiasi kinerja ibu,” tutur perwakilan kepala sekolah yang hadir.

Selain itu, para kepala Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliah yang hadir pun sangat berharap beasiswa PIP aspirasi dapat juga diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pemerintah Daerah, tim pemenangan, ibu-ibu Wanita Islam Al-Khairaat, tokoh masyarakat setempat serta para guru dan wali murid siswa sekolah.

Tumbuhkan Budaya Literasi, Sakinah Aljufri Serahkan Bantuan Buku ke Komunitas Pegiat Literasi

Jakarta (13/01) — Membaca merupakan salah satu cara untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Namun, dewasa ini pesatnya perkembangan teknologi dan informasi justru dirasa mempengaruhi turunnya minat baca masyarakat.

Walaupun perkembangan teknologi tidak sepenuhnya menjadi penyebab rendahnya minat baca. Diantara penyebab turunnya budaya literasi adalah minimnya akses bahan bacaan dan kurangnya minat baca.

Untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi, Sakinah Aljufri membagikan 1.000 eksemplar buku dengan berbagai macam judul untuk dua komunitas pegiat literasi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Selasa, (12/01/2021).

Dua komunitas pegiat literasi yang mendapatkan bantuan adalah Komunitas Literasi KAMMI di Kota Palu dan Komunitas Literasi Pinbuk Kabupaten Sigi.

Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, menyinggung pentingya membaca untuk membuka cakrawala keilmuan.

“Membaca adalah jendela dunia, melalui membaca akan membuka cakrawala pemikiran kita secara luas dengan berbagai macam ilmu,” ungkap Sakinah.

Baca juga : Sakinah Aljufri Serap Aspirasi Kepala Sekolah dan Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pegiat literasi dengan keterbatasan fasilitas yang ada, namun tetap giat melakukan kegiatan guna menumbuhkan minat baca masyarakat.

Tingkat literasi Indonesia masih rendah, Sakinah pun mendorong komunitas pegiat literasi untuk semakin inovatif dalam mengajak masyarakat agar gemar membaca.

“Anak-anak juga perlu sentuhan, adakan lomba menyimpulkan cerita antar anak-anak dari buku yang mereka baca yang diadakan pada hari-hari besar nasional seperti pada peringatan hari kartini, hari pahlawan nasional, hari tujuh belas agustusan, agar menumbuhkan budaya literasi pada anak-anak,” terang Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Dalam kesempatan ini, Rina Wulandari, ketua Komunitas Literasi KAMMI memberikan ucapan terima kasih kepada Sakinah Aljufri atas bantuan buku yang dibeirkan kepada komunitasnya.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak atas pemberian fasilitas berupa buku bacaan yang diberikan oleh ibu Sakinah Aljufri. Tentunya buku ini akan kami gunakan sebaik-baiknya dan terus menebar kebermanfaatan literasi bagi masyarakat sekitar. Sebelum pandemi covid-19 kami rutin membuka lapak baca di tempat-tempat keramaian di Kota Palu,” ungkap Rina.

Dengan bantuan buku-buku, Rina menambahkan, pihaknya menjadi lebih semangat untuk terus menjalankan tugas-tugas kami dan meneruskan ikhtiar kami membangun literasi Indonesia menjadi lebih baik.

“Jika kamu ingin mengenal dunia maka membacalah dan jika kamu ingin dikenal dunia maka menulislah,” pungkas Rina.

Sakinah Aljufri Serahkan Bantuan Laboratorium untuk Kampus Akademi Farmasi di Palu

Palu (22/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, menyerahkan bantuan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Laboratorium IPA, untuk Akademi Farmasi Tadulako Farma Palu.

Bantuan Laboratorium IPA tersebut merupakan bantuan dari aspirasi Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS dan diterima langsung oleh Pembina Yayasan Pharmacist, Drs Abd Karim Hanggi Apt, pada Selasa (20/01/2021).

Dalam sambutannya, Sakinah mengatakan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai Anggota DPR yang mewakili rakyat Sulawesi Tengah.

“Tentu yang kami berikan bukanlah hal yang besar, namun inilah bentuk kepedulian kami, bentuk perhatian kami dan bentuk tanggung jawab kami selaku Wakil Rakyat dari Sulawesi Tengah,’’ ujar Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Tengah.

Sakinah berharap agar bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kampus dan juga bagi mahasiswa.

“Sehingga menjadi motivasi juga agar dari daerah-daerah lain banyak mahasiswa yang mendaftar ke sini,” ungkapnya.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini.

Tak hanya itu, Sakinah pun menyampaikan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah adalah masyarakat yang kuat.

“Masyarakat yang kuat tidak mudah patah semangat, cepat bangkit setelah diterjang gempa dan sunami beberapa tahun lalu, dan sekarang dihadapi pandemi covid-19. Tapi masyarakat kita masih mampu membantu tetangga kita (provinsi Sulawesi Barat) yang diguncang gempa,”

Turut hadir dalam kegiatan ini, seluruh jajaran yayasan dan manajemen kampus diantaranya Drs Abd Karim Hanggi Apt, Pembina Yayasan Pharmacist, Drs Syahrir Marzuki Apt, Drs Christian Kaloeti Apt, Jamaluddin SSI, Aptu Pengawas Yayasan Pharmacist, Dra Nie Tangkuna MSi, Apt, Drs Gazali Dahlan Apt, Pengurus Yayasan Pharmacist, Drs Nicolas R Passau Apt, Direktur, serta sejumlah mahasiswa Akademi Farmasi Tadulako Farma Palu.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid-19, Sakinah Bagikan Beras Gratis

Palu (11/04) — Dampak pandemi Covid-19 kian hari kian meningkat dirasakan masyarakat luas. Pandemi global virus corona turut andil mengguncang stabilitas perekonomian masyarakat luas.

Kondisi ini menggerakkan anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, yang turut andil meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 dengan membagikan tiga ton beras gratis bagi warga kota Palu Jumat, (10/04/2020).

Hingga hari Jumat, Sakinah telah menyalurkan beras gratis sebanyak tiga ton kepada warga Kota Palu dan akan terus dilakukannya secara bertahap pada hari-hari ke depan.

“Hari ini saya bagikan tiga ton beras di tiga titik di Kota Palu. Insya Allah setelah ini, akan kami lakukan juga di kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah,” kata Sakinah.

Tiga titik awal penyaluran bantuan beras gratis di Kota Palu yaitu Kalikoa kelurahan Ujuna, jalan Bayam komplek pasar Inpres Manonda dan Jalan Wahid Hasyim kelurahan Kampung Baru.

“Kami pilih Kota Palu sebagai kegiatan pertama penyaluran bantuan ini, pertama karena Palu merupakan sentral atau ibukotanya Sulawesi Tengah dan juga merupakan daerah yang belum lama terkena bencana, sekarang ada lagi bencana wabah. Selain itu, yang tidak dapat kami pungkiri, bahwa Kota Palu adalah basis konstituen kami,” terang politikus perempuan asal Partai Keadilan Sejahtera dapil Sulawesi Tengah.

Tiga ton beras yang diberikan tersebut merupakan bantuan yang bersumber dari kantong pribadinya. Hal ini sesuai dengan komitmen seluruh anggota dewan Fraksi PKS bahwa gaji bulan Maret dan April dipotong untuk penanggulangan Covid-19.

“Untuk gaji Maret sudah dialokasikan dalam bentuk bantuan untuk pembelian APD untuk tenaga kesehatan dan medis, serta bantuan untuk penanggulangan virus secara langsung. Kemudian gaji April, dialokasikan untuk mereka-mereka yang terdampak,” terang Sakinah.

Turut hadir dalam pembagian beras gratis ini struktur DPW PKS dan ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofiah. Pembagian bantuan selanjutnya akan dilakukan di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tengah dengan berkoordinasi dengan struktur PKS serta melibatkan anggota dewan yang lain.

“Untuk di kabupaten lainnya, kami juga akan koordinasi dengan struktur partai, mulai dari DPD nya sampai struktur paling bawah dan alegnya,” pungkas Sakinah.

Bantuan beras yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban perekonomian masyarakat terdampak Covid-19. Idris, salah satu warga kota Palu sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan beras tersebut. Pasalnya, sejak sebulan ini pendapatannya turun drastis karena tidak ada pelanggan yang menambal ban di bengkelnya.

“Saya tidak menyangka hari ini dapat bantuan beras, alhamdulillah. Sejak sebulan ini pendapatan saya memang turun drastis. Sejak ada Corona ini, hampir sebulan sudah tidak ada lagi orang yang datang tempel ban di bengkelku,” ungkap Idris.

Sakinah Aljufri Bimbing Mualaf Lafalkan Dua Kalimat Syahadat

Palu (26/04) — Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri dihadapan tokoh agama dan teman-teman Irma, membimbing Irma mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda dirinya telah memeluk agama Islam Kamis, (23/04/2020) malam di komplek Al-Khairaat.

“Yang terpenting Irma masuk Islam bukan keterpaksaan, panggilan itu namanya hidayah petunjuk dari Allah, tidak semua orang menerima petunjuk, tidak semua orang menerima hidayah, jadi adik harus bersykur karena dapat hidayah, cahaya penerang ilahi” tutur Anggota dewan asal Sulawesi Tengah.

Sakinah pun berpesan agar niat untuk menjadi seorang muslimah secara totalitas dan menjalankan ajaran islam dengan benar bukan masuk islam asal-asal saja, dan tidsk menoleh kebelakang karena kita sudah cinta islam dengan benar dan jagan ogah-ogahan, masuk islam bukan karena seseorang, tapi karena Allah SWT.

Sakinah pun berpesan kepada Irma karena masih ada orang tua, berdoa minta kepada Allah mudah-mudahan hidayah ini juga didapatkan kedua orang tuanya, keluarganya bisa merasakan nikmatnya islam.

“Hubungan baik kepada kedua orang tua jangan putus itu kewajiban, terus intens komunikasi bahkan kalau dulu tidak perhatian, jarang telp orang tua, sekarang harus sering telp orang tua. Tidak boleh putus hubungan dengan orang tua. Nanti Allah akan limpahkan keberkahan, ditambah rizkinya diberikan macam-macam jalan oleh Allah untuk anda dan jangan putus mendoakan orang tua,” pesan Sakinah.

Sementara Irma sendiri mengaku, bahwa dirinya tertarik memeluk Islam karena beberapa bulan lalu penasaran dengan Islam hingga dia mencari tahu dan memberanikan diri untuk sebelum waktu puasa agar dia bisa berpuasa secara penuh sambil mendalami Islam di bulan Ramadhan.

“Setelah saya mengucap itu tambah damai saya rasakan,” ujar Irma.

Sakinah Kembali Salurkan Bantuan Beras 3 Ton bagi Warga Terdampak Covid-19

Kab. Donggala (28/04) — Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah Sakinah Al-Jufri, kembali membagikan pangan tahap ketiga bagi masyarakat terdampak Covid-19 berupa 3 ton beras dan masker kain, Ahad, (26/04/2020).

Menurut Sakinah, Dampak covid-19 tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha saja, namun dampaknya juga dirasakan seluruh masyarkat termasuk tukang ojek, ibu rumah tangga, para pekerja yang sekarang di PHK, juga dirasakan oleh anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan, ustadz dan ustadzah majelis taklim.

“Yang terdampak bukan hanya pelaku usaha saja, namun dampaknya juga dirasakan seluruh masyarkat termasuk tukang ojek, ibu rumah tangga, para pekerja yang sekarang di PHK, juga dirasakan oleh anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan, ustadz dan ustadzah majelis taklim,” terang Politikus PKS asal Sulawesi Tengah sekaligus Sekjen Pusat Wanita Islam Al-Kahiraat.

Bantuan pangan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 disemua lini seyogyanya harus menjadi perhatian dan prioritas bagi semua pihak.

Lebih lanjut Sakinah mengatakan dampak pandemi covid-19 ini dampaknya sangat terasa sekali bagi semua kita, tidak terkecuali pandemi ini pun berakibat pada pendapatan rumah tangga.

“Kami menerima aspirasi dari daerah-daerah yang secara cepat harus kita selesaikan satu per satu dengan cepat. Total bantuan beras yang telah diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 selama tiga tahap mencapai sembilan ton beras gratis yang disebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah”, paparnya.

“Kami berkewajiban ikut andil menyelesakan permasalahan yang muncul akibat Covid-19. Tahap pertama kami telah menyalurkan tiga ton beras, tahap kedua tiga ton lagi dan saat ini tahap ketiga tiga ton lagi,” imbuh Sakinah.

Sakinah pun mengingatkan kepada masyarakat keharusan menjaga jarak physical distancing saat beraktifitas. Ia pun berharap bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa mengurangi permasalahan yang sedang dirasakan akbiat pandemi Covid-19 dan juga saat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

“Tentunya kami mengharapkan dalam menyambut Ramadhan ini mari kita bersama-sama kita ikuti aturan-aturan yang sedang berlaku, mudah-mudahan dengan kita menjaga jarak, menjaga kesehatan, pandemi covid-19 yang saat ini kita hadapi akan cepat berlalu dari tanah air kita. Dan kita dapat beraktifitas seperti semula. Problem yang sedang kita hadapi ini, kita perkuat dengan berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadhan diijabah oleh Allah SWT,” pungkas Sakinah.

Unik, Sakinah Aljufri Berbagi Ta’jil Buka Puasa Dengan Cara Ini

Palu (30/04) — Ditengah pandemi Covid-19 saat ini umat muslim wajib tetap menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Kondisi pandemi Covid-19 ini mengharuskan umat muslim menjalani ibadah di rumah, termasuk puasa.

Untuk membantu warga muslim yang menjalankan ibadah di rumah, anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, berinisiatif membagikan ta’jil berkah buka puasa gratis bagi warga muslim yang berpuasa dengan cara menggantungkanya di papan yang telah disediakan di pinggir jalan, Rabu, (29/04/2020) menjelang magrib di Jl. Sis Aljufri Palu.

’’Setiap hari selama Ramadhan insyaAllah saya menyediakan ta’jil gratis bagi warga yang melintas di Jl. Sis Aljufri saat menjelang berbuka puasa,” ungkap Sakinah.

Pembagian ta’jil gratis ini dikhusukan bagi warga yang terpaksa harus keluar rumah karena urusan yang sangat penting dan tidak bisa ditunda lagi. Demikian halnya Sakinah menghimbau masyarakat yang akan mengambil ta’jil untuk memperhatikan protokol pencegahan covid-19.

“Warga yang terpaksa harus keluar rumah karena urusan yang sangat penting dan mendesak, tidak bisa ditunda dan melintas di jalan ini silahkan ambil, namun harus tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran virus corona,” kata politikus perempuan PKS Sulawesi Tengah ini menjelaskan.

Selain pembagian ta’jil gratis, pada bulan Ramadhan ini juga telah membagikan sumbangan beras bagi warga terdampak Covid-19, masker dan juga jadwal imsakiyah.

“Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadhan, semoga semua amal ibadah kita diterima Allah SWT dan kita menjadi hamba-Nya yang bertaqwa,” pungkas Sakinah.

Hamzah, salah satu warga yang melintas turut merasakan ta’jil gratis turut mengapresiasi cara pembagian ta’jil berkah gartis ini.

“Saya apresiasi ide kreatfinya hajah Sakinah dalam membagikan ta’jil berkah gratis bagi warga yang berpuasa dengan menggantungkannya di pinggir jalan. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini pembagian ta’jil dengan cara ini bisa efektif dan menghindari antrian warga,” tutur Hamzah

Pandemi Covid-19 Belum Selesai, Sakinah : Pemerintah Jangan Buka Sekolah Dulu !

Palu (28/05) — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) berwacana akan membuka sekolah pada bulan Juli mendatang. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Sakinah Al-Jufri langsung merespon wacana yang digulirkan Pemerintah tersebut.

“Pemerintah harus jelas planning pembukaan sekolah, pendemi Covid-19 belum selesai, jangan buka sekolah dulu!,” tutur Sakinah di komplek Al-Khairaat Palu, Kamis, (28/05).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan saat ini masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun pemerintah dengan tergesa-gesa melakukan relaksasai PSBB dan tengah menyiapkan new normal menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19).

“Ini kan masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kenapa tiba-tiba sekolah-sekolah, mal-mal dan perkantoran akan dibuka secara keseluruhan tanpa melihat di mana zona merah,” ungkap Sakinah.

Rencana pembukaan sekolah tentunya harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Apakah sekolah dapat menjamin anak-anak yang masih kecil dapat menjaga dirinya selama sehari di kelas dengan tetap menjaga social distancing, memakai masker dengan benar selama sekolah.

“Apakah kita sudah siap dengan segala risiko yang akan timbul, terutama para aset bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa yang rentan terpapar dan berpotensi menjadi pembawa virus (carrier) Covid-19,” ungkap politisi PKS sekaligus Sekjend WIA Pusat.

Selain kesiapan sekolah, pembukaan sekolah juga akan menambah pekerjaan guru. Selain mengajar, guru harus mengontrol dan mengawasi dengan ketat anak didiknya selama belajar di dalam kelas dan memastikan tidak terpapar dan tidak menularkan virus Covid-19 baik di sekolah maupun sesampainya di rumah masing-masing.

“Guru tambah dibebani tugasnya, selain harus mengajar guru dibebani mengawasi dan mengontrol interaksi anak didiknya, ini sangat membebani guru. Jadi pemerintah harus menunda pembukaan sekolah sampai Covid-19 benar-benar selesai,” pungkas Sakinah.

Sakinah Tanggapi Dileburnya Mata Pelajaran Pendidikan Agama, Kepercayaan dan PKN

Palu (19/06) — Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Al-Jufri, menanggapi wacana Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggabungkan mata pelajaran pendidikan agama, kepercayaan dan nilai-nilai pancasila dalam satu mata pelajaran.

Wacana revisi kurikulum ini tercantum dalam dokumen yang beredar tentang penyederhanaan Kurikulum 2013 (K-13) yang dibahas dalam FGD terbatas beberapa waktu lalu.

Menurut Sakinah, rencana peleburan mata pelajaran pendidikan agama, kepercayaan dan nilai-nilai pancasila dalam rencana review kurikulum K-13 seakan menyejajarkan kedudukan agama dengan kepercayaan.

“Rencana penggabungan pendidikan agama dan kepercayaan dalam satu pelajaran seakan menyejajarkan kedudukan agama yang resmi di Indonesia dengan aliran kepercayaan. Berdasarkan TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama,” ungkap Sakinah di sela-sela RDPU dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Kamis, (18/06/2020).

Sakinah pun berharap pelajaran agama tetap harus berdiri sendiri dengan porsinya dan pendidikan kewarganegaraan berdiri sendiri secara terpisah.

“Pendidikan agama itu sangat luas sekali kandungannya, tidak akan habis jika dibahas di bangku sekolah. Begitu pun pelajaran nilai-nilai pancasila juga sangat luas,” terang Sekjen Wanita Islam Al-Khairaat sekaligus politisi PKS.

Untuk membahas revisi kurikulum pendidikan agama dan nilai-nilai pancasila yang digagas oleh Kemendikbud, tidak bisa hanya dilakukan secara tertutup dan terkesan hanya dilakukan beberapa pihak saja.

“Rencana peleburan ini rasanya terkesan hanya beberapa pihak saja yang diajak bicara, padahal tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, tandas politisi PKS asal Sulawesi Tengah.

Ia pun menanyakan apa urgensinya menggabungkannya dalam satu mata pelajaran. “Apa urgensinya, sehingga pelajaran agama, kepercayaan dan pendidikan kewarganegaraan harus dilebur jadi satu,” pungkas Sakinah.

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Akan Dibuka, Sakinah: Penyuluh Protokol Kesehatan Diperlukan

Palu (26/06) — Ditengah pandemi Covid-19, para pelaku UMKM dan pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah Covid-19 secara ekonomi.

Sektor ini tidak mampu lagi menjadi penyangga perekonomian negara seperti saat krisis ekonomi dan keuangan tahun 1998 silam.

Pendapatan dari sektor ini bukan hanya turun drastis, namun nyaris lumpuh. Akibatnya banyak pelaku usaha yang gulung tikar dan merumahkan karyawannya.

Menanggapi akan dibukanya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat masa transisi new normal, Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri mengatakan perlunya penyuluh untuk menerapkan protokol kesehatan di setiap sudut destinasi pariwisata dan UMKM.

“Diperlukan penyuluh protokol kesehatan dimasa new normal yang ditempatkan di sudut-sudut kegiatan pariwisata dan kegiatan usaha,” tutur Sakinah disela-sela rapat dengar pendapat dengan pelaku UMKM secara virtual, Kamis, (25/06/2020).

Penyuluh ini penting sekali, karena ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memahami protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

“Pada masa transisi new normal, kami berharap agar pelaku usaha menjalankan protokol kesehatan sesuai yang telah ditentukan oleh pihak terkait,” ungkapnya.

Selain penerapan protokol kesehatan secara benar, pengawasannya pun harus ketat. Agar destinasi pariwisata serta tempat-tempat UMKM tidak menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

“Selain penyuluh, juga harus ditempatkan satpol PP untuk patroli penerapan protokol kesehatan,” terangnya.

Dalam praktiknya, pihak-pihak terkait harus memperketat penerapan protokol kesehatan. Pengelola destinasi pariwisata dan tempat-tempat UMKM di sekitar pariwisata harus selalu mengingatkan pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan melalui pusat informasi minimal setiap 15 menit sekali.

Sakinah Aljufri: Mayoritas Anggota Komisi X DPR Minta POP Kemendikbud Harus Ditunda

Palu (27/07) — Setelah Muhammadiyah, NU dan yang terbaru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menyatakan menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mayoritas anggota di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, meminta agar program tersebut ditunda dulu, untuk dilakukan evaluasi kembali.

Penegasan ini, disampaikan Anggota Komisi X yang juga Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Sakinah Aljufri, saat temu konstituen sekaligus reses di Kota Palu, Sabtu (25/07/2020) malam.

“Baru beberapa hari lalu, kita minta untuk rapat darurat, mesti dilakukan dengan virtual. Tapi oleh Sekjen sampaikan, saat ini belum bisa karena masih dalam reses. Tetapi dinamikanya saat ini, mayoritas anggota Komisi X minta agar program ini ditunda dulu, sambil dilakukan evaluasi,” tegas Sakinah.

Persoalan soal POP ini mengemuka saat reses Sakinah, setelah Munawarah, salah satu warga yang hadir dalam temu konstituen tersebut, mempertanyakan sikap komisi X DPR RI terkait POP, yang saat ini mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Muhammadiyah dan NU dan yang terbaru PGRI, telah menyatakan menarik diri dan tidak ikut terlibat dalam POP tersebut.

Soal keterlibatan dua lembaga yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, di Organisasi Penggerak untuk kategori gajah, menurut Sakinah, hal itu tidak pernah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Komisi X yang membidangi pendidikan.

Walaupun katanya, dalam hal seleksi dan rekrutmen organisasi yang diajak terlibat dalam program POP tersebut, secara teknis berada di Kementerian Pendidikan, namun DPR-RI, khususnya Komisi X harus dilibatkan, sebagai mitra kerja Kemendikbud.

Menurut Sakinah, setelah masa reses selesai, komisinya akan langsung melakukan rapat dengan pihak Kemendikbud, agendanya mengevaluasi kembali program POP.

“Termasuk yang akan disampaikan dan dipertanyakan, soal keterlibatan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, di Organisasi Penggerak untuk kategori gajah,” tutup Sakinah.

Kukuhkan Pengurus dan Resmikan Majelis Taklim, Sakinah Harap WIA Perkuat Persatuan Umat

Palu (03/08) — Majelis taklim sebagai sarana pembinaan umat Islam di Indonesia harus mampu menjadi wadah pemersatu umat.

Pesan ini disampaikan Sakinah Aljufri, Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah yang merupakan Sekertaris Jenderal Wanita Islam Al-Khairat (WIA) Pusat saat melakukan pengukuhan dan peresmian majelis taklim dalam rangkaian kegiatan reses yang diadakan di Desa Porame, Ahad (03/08/2020).

“Kuatkan persatuan kita, kalau ada permasalahan kita musyawarahkan. Karena bermusyarawah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mulia” ungkap Sakinah dalam sambutannya.

Sakinah berharap agar dakwah Wanita Islam Alkhairaat (WIA) terus berjalan apapun yang akan terjadi.

“Dakwah ini harus terus, bendera Wanita Islam Al-Khairat harus terus berkibar apapun yang terjadi,” ungkapnya.

Dakwah Al-Khairat yang telah dirintis oleh Alhabib Idrus bin Salim Aljufri tanpa pamrih, lanjutnya, kita berkewajiban melestarikan, mengembangkan, membesarkannya.

“Harus ada dalam hati kita, saya harus ada di dalamnya bukan apa yang akan saya dapatkan dari dakwah ini namun apa yang harus saya berikan,” tegas Sakinah.

Pada kesempatan itu, Sakinah pun mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik.

“Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi dakwah kita yang beberapa bulan terakhir fakum karena Covid-19, selamat berdakwah menegakkan ajaran Rasulullah,” ucap Sakinah.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Roswati ketua WIA Mantikole dan Siti Maryam, Ketua WIA Bobo.

Sakinah Aljufri: RUU Cipta Kerja Komersialkan Pendidikan Indonesia

Palu (10/08) — RUU Cipta Kerja secara umum bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dalam draft RUU Cipta Kerja, yang terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal dengan total 1.028 halaman itu juga mencakup sektor pendidikan.

Pada sektor pendidikan, RUU Cipta Kerja memberi peluang besar untuk membuka praktik kegiatan komersil di dunia pendidikan.

Hal inilah yang menjadi sorotan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, dalam keterangannya disela-sela kesibukan melakukan kegiatan reses di Palu, Senin, (10/08).

“Secara umum tujuan RUU Cipta Kerja pada sektor pendidikan adalah komersialisasi pendidikan kita,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI ini.

Sakinah pun mengkritik perubahan pasal yang menjadi landasan badan hukum pendidikan yang berprinsip nirlaba menjadi komersil.

“Pada pasal 53 ayat 3 draft RUU Cipta Kerja, mengubah badan hukum pendidikan yang sebelumnya adalah berprinsip nirlaba menjadi dapat berprinsip nirlaba. Ini artinya dasar utama badan hukum pendidikan adalah bukan nirlaba,” ungkapnya.

Bunyi pasal 53 ayat 3 dalam RUU Cipta Kerja adalah; Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Menurut Sakinah, pendidikan merupakan layanan dasar yang setiap warga negara berhak mengenyamnya sesuai dengan bunyi dari pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: ‘Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan’,

“Pendidikan adalah layanan mendasar dalam kehidupan, yang harus didapat oleh seluruh masyarakat kita. Apabila pendidikan dijadikan praktik komersil maka pendidikan kita akan dikuasai oleh para pemilik modal besar,” ucap politisi asal Sulawesi Tengah.

Komersialisasi pendidikan adalah menjadikan pendidikan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan yang bertujuan meraup keuntungan yang besar bagi pemiliknya.

“Hal itu tercermin dari penggantian frasa ‘berprinsip nirlaba’ menjadi ‘dapat berprinsip nirlaba’. Prinsip nirlaba dalam pendidikan adalah tidak mencari untung dalam kegiatan pendidikan, melainkan bertujuan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Namun jika prinsipnya diubah menjadi dapat berprinsip nirlaba maka ini artinya prinsip utama dalam pendidikan adalah mencari untung, namun dapat juga tidak mencari untung,” pungkas Sekjend Wanita Islam Al-khairaat ini mengakhiri.

Cegah Covid-19, Sakinah : Pemerintah Harus Tegas Cepat Tutup Penerbangan ke Indonesia

Palu (26/03) — Dalam upaya antisipasi dan mencegah penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah Anggota DPR Fraksi PKS Sakinah Aljufri, meminta pemerintah segera menutup bandara.

Sakinah menyampaikan bahwa saat ini Sulawesi Tengah sudah ada satu pasien positif corona, yang sebelumnya tidak ditemukan.

Selain Sulawesi Tengah, provinsi yang mencatatkan kasus perdana pasien positif corona yaitu Aceh dengan satu kasus dan Sumatera Barat dengan tiga kasus.

“Untuk saat ini Sulawesi Tengah sudah ada satu orang yang positif Covid-19, namun demikian kita semua harus terus waspada mengingat Covid-19 terus meningkat di seluruh Indonesia,” ungkap politikus PKS dapil Sulawesi Tengah di Palu, Kamis, (26/03/2020).

Menurut Sekjend WIA Pusat ini pemerintah harus menunjukkan sikap yang tegas dalam menangani pandemik corona yang setiap hari meningkat.

Sampai hari ini data nasional pantauan Covid-19 tercatat 893 terkonfirmasi positif corona, 780 sedang dalam perawatan. Sedangkan jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 35 orang dan pasien yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 78 orang.

“Sikap pemerintah harus tegas, dengan secepatnya menutup penerbangan dari dan ke Indonesia terlebih di daerah yang menerima tenaga kerja asing. Khususnya daerah Sulawesi Tengah, di kabupaten Morowali ada dua bandara satu bandara domistik dan yang satu lagi di kawasan industri yang terletak di kecamatan Bohodopi ada bandara khusus untuk para investor dari China.” Terang Sakinah.

Tindakan preventif pencegahan penyebaran virus korona yang oleh WHO dinyatakan sebagai darurat global harus dilakukan dengan tegas agar virus Covid-19 tidak menyebar dengan cepat.

Menurut Sakinah dalam mengantisipasi penyebarannya tidak hanya pemeriksaan di bandara saja yang diperketat namun lebih dari itu harus menutup bandara.

“Tidak hanya sekedar pemeriksaan kesehatan di bandara saja yang diperketat, tapi untuk saat ini harus ada tindakan tegas menutup bandara-bandara sebagai pintu masuk tenaga kerja asing dari luar negeri,” kata Sakinah.

Sakinah Apresiasi UN Dihapus Dampak Covid-19 yang Kian Meluas

Palu (25/03) — Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, yang merupakan Anggota Komisi X yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan mengapresiasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang penghapusan Ujian Nasional (UN) bagi pelajar SD, SMP dan SMA setelah sebelumnya menggelar rapat dengan Komisi X DPR RI.

“Dihapuskannya Ujian Nasional merupakan suatu langkah yang sangat bagus dimana kondisi masyarakat yang sedang menghadapi pandemik virus corona di tanah air”, ujar Sakinah di Komplek Al-Khairaat Palu, Rabu, (25/03/2020).

Penghapusan ujian nasional merupakan langkah strategis dan tepat dimasa darurat Covid-19 guna menjaga kesehatan guru, siswa dan warga sekolah serta upaya mencegah penyebaran covid-19 yang semakin tidak terkendalikan.

Penghapusan Ujian Nasional ini yang dilakukan mulai tahun 2020 atas dampak Covid-19 ini namun tidak menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dalam pelasanaan ujian sekolah dengan beberapa opsi pelaksanaanya yaitu ijian sekolah dilaksanakan dengan daring, menggunakan skema kumulatif hasil nilai rapot dan penilaian menggunakan hasil karya ilmiah.

Namun demikian, Sakinah memperingatkan pemerintah agar segera mengeluarkan juknis dan juklak pelaksanaan ujian khususnya bagi daerah-daerah yang di luar pulau Jawa.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah pelaksanaan ujian sekolah bagi daerah yang berada di luar pulau jawa, apalagi daerah-darah tertinggal yang tidak ada akses internet” pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera dapil Sulawesi Tengah ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan penghapusan ujian nasional (UN) tahun 2020. Pasalnya sitausi saat ini sedang tidak kondusif karena wabah virus Corona atau Covid-19 yang saat ini sudah ditemukan di 20 provinsi di Indonesia.

Cegah Wabah Corona di Palu, Sakinah Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Rumah Ibadah dan Tokoh Agama

Palu (24/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, bersama Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah Mohammad Wahyudin, ikut serta dalam aksi peduli pencegahan Covid-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan di rumah ibadah dan rumah tokoh agama di Palu Minggu, (22/03/2020).

Keselamatan masyarakat agar tidak terjangkit virus corona menjadi hal yang sangat penting saat ini, ditengah wabah Covid-19 semakin menyebar ke berbagai daerah di tanah air.

Sakinah yang turut terjun langsung dalam penyemprotan ini mengatakan bahwa penyemprotan disinfektan sangat penting dilakukan, selain menjaga masyarakat juga upaya mencegah penularan virus terhadap tokoh agama.

“Selain masjid, rumah tokoh agama juga penting dilakukan penyemprotan karena tokoh agama banyak dan sering menerima kunjungan masyarakat dari berbagai daerah dan hampir setiap hari, tanpa sadar ini rentan terpapar virus. Untuk itu saya sampaikan agar selain masjid, rumah tokoh agama penting juga ditargerkan peyemprotan disinfektan”, ungkap Sakinah.

Selain peneymprotan Sakinah juga menghimbau agar masyarakat bersatu melawan corona dengan menerapkan pola hidup bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan yaitu dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, berolahraga dan istirahat yang cukup.

Sakinah berharap dengan penyemprotan disinfektan yang dilakukannya bersama jajaran pengurus DPW PKS Sulawesi Tengah dan masyarakat, daerahnya steril dan bebas dari virus corona. Sakinah pun mendoakan agar masyarakat Sulawesi Tengah tidak terpapar virus corona.

“Mudah-mudahan dengan dilakukan penyemprotan disinfektan daerah kita steril kembali, masyarakat dijaga Allah dan tidak terpapar virus corona”. Pungkas Sakinah.

Masa Reses, Sakinah Aljufri Sosialisasikan UU tentang Pesantren

Palu (18/03) — Dalam rangkaian resesnya di Kota Palu Sulawesi Tengah, Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pesantren.

Kegiatan dilaksanakan di Meeting Room Hotel Lawahba Kota Palu yang dihadiri 100 audience perwakilan dari seluruh Sulawesi Tengah, Senin (16/03/2020). Audience yang hadir, umumnya adalah pengelola dan perwakilan pesantren, serta kalangan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam paparannya, Sakinah mengatakan bahwa Undang-Undang Pesantren memiliki urgensi, karena diharapkan akan menjadi benteng dalam menjaga moral generasi muda masa depan bangsa.

“Insya Allah, Undang-Undang Pesantren ini akan melindungi segala aktivitas pesantren sebagai benteng ilmu pengetahuan dan akhlak generasi masa depan Indonesia,” papar Sakinah.

Dalam UU yang ditetapkan pada 2019 silam, salah satu yang diatur adalah tentang kesejahteraan para tenaga pengajar dan pengelola pondok pesantren.

“Kesejahteraan tenaga pengajar dan pengelola pondok, tentu saja akan mempengaruhi kualitas pendidikan di pondok pesantren tersebut,” imbuhnya.

Katanya, fakta yang masih terjadi, bahwa nilai gaji tenaga pengajar di beberapa pesantren masih di bawah standar. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya UU Pesantren ini, tingkat kesejahteraan para guru dan pengelola pondok dapat diperbaiki bersama.

Untuk meningkatkan gaji guru di pesantren, menurut Sakinah, memang tidak hanya mengandalkan dari SPP atau sumber daya internal pesantren. Juga tidak mungkin mengandalkan bantuan dari pemerintah sepenuhnya, sebab pesantren adalah lembaga swasta, tentu partisipasi pemerintah tidak akan penuh.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan para guru tersebut, pondok pesantren harus mendirikan unit usaha yang profesional. Bisa dalam bentuk perdagangan kebutuhan pondok atau lainnya, perkebunan, perikanan, peternakan atau lainnnya. Diharapkan nantinya hasil dari unit usaha ini dapat mendukung gaji guru dan pengelola pondok,” tambah Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat ini.

Diakhir paparannya, Sakinah menyampaikan bahwa diharapkan, dengan lahirnya UU Pesantren ini melindungi kepentingan pondok dan menghasilkan kualitas da’i, muballigh dan ulama yang lebih baik dari kondisi saat ini.

“Semua itu dapat diwujudkan ketika semua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan dapat dipenuhi, salah satunya tingkat kesejahteraan para guru,” Pungkas Sakinah.

Menjadi Pembicara, Sakinah Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Sejak Dini

Palu (17/03) — Anggota Dewan Fraksi PKS dapil Sulawesi Tengah mengisi kegiatan masa resesnya dengan menjadi narasumber seminar nasional dan launching sekolah perempuan KAMMI dengan tema “Perempuan dan Masa Depan Indonesia”, Minggu, (15/03/2020).

Seminar nasional yang dihadiri oleh ratusan aktivis perempuan dan kader KAMMI Wilayah Sulawesi Tengah bertujuan untuk mengasah kualitas, kreatifitas, potensi dan ide yang dimiliki setiap perempuan, untuk bisa mewujudkan masa depan Indonesia.

Sebagai narasumber tunggal, dihadapan peserta yang hadir Sakinah menyampaikan pentingnya mendidik generasi sejak dini, dimulai dari keluarga, sebagai ibu, anak, dan sebagai isteri.

“Mendidik generasi sejak dini itu sangat penting. Pendidikan dimulai dari keluarga, sebagai ibu, anak, dan sebagai isteri. Kerena, dalam keluarga poin yang paling penting dilakukan seorang ibu adalah menanamkan nilai-nilai akhlak dan aqidah untuk anak-anaknya,” terang Sakinah bersemangat.

Politikus perempuan dapil Sulawesi Tengah ini pun menyampaikan pentingnya perempuan berkiprah di masyarakat.

“Peranan perempuan di masyarakat dalam hal membangun ilmu pengetahuan juga sangat penting sekali, kerena perempuan diharapkan bisa menjadi tonggak peradaban bagi generasi penerus untuk bisa mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik,” ungkap Sakinah.

Sakinah Dorong Pelaku UMKM di Kota Poso untuk Terus Berinovasi dan Kreatif

Poso (16/03) — Disela-sela kegiatan reses, anggota dewan dapil Sulawesi tengah Sakinah Aljufri, mendorong peningkatan ekonomi kreatif kepada pelauku UMKM di Poso Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Sakinah berinteraksi langsung dengan pedagang langsat dan durian di pinggir jalan poros Poso Kota Kamis, (12/03/2020) malam.

“Kami kaget dan tidak menyangka bahwa ibu adalah anggota DPR RI, kami sangat terharu bisa duduk dan tatap muka langsung bersama ibu walaupun hanya di emperan trotoar. Inilah pemimpin sesungguhnya yang benar-benar dekat dengan rakyat dan merakyat karena ibu hadir disaat ibu sudah menjabat, kami sangat terharu,” ucap salah satu pedagang durian dan langsat bersemangat.

Awalnya pedagang durian dan lansap yang sedang menjajakan dagangannya tidak menyangka bahwa yang berbicara dan berinteraksi langsung pada mereka adalah Anggota DPR RI.

Durian merupakan buah primadona di Sulawesi Tengah selain buah rambutan dan langsat karena kualitas duriannya terkenal berkualitas baik dan rasanya yang manis.

“Poso terdapat beberapa durian unggulan lokal yang tidak terdapat di daerah lain. Jenis durian yang khas yaitu durian boba, durian nona, durian woyo, durian nangka dan durian gajah,” ucap Sakinah.

Sakinah mengatakan agar pedagang berinifasi dan kreatif, agar usahanya lebih maju lagi.

“Saya akan terus berupaya mendorong pelaku UMKM agar terus berinofasi dan lebih kreatif lagi, agar semua masyarakat bisa lebih meningkatkan usahanya menjadi lebih baik lagi,” pungkas Sakinah.

Dalam Masa Reses, Sakinah Beri Perhatian Bagi Pembangunan Kabupaten Poso

Kabupaten Poso (15/03) — Legislator Dapil Sulawesi Tengah Fraksi PKS Sakinah Aljufri, melakukan kegiatan reses pada masa sidang kedua di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Kamis, (12/03/2020).

Reses kali ini dilakukan dengan berdialog dengan warga masyarakat Kota Poso, kader dan simpatisan PKS di rumah kader PKS Fadli Rone.

Dalam kegiatan resesnya kali ini Sakinah didampingi oleh ketua DPD PKS Kabupaten Poso Amir Kusa. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekum DPD PKS Kabupaten Poso serta Ketua Bidang Polhukam.

“Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri, yang juga merupakan Sekjen WIA Pusat sangat memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Poso. Setiap reses, aleg PKS ini selalu meluangkan waktunya untuk melakukan reses di Kabupaten Poso”, terang Ketua DPD PKS Kabupaten Poso Amir Kusa dalam sambutannya pada kegiatan dialog dengan warga.

Dalam dialog ini Sakinah banyak sekali mendapatkan aspirasi dari masyarakat, salah satunya permohonan pemberdayaan ekonomi kreatif pengelolaan ikan rono.

“Kami memohon kepada Pemerintah melalui aleg PKS agar ada pemberdayaan ekonomi kreatif di Moengko terutama usaha industri rumah tangga yaitu pengolahan ikan rono yang ada di Moengko,” pinta perwakilan warga dari Kelurahan Moengko saat menyampaikan aspirasinya warganya.

Ikan rono adalah makanan khas masyarakat Kaili, terbuat dari ikan teri yang dibungkus daun pisang dan dipanggang. Rono dange mempunyai aroma dan rasa yang khas, karena saat memasak ikan dibungkus dengan daun pisang dan tambahan sedikit garam. Ikan rono dange mampu bertahan hingga dua hari, dan dapat dipanaskan kembali jika akan disantap.

Menaggapi aspirasi warga terkait pemuda dan olahraga Sakinah akan memfasilitasi program pembinaan pemuda dan olahraga.

“Untuk pembinaa kepemudaan dan olahraga insyaallah akan diusahakan program dalam bentuk pembinaan yang akan disalurkan melalui DPD PKS Kabupaten Poso,” tutur Sakinah.

Sakinah Al-Jufri Reses Bersama Guru di Kabupaten Tojo Unauna

Kabupaten Tojo Unauna (13/03) — Anggota Komisi X DPR-RI, Sakinah Aljufrie, berkunjung dalam rangka perjalanan resesnya di Kabupaten Tojo Unauna (Touna), tepatnya di Desa Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna, Senin (09/03/2020).

Di Uentanaga tersebut, terdapat salah satu TK Alkhairaat yang merupakan binaan langsung Wanita Islam Alkhairaat Kabupaten Touna. Di TK yang telah berdiri sejak 1991 tersebut, ternyata telah banyak mengukir prestasi.

“Alhamdulillah, kami pernah juara satu lomba sekolah sehat tingkat kabupaten pada 2019. Kemudian Juara satu guru prestasi juga tingkat kabupaten pada 2016. Di 2010, guru kami meraih runner up lomba melukis dan pada 2005, kami meraih juara satu melukis kategori anak untuk putra dan putri,” kata Kepala TK Alkhairaat Uentanaga, Irma Maraba di depan Sakinah Al-Jufri.

Selain itu kata Irma, sekolah yang dipimpinnya, di 2016, juga pernah meraih juara II dalam lomba tari kreasi tingkat provinsi, serta juara tiga busana daerah juga di tingkat provinsi. Setahun kemudian, atau pada 2017, siswa TK Alkhairaat Uentanaga meraih juara satu melukis putri.

Prestasi demi prestasi yang diraih ini, membuat Hj Sakinah yang juga Sekjen PB WIA, mengaku bangga, ada sekolah yang merupakan binaan WIA Kabupaten Touna, siswa dan gurunya mengukir prestasi gemilang.

Dalam resesnya di Touna, Sakinah selain bertatap muka dengan warga dalam rangka menjaring aspirasi, juga secara khusus melakukan peninjauan pembangunan kantor WIA Kabupaten Touna. Lagi-lagi Sakinah terharu, ketika mendengarkan informasi, bahwa pembangunan kantor WIA Touna, sumber pembiayaannya didapatkan dari hasil sumbangan ibu-ibu pengurus, anggota dan simpatisan WIA yang dikumpulkan setiap Jumat.

“Selaku Sekjen WIA Pusat, tentu saya merasa bangga dan mengapresiasi pembangunan kantor WIA Tojo Unauna yang ternyata dibangun dari hasil sumbangan ibu-ibu setiap Jumat ini. Semoga sumbangan Ibu-ibu dan para donatur sekalian, bisa menjadi catatan amal jariyah,” katanya.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut Sakinah Aljufri, menyerahkan dana bantuan penyelesaian bangunan kantor WIA Tojo Unauna.

“Hal ini kami lakukan, sebagai bentuk kepedulian kami, terhadap pekembangan dan kemajuan Wanita Islam Alkhairaat, khususnya di Kabupaten Touna ini,” tutupnya.

Serahkan Bantuan Beasiswa, Sakinah Dorong Ekonomi Kreatif

Morowali (11/03) — Dalam rangkaian perjalanan reses kali ini, anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri, mengunjungi Kabupaten Morowali dan Tojo Unaua. Di Kabupaten Morowali, Sakinah yang duduk di komisi X tersebut, berkunjung dan mengadakan audiensi dengan warga di Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (10/03/2020).

Saat bertatap muka, ada warga yang meminta bantuan untuk berdirinya Perpustakaan Desa. Ternyata, proposal terkait pembangunan Perpustakaan Desa, telah dibuat Kepala Desa, sehingga proposal tersebut langsung diserahkan kepada Sakinah Aljufri.

Saat bertatap muka dengan warga, sebagai anggota Komisi X, yang salah satunya membidangi masalah pariwisata, Sakinah mendorong agar ekonomi kreatif dihidupkan serta dikembangkan di lingkungan wisata.

“Dan di sini, Desa Sakita, adalah salah satu termasuk destinasi wisata di Kabupaten Morowali. Makanya saya berharap, kedepannya ada banyak kegiatan terkait pengembangan ekonomi kreatif di tempat ini,” ungkap Sakinah.

Ada banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang hadir. Beberapa aspirasi langsung dieksekusi oleh Sakinah. Diantaranya pengadaan buku iqro, Al-Quran, dan alat peraga TPA.

Selain itu, Sakinah memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa kepada salah satu warga yang berprestasi dari kelarga pra sejahtera untuk melanjutkan studi hingga ke jenjang strata dua (S2).

Manfaatkan Masa Reses, Sakinah Aljufri Hadiri Pelatihan Perempuan Siaga

Jakarta (08/03) — Memanfaatkan masa reses Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, menghadiri Latansa (Pelatihan Perempuan Siaga) yang dilaksanakan DPW PKS Sulawesi Tengah, di bumi perkemahan Oloboju, yang dilaksanakan (07-08/03/2020).

Dalam sambutanya anggota Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader PKS.

“Terima kasih yang terus menyemangati kita, yang insya Allah berkat kebersaman kita saling menguatkan kita agat tetap eksis dan tentunya selalu akan lebih baik kedepannya”, tutur Srikandi Senayan Dapil Sulawesi Tengah.

Tak lupa Sakinah juga berterima kasih kepada angota perempuan DPRD se Sulawesi Tengah yang terus eksis membuktikan kiprah kerjanya di tengah-tengah masyarakat melaui berbagai kegiatan.

“Kita pulang dari sini, kekutan kita, inerbiuti kita, semangat kita akan berlipat ganda dengan kegiatan ini,”pungkasnya.

Sakinah berharap dengan mengikuti kegiatan latansa, keder perempuan PKS bisa saling mengingatkan.

“Dalam organisasi dakwah ini kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memberikan semangat” terang Sakinah.

Dalam tugas menjalankan tugas dan amanah menjadi wakil rakyat di DPR RI reses merupakan kegiatan serap asipirasi dari masyarakat.

“Masa reses adalah menjaring aspirasi, kita pulang ke dapil bukan untuk liburan, bukan untuk berdiam diri, bukan untuk berhura-hura akan tetapi sesungguhnya ini bekerja, kerja untuk bertatap muka dengan konstituen, dengan seluruh masyarakat di dapil. Periode reses yang lalu saya berada di 39 titik di Sulawesi Tengah dari Kota Palu, Sigi dan Donggala, Parimau, Poso, Morowali Utara dan kecamatan-kecamatan yang lain”, terang Sakinah.

Kegitan Pelatihan Perempuan Siaga DPW PKS Sulawesi Tengah ini diikuti oleh ratusan kader perempuan DPW PKS Sulawesi Tengah dan dibuka oleh Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah Muhamad Wahyuddin.

“Latansa tidak hanya sebagai ajang penguatan ruhiyah, akan tetapi juga penguatan intelektual dan jasadiyah kader perempuan PKS”, ungkap Sakinah.

Nampak hadir dalam kegiatan Latansa ini, jajaran pengurus DPW PKS Sulawesi Tengah dan juga anggota DPRD yaitu; Wiwik Jumatul Rofi’ah (Ketua F-PKS DPRD Sulteng dapil Kota Palu), Fatimah H. M. Amin Lasawedi (Bendahara F-PKS DPRD Sulteng Dapil 5), Sri Atun (Wakil ketua F-PKS DPRD Sulteng), Hikmah Ladjidji (Wakil ketua Komisi 1 DPRD Sigi), Ulfiani Sabhan Lapauwa Anggota DPRD Kota Palu F-PKS.

Gelar Reses, Sakinah Aljufri Bertemu Bupati Poso

Poso (07/01) — Sakinah Aljufri, Anggota DPR RI Fraksi PKS dalam kegiatan Reses masa persidangan I melakukan pertemuan dengan Bupati Poso Darmin A. Sigilipu beserta jajaran pemerintahan di Kantor Pemkab Poso, Minggu, (29/12/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Sakinah Aljufri mengatakan, akan membantu Poso dalam rangka pembangunan stadion olahraga Poso.

” Saya sangat mendorong rencana pindahnya stadion di seputaran kelurahan Lembomawo yang merupakan daerah pengembangan kota Poso”, ungkap Sakinah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Poso menyambut positif kunjungan Sakinah Aljufri dan mengharapkan dukungan dari Anggota DPR RI.

“terutama advokasi anggaran untuk pendidikan, pariwisata serta olahraga, demi kemajuan Poso kedepan”, ujarnya.

Turut hadir dalam kunjungan ini Anggota DPRD Kabupaten Poso Usman Abdul Karim dan Muhammad Yusuf serta pengurus DPD PKS Kabupaten Poso Amir Kusa.

Masa Reses, Sakinah Silaturahmi dengan Pimpinan Ponpes Wahdah Islamiyah Poso

Poso (09/01) — Anggota DPR RI Sakinah Al-Jufri di masa Reses Perseorangan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah di Kabupaten Poso.

Dalam kesempatan tersebut, Sakinah disambut antusias pimpinan pondok pesantren Ustadz Alimuddin.

Anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah tersebut mengatakan akan bersinergi dengan Wahda Islamiyah dalam rangka mengemban amanah da’wah.

“PKS merupakan partai da’wah, sementara Wahdah Islamiyah merupakan lembaga yang mengelola pondok pesantren dengan mengemban amanah da’wah, sehingga dapat bersinergi untuk kemajuan da’wah di Poso”, ungkap Sakinah.

Pimpinan pondok pesantren, ustadz Alimudin, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan selamat kepada Sakinah Aljufri yang telah terpilih sebagai wakil dari Sulawesi Tengah.

“Alhamdulillah saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bu Sakinah menjadi anggota dewan yang mewakili masyarakat Sulawesi Tengah. Kami doakan agar tetap istiqamah dalam mengawal setiap aspirasi rakyat”, ungkap Alimudin.

Dalam Reses perdana ini, Kabupaten poso merupakan daerah yang dikunjungi setelah kota palu.

Dalam kesempatan tersebut Sakinah didampingi Anggota DPRD PKS kabupaten Poso Usman Abdul Karim, sekaligus sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Poso dan Muhammad Yusuf yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Poso dari PKS, serta pengurus PKS Kabupaten Poso Amir Kusa.

Saat Reses, Sakinah Siap Bantu Perjuangkan Pendidik Non Formal di Dapilnya

Palu (13/01) — Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghilangkan pendidikan non formal (PNF) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sakinah mengaku siap membantu memperjuangkan agar direktorat pendidikan masyarakat yang selama ini menaungi pendidikan non formal tetap ada, sebagaimana disampaikan saat menerima pengurus Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (10/1/2020).

‘’Yah kita memang sayangkan kenapa harus dirubah kebijakan yang lama dan sebenarnya sudah berjalan cukup bagus. Saya akan sampaikan masalah ini saat rapat nanti. Kami akan bantu perjuangkan bagaimana pendidikan non formal itu tetap eksis,’’ tandasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini pun berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut dengan partainya sebelum diteruskan dalam rapat dengan Komisi X DPR RI.

Terkait dengan kasus tersebut, pengurus FPLKP se-Indonesia,FPKBM, akademisi, Forum LSK, Forum Aspro,Imadiklus, Forum Tutor, praktisi dikmas dan kursus akan melakukan rapat dengar pendapat umum dengan anggota Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (14/1/2020) besok.

Sakinah Harap ada Taman Baca untuk Anak-anak Korban Liquifaksi di Huntara Balaroya

Palu (21/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, melakukan Kunjungan Kerja Perseorangan Dapil ke daerah Balaroya di hunian sementara (huntara) korban Liquifaksi gempa Palu, Sabtu (18/1/2020).

Saat berdialog dengan warga, Sakinah berharap nantinya di lokasi huntara ini dapat berdiri satu taman bacaan untuk anak-anak.

“Saya melihat disini banyak anak-anak yang membutuhkan taman baca. Kita bekeinginan harus ada satu taman baca disini. Taman baca seperti perpustakaan kecil itu sangat baik untuk anak-anak dan juga baik untuk ibu-ibu,” ungkap Sakinah menanggapi curhatan warga.

Di dalam perpustakaan ini nantinya dilengkapi dengan berbagai buku.

“Ada buku masak memasak, buku cara bercocok tanam hidroponik, buku tanam-tanaman yang juga baik untuk bapak-bapaknya” terang Sakinah.

Selain itu juga, Sakinah juga menyampaikan keinginannya agar warga mampu meningkatkan pendapatannya.

“Disamping itu kita juga menginginkan adanya peningkatan kesejahtaraan, kita harus lebih baik dari hari kemarin. Kalo yang hobinya jahit menjahit kita kelompokkan untuk jahit menjahit, yang hobi membuat kue dikelompokkan menjadi satu dan lain sebagianya” tuturnya menyemangati warga.

Sakinah Harap Pemerintah Tak Persulit Warga Dapatkan Hunian Tetap & Jaminan Hidup

Palu (22/01) — Dalam kunjungan ke Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (Kundapil), Anggota DPR RI Sakinah Aljufri, menyempatkan berdialog dengan korban gemba, tsunami dan liquifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Sabtu, (18/01/2020).

Dalam dialog ini para korban mempertanyakan belum tuntasnya bantuan atau jaminan hidup untuk mereka sampai saat ini.

Sementara itu menanggapi keluhan warga, Sakinah berharap pemerintah tidak mempersulit birokrasi warga yang menginginkan huntap dan jadup bagi warga eks liquifaksi Palu, Sigi dan Donggala.

“Persoalan jadup yang kunjung tidak turun kerena persoalan data yang tidak valid, itu yang sering disampaikan sehingga tidak pernah tuntas masalah jadup”, terang Sakinah.

Untuk itu, Sakinah menambahkan, karena data simpang siur, mohon dimudahkan cara kerja pemerintah dengan mengambil data yang ada, baik dari ketua forum, ketua kelompok, RT dan RW yang masih ada diselesaikan saja mereka yang masih ada dengan data yang ada dari mereka, arti kata bila bisa dipermudah jangan dipersulit.

“Hal yang terpenting saat ini bagaimana aspirasi masyarakat tersampaiakan dan terlaksana. InsyaAllah, apa yang menjadi keluh kesah kita bersama dapat terrealisasi dengan baik,” pungkas Sakinah.

Sakinah Desak Pemerintah Tuntaskan Permasalahan Guru Honorer

Jakarta (30/01) — Sakinah Aljufri Anggota DPR F PKS mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan nasib guru honorer yang sampai saat ini tidak kunjung selesai.

Desakan tersebut disampaikan Sakinah di sela-sela Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di ruang rapat Komisi X Selasa, (28/1/2020).

“Kita tadi menyaksikan bapak dan ibu guru honorer menangis di ruangan ini memohon status mereka diperjelas,” ungkap Sakinah.

Sakinah memaparkan masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji Rp 150 ribu perbulan dengan sistem penggajian tiga bulan sekali.

“Saya teringat dengan peribahasa Arab yang berbunyi sabar itu memang awalnya pahit, tapi pada akhirnya lebih manis dari madu. Tapi sampai kapan meraka akan menunggu itu? 23 tahun pak mereka mengajar dengan gaji 150.000 dan turun per tiga bulan.” Papar politisi PKS asal Sulawesi Tengah.

“Tentu kita semua yang ada di ruangan ini termasuk pak menteri, kita semua berhasil atas didikan guru. Kita tidak akan melupakan jasa-jasa mereka yang sudah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita dan kepada generasi anak bangsa selanjutnya dan ini patut untuk kita perjuangkan.”tutup Sakinah.

Sakinah Tegaskan Pentingnya Segera Bentuk Pansus Jiwasraya

Jakarta (04/02) — Anggota DPR RI Sakinah Aljufri menyampaikan gagasan perlunya DPR RI untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Gagasan tersebut disampaikan Sakinah dalam interupsi pada Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020)

“Kami berharap pimpinan sidang terhormat memberikan perhatian kepada rakyat, bangsa, dan negara ini dengan membentuk Pansus Jiwasraya,” ujar Sakinah pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

Dalam interupsinya, ia mengingatkan, di ruang yang sama ketika Rapat Paripurna periode terdahulu pernah tercetus gagasan pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century. Selanjutnya, seperti diketahui bersama, pada akhirnya gagasan pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century disepakati pembentukannya oleh 503 Anggota DPR RI dari 9 Fraksi yang hadir saat itu.

“Waktu itu sepakat untuk membuat Pansus Century akibat skandal Bank Century sebesar Rp 7,4 triliun,” tutur politisi Fraksi PKS itu.

Menurut Sakinah, saat ini seakan terjadi perbedaan dalam menyikapi kasus yang hampir sama yaitu gagal bayar perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya dengan nilainya mencapai Rp 13,7 triliun.” Untuk itu, kalau melihat dengan dana sebesar itu, tentunya harus ada gaung lebih besar, ada harapan yang lebih besar. Seharusnya DPR RI mengambil sikap secara keseluruhan,” tandas legislator dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

Menyikapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin jalannya Rapat Paripurna menyampaikan, Pimpinan DPR RI menyerahkan pembentukan Pansus Jiwasraya sesuai kepada mekanisme dan aturan yang berlaku dalam tata tertib. “Silahkan Bapak, Ibu, khususnya Ibu Sakinah untuk mengajukan dan menelurkan suatu Pansus melalui mekanisme dan tata tertib,” pungkasnya

Sakinah Aljufri Dukung Penuh Upaya IAIN Palu Alih Status Jadi UIN

Palu (25/02) — Sakinah Aljufri Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi X dapil Sulawesi Tengah mendukung penuh upaya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu untuk meningkatkan statusnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Palu. Dukungan tersebut disampaikan di sela-sela Kunjungan Kerja Panja PON ke Papua, Jumat, (21/02/2020).

“Kita semua mendukung penuh rencana alih status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri Palu,” ungkap politikus PKS dapil Sulawesi Tengah.

IAIN Palu merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kementerian Agama, yang memiliki peluang sangat besar untuk bertransformasi menjadi UIN.

“Kita juga berharap dengan alih status menjadi UIN akan memberikan peluang besar bagi warga kampus untuk mengembangkan perguruan tinggi Islam di Palu. Selain itu, kami juga berharap nantinya kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan, harus lebih maju dari sekarang.” ucap Anggota Dewan Komisi X yang membidangi pendidikan.

Sebelumnya Kementerian Agama melakukan moratorium sementara alih status IAIN menjadi UIN yang diberlakukan kepada seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Indonesia, sejak 2017.

Dengan alih status menjadi UIN Sakinah berharap agar program studi keagamaan tetap dijawa kwalitasnya.

“Pesan saya setelah alih status menjadi UIN agar progam studi keagamaan agar terus dijaga dan ditingkatkan kwalitasnya, jangan sampai kalah dengan progam studi umum,” pungkas Sakinah.

Reses Kedua, Sakinah Kunjungi Empat Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah (05/03) — Dalam masa reses kedua kali ini, Anggota DPR-RI Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, siap menjaring sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Buol dan Poso.

“Dalam reses pertama kami selaku anggota DPR-RI, sudah mengunjungi Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Unauna dan Tolitoli. Reses kedua ini, kami ke Palu, Sigi, Poso dan Kabupaten Buol, insya Allah,” kata cucu pendiri organisas Al-khairaat, Kamis (05/03/2020).

Dalam kegiatan mengunjungi Daerah Pemilihannya, Sakinah mengaku akan melakukan serap aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat Sulawesi Tengah yang diwakilinya di lembaga DPR-RI.

Anggota DPR-RI yang duduk di komisi X ini juga menambahkan, bahwa aspirasi yang akan diserap dan dia perjuangan, tidak hanya yang terkait dengan mitra komisinya, namun semua aspirasi akan dicatat dan diajukan ke Fraksi PKS, untuk diperjuangkan bersama anggota DPR-RI lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

“Saya duduk di komisi X yang salah satunya membidangi masalah pendidikan. Namun bukan berarti bahwa saya hanya fokus dengan masalah pendidikan. Semua aspirasi akan saya catat, lalu kemudian saya bawa ke Fraksi. Nantinya yang bukan wilayah kerja saya, karena beda mitra komisinya, maka akan diperjuangan oleh teman satu fraksi yang komisinya berkaitan dengan aspirasi tersebut,” katanya.

Salah satu contohnya, dalam reses kali ini, Sakinah mengagendakan untuk bersilaturrahim dengan pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Secara kelembagaan, IAIN berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga merupakan mitra komisi VIII. Namun demikian, Sakinah akan bersilaturrahim dengan pimpinan IAIN dalam rangka menjaring aspirasi dan informasi terkait usulan peningkatan status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

“Komisi saya juga berkaitan dengan pendidikan, maka secara tidak langsung juga terkait dengan usulan peningkatan status IAIN tersebut. Selain itu, saya juga secara pribadi sebagai abnaul Alkhairaat, merasa terpanggil untuk ikut memperjuangan IAIN Palu, sebagai salah satu institusi pendidikan agama Islam di Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Dalam agenda yang telah disusun, dalam reses kali ini, Sakinah akan mengunjungi beberapa tempat. Salah satunya, Pesantren Madinatul Ilmi di Dolo. Juga akan menghadiri kegiatan Wanita Islam Alkhairaat. Dalam rangkaian kegiatan di WIA, Sakinah yang juga termasuk jajaran Pengurus Besar (PB) Alkhairaat dan WIA, diagendakan untuk menyampaikan kuliah umum.

Reses Sakinah di Sulawesi Tengah, berlangsung sejak 5 Maret dan akan berakhir pada 18 Maret 2020. “Alhamdulillah, sebagai kesempatan pertama kami melaksanakan reses di Dapil ini, kami ingin membangun silaturrahim dengan teman-teman media. Kalian adalah yang terpenting dalam mendukung perjuangan kami. Tanpa kalian, mustahil perjuangan kami bisa tersyiar kepada masyarakat umum,” pungkasnya.

Saat Reses Sakinah Terpanggil Perjuangkan IAIN Palu Menjadi UIN

Palu (06/03) — Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS), Sakinah Aljufri, mengaku merasa terpanggil untuk memperjuangkan alih status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

“Sebagaimana telah kami sampaikan ke teman-teman media sebelum ini, bahwa secara kelembagaan IAIN Palu berada di bawah naungan Kementerian Agama yang merupakan mitra komisi VIII, sedangkan saya di komisi X. Tetapi komisi saya terkait dengan masalah pendidikan, sehingga secara tidak langsung, saya juga bisa untuk ikut memperjuangkan peningkatan status IAIN Palu ini,” katanya.

Selain itu, perjuangan yang dilakukan Sakinah dalam mendukung peningkatan status IAIN, agar kualitas pendidikan di Tanah Sulawesi Tengah bisa meningkat. Menjadi UIN, maka tentu saja akan berimplikasi pada peningkatan mutu dan layanan, serta kesempatan bagi putra-putri Sulawesi Tengah dalam menuntut ilmu di satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Islam di Sulawesi Tengah tersebut.

Jika nantinya IAIN Palu benar-benar bisa meningkat statusnya menjadi UIN, maka akan membuka fakultas umum. Hal itu kata Sakinah yang juga merupakan tokoh pendidik di lingkungan amal usaha Alkhairaat ini, akan menjadi kunci bagi generasi muda Sulawesi Tengah, dalam menjawab tantangan masa kini dan mendatang.

“Tuntutan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, serta di sisi lain kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas, akan mampu dijawab oleh segenap sivitas akademika di IAIN Palu. Dan salah satu itu, bisa diwujudkan bila IAIN Palu bisa meningkat statusnya menjadi UIN. Ini merupakan salah satu misi perjuangan kami, dalam peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah, yang mencakup 13 Kabupaten dan Kota, yang sudah barang tentu, setiap tahunnya mengirimkan ribuan putra-putri terbaiknya, untuk menempuh pendidikan di IAIN Palu dan insya Allah bisa menjadi UIN,” tandas Sakinah.

Di sisi lain, Sakinah juga akan menjanjikan siap untuk mengalokasikan bantuan dalam bentuk beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) bagi mahasiswa IAIN Palu. Namun beasiswa tersebut, baru akan teralokasi pada 2021 mendatang.

“Soal jumlahnya berapa, kami belum bisa tentukan. Tapi insya Allah, di 2021 nanti, kami berupaya ada mahasiswa IAIN Palu menerima bantuan beasiswa dari kami,” tandasnya.

Selain ke IAIN, Sakinah juga bersilaturrahim dengan pimpinan Universitas Alkhairaat Palu. Seperti halnya di IAIN, di depan rektor Unisa Palu, Dr. Umar Alatas, Spi, MPSi, Hj Sakinah juga berjanji untuk mengalokasikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa di Unisa Palu.

Turunnya Kemampuan literasi, Sakinah : Indonesai Minim Akses Bacaan dan Minat Baca

Jakarta (09/12) — Skor Indonesia dalam Pogramme for International Student Assessment (PISA) turun jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terungkap dalam rilis skor PISA tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Co-Operation Development atau OECD Selasa (3/12/2019).

Kemampuan membaca anak-anak Indonesia usia 15 tahun pada tahun 2018 turun dari 397 menjadi 371. Skor kemampuan matematika turun dari 386 menjadi 379. Sedangkan skor sains juga mengalami penurunan dari 403 pada tahun 2015 menjadi 396 pada tahun 2018.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi X dapil Sulawesi Tengah yang membidangi pendidikan Sakinah Aljufri menyampaikan keprihatinannya atas turunnya skor PISA untuk Indonesia.

Bagi Sakinah turunnya skor literasi Indonesia dipegarui minimnya akses bahan bacaan, dan minat baca yang kurang.

“Kita tidak menafikan bahwa semakin hari kondisi literasi kita semakin menurun. Kerena kurangnya akses bacaan untuk dareah-daerah tertinggal dan terpencil. Kemudian untuk daerah perkotaan akses bacaan banyak tapi minat membaca yang harus ditumbuhkan lagi,” papar Sakinah di komplek Senayan Jumat, (06/12/2019).

Minat baca harus ditumbuhkan di lingkungannya baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan RT dan lingkungan RW.

“Perpustakaan harus menarik bagi generasi millenial, perpustakaan harus menyediakan konten digital, dan untuk menarik minat membaca perpustakaan harus ada tempat taman bacanya, tempat nongkrongnya.”

Untuk menambah minat baca Sakinah mengatakan “Orang tua terutama ibu sangat berperan dalam menimbuhkan minat baca seorang anak, setidak-tidaknya harus ada perpustakaan kecil di dalam rumah, berikan hadiah buku untuk anak-anak”. imbuhnya.

“Kita semua harus terlibat dalam menigkatkan literasi, kita harus punya kepedulian bersama. Anak-anak adalah aset bangsa yang tidak boleh dibiarkan, mereka wajib mendapatkan pendidikan seperti halnya anak-anak yang lainnya untuk mewujudkan generasi yang cerdas.” Pungkasnya.

Kisah Kekaguman Guru Sekolah Bekasi terhadap Sosok Sakinah Aljufri

Jakarta (12/12) — Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Senin, 09/12/2019 di Kabupaten Bekasi ke beberapa sekolah meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi warga sekolah.

Pasalnya, dalam kunjungan kali ini warga sekolah mengungkapkan kebahagiaannya dapat bertemu dengan anggota dewan yang rendah hati.

“Izinkanlah saya memberikan tulisan ini sebagai tanda terima kasih sekaligus ucapan syukur karena Allah telah mempertemukan saya dengan salah satu perwakilan rakyat yang sangat rendah hati,” tulis salah satu warga sekolah kepada Sakinah Aljufri, anggota DPR FPKS dari dapil Sulawesi Tengah.

Tidak hanya itu, Rifa juga terkesan dengan sikap Sakinah yang begitu merakyat, tidak canggung dan berbaur.

“berjalan dan bergandengan melintas di jalanan sekolah kami yang berdebu, bertanya dengan penuh makna tentang apa yang ingin ibu tahu, hari ini tadi tentang jurusan animasi.” Imbuh Rifa.

Rifa pun mengungkapkan disaat semua orang sudah siap pulang, dirimu masih asyik memperhatikan siswa kami di teaching factory multimedia. Dirimu larut dalam asyiknya mereka belajar cara membuat kaos dan gelas.

Saat di tempat praktek sebuah pusat perbelanjaan, ibu membuat siswa kami bahagia dengan banyak berbelanja. Padahal bisa saja ibu belanja di supermarket besar, tapi saya yakin ibu membeli di toko kami agar para siswa kami bahagia.

Saya sangat terkesan dengan keramahan ibu dalam melihat kondisi sekolah kami. Beginilah adanya.

“Perwakilan dari partai PKS memang berbeda, bersahaja, ramah, rendah hati, karena basic religiusitas yang berbeda dengan partai lainnya. Saya bersyukur bisa bertemu ibu hari ini. Karena Allah tunjukkan salah satunya ibu Sakinah sebagai tamu yang teladan.” tulisnya menjelaskan sikap anggota dewan asal Sukawesi Tengah ini.

“Semoga suatu hari Allah pertemukan kita lagi dalam suatu kesempatan yang berbeda,” pungkasnya.

Hadiri HUT PKK dan Hari Ibu, Sakinah Aljufri Serap Aspirasi Warga Sigi

Palu (28/12) — Anggota DPR-RI Fraksi PKS Sakinah Al-Jufri gelar reses dengan menyerap aspirasi warga kabupaten Sigi.

Terlihat antusiasme warga mengikuti kegiatan serap aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Pada kesempatan ini, Sakinah mengungkapkan, setiap aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas, tentunya selalu diperjuangkan serta dikawal oleh Fraksi PKS khususnya di DPR RI.

“Tidak hanya di pusat, tugas para kader PKS yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di semua daerah pun bertujuan untuk melayani masyarakat serta mengedepankan apa yang menjadi kebaikan bagi umat, dan PKS juga pastinya akan tetap pro rakyat,” ujarnya dihadapan ratusan ibu-ibu PKK Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Selasa, 24/12.

“Harapan ini tentunya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sigi kami akan dengar lalu kami berusaha menyampaikan, walau tentunya juga akan melalui pembahasan di DPR-RI berikutnya. Semoga akan terlaksana dengan baik sesuai keinginan masyarakat,” tegas Wakil Rakyat dari dapil Sulteng yang kini di Komisi X DPR-RI.

Turut hadir dalam Perayaan HUT PKK dan Hari Ibu Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Sigi, Hazizah Irwan Lapatta serta tim penggerak sekecamatan Dolo serta para tokoh masyarakat.

Sementara itu, Sakinah juga berpesan kepada ibu-ibu yang hadir untuk menanamkan nilai-nilai agama terhadap anaknya.

“Marilah kita sebagi ibu terus mengajarkan dan mengajak para anak kita untuk selalu mencintai kedua orang tua, dan mendidik anak kita terus belajar dan patuh terhadap nilai-nilai agama, serta bagaimana peran ibu mengajarkan anak dalam menangkal paham radikalisme, agar kelak mereka menjadi anak yang berahlak mulia dan menjadi generasi millenial yang mampu bedaya saing dengan SDM yang berkualitas, dan usahakanlah terus bangun komunikasi bersama anak kita, walau sesibuk apapun,” imbuhnya.

“Dan mudah-mudahan dengan reses ini, selain dapat bersilaturahmi kita juga bisa menuangkan apa yang menjadi aspirasi maupun keinginan dari masyarakat pada umumnya,” pungkasnya.

Sakinah Beri Bantuan Perahu Motor Pengelola Taman Wisata Mutiara Sis Aljufri

Palu (01/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, dalam melaksanakan reses perseorangannya mengadakan pertemuan dengan pengelola taman wisata Mutiara Sis Aljufri, Sabtu, 28/12.

Dalam pertemuan tersebut, Sakinah menyerahkan bantuan berupa satu perahu motor 13 PK kepada pengelola.

“Dengan bantuan ini tentunya diharapkan agar memperlancar tugas operasional keseharian, agar taman wisata yang ada dapat terkelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung,” ungkapnya.

Penyerahan bantuan disaksikan langsung kepala Desa Sausu Tambu di Tanjung Inspirasi Karosondaya. Dalam kesempatan ini Sakinah berharap kepada masyarakat luas untuk lebih dekat dan mengenal taman wisata Mutiara sis aljufri yang begitu luar biasa.

“Saya berharap kepada masyarakat luas untuk lebih dekat, mari datang ke sini. Kita nikmati alamnya yang indah, lautnya yang indah, masyarakatnya yang luar biasa dan kepala desanya yang inovatif dan kreatif.” pungkasnya.

Di taman wisata ini terdapat beberapa objek wisata seperti desa wisata, desa kuliner dan wisata mangrove.

“Saya pastikan, jika Anda kesini tidak akan menyesal,” tutup Sakinah.

Masih dalam Reses, Sakinah Terima Kunjungan Bupati Sigi

Palu (01/01) — Sakinah Aljufri Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS menerima kunjungan silaturahmi dari Bupati Sigi Moh. Irwan. Kegiatan silaturahmi dilaksanakan di kediaman Sakinah kompleks Alkhairaat, Senin, 30/12/2019.

Kegiatan silaturahim ini dilakukan untuk membangun komunikasi dan kemitraan untuk peningkatan pembangunan di kabupaten Sigi.

“Acara silaturahmi ini biasa saja, tidak lain hanya untuk mempererat komunikasi dengan tokoh perempuan Alkharaat yang terpilih sebagai wakil rakyat Sulteng di DPR RI dari dapil Sulteng, hal ini dilakukan pertama kali ,” ujar Sakinah di kompleks Alkhairaat.

Dalam kegiatan ini Bupati Sigi Moh. Irwan Lapata beserta rombongan disambut langsung oleh Sakinah Aljufri dan tampak hadir juga Anggota DPRD Sigi dari PKS dalam pertemuan ini.

Adanya sinergi antara semua stakeholder pemangku kebijakan, akan semakin mudah dalam membangun dan mengembangkan kabupaten Sigi.

“Kami hanya diskusi ringan terkait pemerintahan, isu-isu lokal dan bagaimana cara membangun aset wisata yang berada di Sigi yang sempat terbengkalai pasca gempa 28 September 2018 lalu, serta membicarakan pemanfaatan potensi wisata yang perlu menjadi perhatian, seperti potensi wisata air panas bora, paralayang matamtimali, danau lindu serta wisata religius di desa Kalukubula dan Dolo agar lebih baik kedepannya,” ungkap Irwan.

Dalam pertemuan ini Sakinah juga mengungkapkan perlunya pemanfaatan lahan tidur akibat gempa, agar dapat dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman Hortikultura.

Sakinah Resmikan Taman Pengajian Quran dan Baca Mutiara Sis Aljufri

Palu (02/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, meresmikan Taman Pengajian Quran dan Baca Mutiara Sis Aljufri, Sabtu, 28/12/2019.

Sebelum melaksanakan peresmian, Sakinah terlebih dahulu memberikan bantuan perahu motor kepada pengelola taman wisata Mutiara Sis Aljufri.

“Melalui taman pengajian quran sangat diharapkan agar generasi muda kita yang masih belia, khususnya yang muslim dapat sedini mungkin, mengenali dan menghafal huruf-huruf yang ada dalam al-qur’an, sehingga menjadi generasi qur’ani,” tutur Sakinah.

Dalam kesempatan ini pula Sakinah memberikan bantuan berupa mushaf al-quran dan buku-buku bacaan yang diterima langsung oleh ketua WIA Sausu Tambu.

“Saya juga berharap, melalui taman baca dapat meningkatkan mutu SDM, karena dengan membaca maka wawasan dapat bertambah luas dan seiring dengan itu maka pengetahuan pun semakin bertambah.” Pungkasnya.

Aleg PKS Nilai Kebijakan Afirmasi Penerimaan PPPK Belum Berpihak pada Guru Disabilitas

Palu (03/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menanggapi kebijakan afirmasi penerimaan PPPK atau guru honorer yang belum berpihak pada Guru Disabilitas tepat di Hari Disabilitas Internasional, Jum’at, (03/12).

Siapapun dari masyarakat Indonesia, kata Sakinah, memiliki hak yang sama untuk menjadi guru, pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Termasuk para masyarakat penyandang disabilitas berhak untuk menjadi pendidik.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan pada pasal 10 bahwa penyandang disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan,” ujar Politikus perempuan Partai Keadilan Sejahtera Komisi X DPR RI disela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Barat.

Guna memberikan akses yang luas bagi guru penyandang disabilitas pada seleksi calon aparatur sipil negara (ASN), imbuhnya, untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka diperlukan komitmen dari Pemerintah untuk memberikan akses yang luas bagi mereka.

“Sarana dan prasarana pada sistem seleksi PPPK bagi guru yang menyandang status disabilitas harus terus dikembangkan supaya lebih memudahkan bagi mereka dalam mengikuti perekrutan guru PPPK,” ungkap Legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah.

Pada pelaksanaan rekrutmen guru PPPK bagi penyandang disabilitas masih menghadapi kendala terkait dengan teknis yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Proses seleksi PPPK bagi guru penyandang disabilitas diberlakukan sama dengan guru non disabilitas.

“Metode ujiannya pun harus juga ramah bagi mereka para guru penyandang disabilitas. Mereka memiliki kelebihan masing-masing, namun tidak bisa disamakan dengan yang normal. Harus mendapatkan perhatian khusus bagi mereka,” tutur Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) pusat.

Dalam Juknis pelaksanaan seleksi Guru PPPK No. 3767/B.B1/HK.01.03/2021 tidak disebutkan tata cara test bagi penyandang disabilitas. Padahal jika mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan proses rekrutmen bagi penyandang disabilitas. Diantaranya pada pasal 47 Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan, menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Penduduk kita yang menyandang disabilitas mayoritas bekerja pada sektor non formal. Tentu bagi para guru yang menyandang status disabilitas memiliki kesempatan yang sama seperti halnya mereka yang normal dalam seleksi penerimaan PPPK.

“Dan tentu kita terus mendorong Pemerintah untuk lebih memberikan kemudahan akses bagi guru-guru penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” pungkasnya.

Legislator PKS : Tujuan Pendidikan Bukan Untuk Merusak Moral

Jakarta (26/11) — Anggota Komisi X DPR RI, Sakinah Aljufri menyoroti pasal-pasal fatal yang membuka peluang adanya perzinahan di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Kamis, (24/11/2021) di Jakarta.

“Terdapat beberapa pasal yang mengundang gejolak karena ada yang multitafsir. Misalnya, jika adanya persetujuan dalam melakukan hubungan seksual dengan dalih suka sama suka termasuk LGBT, dapat dibolehkan karena tidak tergolong kekerasan seksual. “ Sahut Legislator Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Menyikapi kecenderungan merosotnya pencapaian hasil pendidikan pada bias di pasal-pasal tersebut, Sakinah menyebutkan bahwa hal tersebut akan sangat bertentangan dengan pancasila, norma agama, dan juga identitas bangsa kita yang dikenal sopan lagi beradab.

Dengan demikian, tujuan pendidikan yang diharapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang unggul, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani rohani, mandiri, juga tertanam kuat rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan merupakan hasil utama dinamika pendidikan yang diimpikan.

“Padahal dari kecil kita didik anak-anak kita sesuai dengan firman Allah, yaitu jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sementara pemerintah membuka ruang untuk hal yang tidak beradab.” Tegas Politisi dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

Menyadari kelemahan dari pola pikir yang .berkembang di masyarakat Indonesia terkait frasa yang digunakan dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dianggap sebagai angin segar bagi hampir seluruh khalayak luas, sejatinya malah menimbulkan celah yang akan membawa generasi penerus bangsa ini masuk ke dalam sarang tabuhan.

“Kami pun sependapat agar Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 direvisi total bahkan dicabut dan bila membuat peraturan terkait dengan kepentingan anak bangsa, tolong libatkan para ormas Islam agar saat peraturannya turun tidak timbul gejolak.” Tutup Sakinah dalam pernyataannya.

Aleg PKS Nilai Kebijakan Afirmasi Penerimaan PPPK Belum Berpihak pada Guru Disabilitas

Palu (03/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menanggapi kebijakan afirmasi penerimaan PPPK atau guru honorer yang belum berpihak pada Guru Disabilitas tepat di Hari Disabilitas Internasional, Jum’at, (03/12).

Siapapun dari masyarakat Indonesia, kata Sakinah, memiliki hak yang sama untuk menjadi guru, pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Termasuk para masyarakat penyandang disabilitas berhak untuk menjadi pendidik.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan pada pasal 10 bahwa penyandang disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan,” ujar Politikus perempuan Partai Keadilan Sejahtera Komisi X DPR RI disela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Barat.

Guna memberikan akses yang luas bagi guru penyandang disabilitas pada seleksi calon aparatur sipil negara (ASN), imbuhnya, untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka diperlukan komitmen dari Pemerintah untuk memberikan akses yang luas bagi mereka.

“Sarana dan prasarana pada sistem seleksi PPPK bagi guru yang menyandang status disabilitas harus terus dikembangkan supaya lebih memudahkan bagi mereka dalam mengikuti perekrutan guru PPPK,” ungkap Legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah.

Pada pelaksanaan rekrutmen guru PPPK bagi penyandang disabilitas masih menghadapi kendala terkait dengan teknis yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Proses seleksi PPPK bagi guru penyandang disabilitas diberlakukan sama dengan guru non disabilitas.

“Metode ujiannya pun harus juga ramah bagi mereka para guru penyandang disabilitas. Mereka memiliki kelebihan masing-masing, namun tidak bisa disamakan dengan yang normal. Harus mendapatkan perhatian khusus bagi mereka,” tutur Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) pusat.

Dalam Juknis pelaksanaan seleksi Guru PPPK No. 3767/B.B1/HK.01.03/2021 tidak disebutkan tata cara test bagi penyandang disabilitas. Padahal jika mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan proses rekrutmen bagi penyandang disabilitas. Diantaranya pada pasal 47 Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan, menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Penduduk kita yang menyandang disabilitas mayoritas bekerja pada sektor non formal. Tentu bagi para guru yang menyandang status disabilitas memiliki kesempatan yang sama seperti halnya mereka yang normal dalam seleksi penerimaan PPPK.

“Dan tentu kita terus mendorong Pemerintah untuk lebih memberikan kemudahan akses bagi guru-guru penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” pungkasnya.

Legislator PKS : Tujuan Pendidikan Bukan Untuk Merusak Moral

Palu (03/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menanggapi kebijakan afirmasi penerimaan PPPK atau guru honorer yang belum berpihak pada Guru Disabilitas tepat di Hari Disabilitas Internasional, Jum’at, (03/12).

Siapapun dari masyarakat Indonesia, kata Sakinah, memiliki hak yang sama untuk menjadi guru, pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Termasuk para masyarakat penyandang disabilitas berhak untuk menjadi pendidik.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan pada pasal 10 bahwa penyandang disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan,” ujar Politikus perempuan Partai Keadilan Sejahtera Komisi X DPR RI disela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Barat.

Guna memberikan akses yang luas bagi guru penyandang disabilitas pada seleksi calon aparatur sipil negara (ASN), imbuhnya, untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka diperlukan komitmen dari Pemerintah untuk memberikan akses yang luas bagi mereka.

“Sarana dan prasarana pada sistem seleksi PPPK bagi guru yang menyandang status disabilitas harus terus dikembangkan supaya lebih memudahkan bagi mereka dalam mengikuti perekrutan guru PPPK,” ungkap Legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah.

Pada pelaksanaan rekrutmen guru PPPK bagi penyandang disabilitas masih menghadapi kendala terkait dengan teknis yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Proses seleksi PPPK bagi guru penyandang disabilitas diberlakukan sama dengan guru non disabilitas.

“Metode ujiannya pun harus juga ramah bagi mereka para guru penyandang disabilitas. Mereka memiliki kelebihan masing-masing, namun tidak bisa disamakan dengan yang normal. Harus mendapatkan perhatian khusus bagi mereka,” tutur Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) pusat.

Dalam Juknis pelaksanaan seleksi Guru PPPK No. 3767/B.B1/HK.01.03/2021 tidak disebutkan tata cara test bagi penyandang disabilitas. Padahal jika mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan proses rekrutmen bagi penyandang disabilitas. Diantaranya pada pasal 47 Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan, menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Penduduk kita yang menyandang disabilitas mayoritas bekerja pada sektor non formal. Tentu bagi para guru yang menyandang status disabilitas memiliki kesempatan yang sama seperti halnya mereka yang normal dalam seleksi penerimaan PPPK.

“Dan tentu kita terus mendorong Pemerintah untuk lebih memberikan kemudahan akses bagi guru-guru penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” pungkasnya.

Aleg PKS Nilai Kebijakan Afirmasi Penerimaan PPPK Belum Berpihak pada Guru Disabilitas

Palu (03/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menanggapi kebijakan afirmasi penerimaan PPPK atau guru honorer yang belum berpihak pada Guru Disabilitas tepat di Hari Disabilitas Internasional, Jum’at, (03/12).

Siapapun dari masyarakat Indonesia, kata Sakinah, memiliki hak yang sama untuk menjadi guru, pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Termasuk para masyarakat penyandang disabilitas berhak untuk menjadi pendidik.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan pada pasal 10 bahwa penyandang disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan,” ujar Politikus perempuan Partai Keadilan Sejahtera Komisi X DPR RI disela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Barat.

Guna memberikan akses yang luas bagi guru penyandang disabilitas pada seleksi calon aparatur sipil negara (ASN), imbuhnya, untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka diperlukan komitmen dari Pemerintah untuk memberikan akses yang luas bagi mereka.

“Sarana dan prasarana pada sistem seleksi PPPK bagi guru yang menyandang status disabilitas harus terus dikembangkan supaya lebih memudahkan bagi mereka dalam mengikuti perekrutan guru PPPK,” ungkap Legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah.

Pada pelaksanaan rekrutmen guru PPPK bagi penyandang disabilitas masih menghadapi kendala terkait dengan teknis yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Proses seleksi PPPK bagi guru penyandang disabilitas diberlakukan sama dengan guru non disabilitas.

“Metode ujiannya pun harus juga ramah bagi mereka para guru penyandang disabilitas. Mereka memiliki kelebihan masing-masing, namun tidak bisa disamakan dengan yang normal. Harus mendapatkan perhatian khusus bagi mereka,” tutur Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) pusat.

Dalam Juknis pelaksanaan seleksi Guru PPPK No. 3767/B.B1/HK.01.03/2021 tidak disebutkan tata cara test bagi penyandang disabilitas. Padahal jika mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan proses rekrutmen bagi penyandang disabilitas. Diantaranya pada pasal 47 Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan, menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Penduduk kita yang menyandang disabilitas mayoritas bekerja pada sektor non formal. Tentu bagi para guru yang menyandang status disabilitas memiliki kesempatan yang sama seperti halnya mereka yang normal dalam seleksi penerimaan PPPK.

“Dan tentu kita terus mendorong Pemerintah untuk lebih memberikan kemudahan akses bagi guru-guru penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” pungkasnya.

Terkait Kasus Guru Perkosa Santriwati, Aleg PKS: Perbuatan Keji Harus Dihukum Paling Berat

Palu (16/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri menyoroti perbuatan keji yang dilakukan Herry Wirawan yang diduga memperkosa belasan santriwati di Jawa Barat menuai kecaman dari berbagai pihak.

Sakinah mengatakan pelaku harus dihukum dengan berat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Perbuatan Herry Wirawan ini perbuatan keji yang kelewat batas. Para korbannya masih muda, mempunyai masa depan yang masih panjang. Mereka mempunyai segudang mimpi dan cita-cita di masa depan, tapi pupus seketika,” ungkap Sakinah di Jakarta, (15/12/2021).

“Usut tuntas perbuatannya, selain perbuatannya keji dan bejat juga sangatlah tidak manusiawi. Perbuatan kejinya menodai dan mencemarkan nama baik lembaga pendidikan. Padahal tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan spiritualitas keagamaan dan pendidikan akhlak mulia peserta didik bukan justru merusaknya dengan perbuatan keji,” tambah Sakinah.

Legislator perempuan Partai Keadilan Sejahtera asal Sulawesi Tengah ini mengungkapankan bahwa tindak pidananya ini dilakukan oleh seorang pendidik, dan korban dari perbuatan keji ini lebih dari satu orang.

“Jika merujuk pada UU nomor 17 Tahun 2016 maka pelaku dapat dipidana mati atau dapat dipidana seumur hidup atau minimal pidana penjara paling singkat sepuluh tahun. Agar menimbulkan efek jera bagi orang lain, maka seharusnya dihukum seberat-beratnya,” ujar Sakinah.

Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Pusat ini juga mengingatkan bahwa anak-anak atau peserta didik berhak mendapatkan perlindungan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidik, tenaga kependidikan atau bahkan dilakukan oleh sesama peserta didik.

“Tentu mereka yang menjadi korban perbuatan keji ini harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah agar psikis anak tidak terganggu,” pungkasnya.

Menag Atur Speaker Masjid, Legislator PKS: Aturan yang Berlebihan dan Tak Bijak

Jakarta (23/02) — Aturan baru Kementerian Agama soal penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla yang terbit baru-baru ini menuai banyak kritik.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri pun turut berkomentar.

“Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla terlalu berlebihan dan tidak bijak.” ungkapnya, Selasa (22/02).

Baca Juga : Menag Atur Pengeras Suara Masjid dan Mushalla, Aleg PKS: Kebijakan tersebut Harus Dievaluasi

Tidak semua daerah bisa disamakan semua speaker masjid dan mushalla nya. Pemerintah juga harus memperhatikan kearifan lokal daerah tertentu.

“Kalau masyarakatnya mayoritas muslim, tentu peraturan ini tidak pas karena bisa jadi lambat laun justru akan menghilangkan syiar agama Islam,” tutur legislator perempuan asal Sulawesi Tengah.

Sakinah pun menyampaikan bahwa seharusnya aturan tentang pengeras suara tidak hanya berlaku untuk agama tertentu.

“Kenapa yang diatur oleh pemerintah hanya agama tertentu saja. Seharusnya tidak hanya berlaku untuk agama tertentu, khusus untuk masjid dan mushalla saja. Akan tetapi harus berlaku untuk agama dan tempat ibadah lain.

Baca Juga : Politisi PKS Kritik Aturan Kemenag Soal Pengeras Suara Masjid

Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah ini pun menyarankan agar Kementerian Agama memberikan bantuan peralatan pengeras suara kepada semua masjid dan mushalla di Nusantara.

“Saya justru menyarankan kepada Kementerian Agama dari pada mengatur suara speaker masjid dan musala, lebih baik memberikan bantuan seperangkat speaker untuk seluruh masjid dan mushalla di Nusantara dan memberikan pelatihan kepada teknisi speaker masjid agar suaranya merdu dan enak didengar,” pungkasnya.

Aleg PKS Dorong Perpusnas Prioritaskan Daerah 3T Tingkatkan Literasi Masyarakat

Jakarta (08/04) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, mendorong Pemerintah memperhatikan daerah 3T mendapatkan perhatian prioritas.

Hal ini disampaikan Sakinah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di ruang sidang Komisi X DPR RI, Kamis, (07/04/2022).

Politikus perempuan Partai Keadilan Sejahtera Dapil Sulawesi Tengah ini menyampaikan bahwa di daerah 3T memang sangat kekurangan buku, terlebih daerah kepulauan yang terpencil.

Baca Juga : Aleg PKS Harap Pemerintah Tak Hanya Perhatikan Destinasi Super Prioritas dan Lupakan Daerah 3T

“Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah karena sumber data alam yang luar biasa tapi sayang kalau tidak dibarengi dengan sumber daya manusianya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sakinah mengatakan bahwa masyarakat di daerah 3T sangat butuh sentuhan dan perhatian khusus karena kondisi wilayah yang sangat jauh dari kota.

“Saya menginginkan daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas perhatian Pemerintah, terlebih daerah 3T yang memiliki potensi yang sangat besar. Mereka mempunyai sumber daya alam yang melimpah, kekayaan laut, ikan yang sangat melimpah tapi tidak diberdayakan dengan baik karena mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat,” ungkapnya.

Perpustakaan merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan sumber daya manusia.

“Mereka bisa membaca buku-buku perpustakaan, sehingga mereka teinspirasi untuk berkarya, memajukan dan mampu mengelola sumber daya alam yang ada,” pungkasnya.

Baca Juga : Aleg PKS Minta Masyarakat Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal dapat Jangkauan Sinyal

Sakinah pun menyampaikan belum lama ini berkunjung ke desa terpencil. Jarak tempuh dari Kota Palu dibutuhkan waktu lebih dari 20 jam, harus ditempuh menggunakan speed boad.

“Bahwa di pulau terpencil yang jauh disana ada seorang markonis yang bernama Husny Lashinta Rampales yang mendapat penghargaan 10 penggagas dunia. Husny semasa masih hidup pernah aktif di Perpustakaan HB. Yassin, Taman Ismail Marzuki,” ucapnya.

Sakinah pun mendukung Perpusnas untuk meningkatan anggaran pada tahun anggaran ini.

“Mendukung peningkatan Anggaran yang diminta tambahan oleh Perpustakaan Nasional. Ini harus didorong, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga harus memperhatikan daerah-daerah 3T, menjadikannya skala prioritas. Jangan sampai ada ketimpangan seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Anggota FPKS Harap Guru PPPK dari Sekolah Swasta Tetap Mengajar di Sekolah Asal

Jakarta (12/04) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri meminta pemerintah memperhatikan guru honorer yang telah lolos seleksi guru PPPK dari sekolah-sekolah swasta untuk dapat tetap mengajar di sekolah asal.

“Mereka yang lolos seleksi PPPK itu tidak usah lagi dipindahkan ke sekolah negeri. Tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta di negeri kita ini, dan jangan sampai terjadi itu,” ungkapnya di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senin, (11/04/2022).

Baca Juga : Aleg PKS Nilai Kebijakan Afirmasi Penerimaan PPPK Belum Berpihak pada Guru Disabilitas

Dalam rapat Panja Formasi GTK-PPPK DPR RI yang diikuti oleh delapan perwakilan dari Pemetintah, Sakinah mengatakan tidak ada pembedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

“Bukankah sekolah negeri maupun sekolah swasta adalah dalam satu kesatuan NKRI, Kemendikbud ini milik keduanya. Tapi kesannya hal itu tidak dirasakan hari ini, terkesan ada pembedaan antara keduanya,” ucap Sekretaris Jendral Wanita Islam Al Khairaat.

Politisi perempuan PKS asal Sulawesi Tengah ini mengatakan sekolah kehilangan guru profesional jika mereka tidak diberikan payung hukum dapat ditempatkan di sekolah asal.

Baca Juga : Fraksi PKS Siap Perjuangkan Aspirasi Forum Guru Kontrak terkait Problem Tes PPPK

“Sekolah-sekolah swasta sekarang kehilangan guru-guru profesional terbaik mereka. Ini ibaratnya menyelesaikan masalah namun membuat masalah baru,” ungkapnya.

Sakinah pun meminta agar pemerintah lebih serius lagi memperhatikan sekolah swasta.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Saat ini, perhatian pemerintah terhadap sekolah negeri sangat luar biasa, sementara perhatiannya terhadap sekolah swasta terasa kurang,” pungkasnya.

Aleg PKS: Guru di Daerah 3T Tak Kalah Penting untuk Dapat Perhatian Pemerintah

Jakarta (14/08) — Dalam rapat Panja Formasi GTK-PPPK DPR RI yang diikuti oleh delapan perwakilan dari Pemerintah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Al-Jufri mengatakan guru di daerah 3 T tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah.

“Yang sedang kita perjuangkan saat ini adalah mereka yang sangat berjasa pada negara dan bangsa kita, yaitu para guru honor yang berjuang mencerdaskan anak bangsa dan negara yang kita cintai Indonesia,” ungkapnya, Senin (11/4).

Baca Juga : Fraksi PKS Siap Perjuangkan Aspirasi Forum Guru Kontrak terkait Problem Tes PPPK

Rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi para guru honor di seluruh penjuru Indonesia yang senantiasa menunggu kapan mereka itu diangkat menjadi guru PPPK.

Sakinah berharap dalam rekutmen tahap ketiga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan datang, pemerintah lebih memperhatikan guru yang telah lama mengabdikan dirinya menjadi guru.

“Jalan terbaik bagi para guru honorer yang telah mengajar lebih dari 10 tahun adalah langsung diangkat menjadi P3K tanpa ada tes. Atau kalua harus mengikuti tes, pelung mereka lulus adalah 95%,” ucapnya.

Mantan guru honorer yang mengabdikan dirinya di Sulawesi Tengah ini pun berharap agar jangan sampai para guru honorer seakan-akan mencari rumah baru, padahal mereka ini sudah punya rumah sendiri sejak lama.

“Demikian juga halnya guru yang mengabdi di daerah 3 T tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,” ungkap Sakinah.

Baca Juga : Aleg PKS Nilai Kebijakan Afirmasi Penerimaan PPPK Belum Berpihak pada Guru Disabilitas

Terpikir pada saya awalnya jangan-jangan ini hanya PHP saja karena dari rapat ke rapat dengan pemerintah maupun pemerintah daerah kok tidak ada kejelasan anggaran. Tapi pada rapat panja kali ini jelas sudah ternyata dananya ada dan tidak perlu dikhawatirkan itu yang tadi disampaikan oleh Dirjen Anggaran Keuangan Kemenkeu RI.

“Hari ini kita mendengar uangnya ada, dananya ada jadi pemerintah harus betul-betul memperhatikan guru-guru honorer yang mengajar di daerah 3T,” pungkasnya.

Legislator PKS Desak Kemendikbud Ristek, Tindak Tegas Rektor ITK Budi Santosa

Palu (06/05) — Kritik keras terus bermunculan atas pernyataan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof. Budi Santosa Purwokartiko yang mengatakan penutup kepala ala manusia gurun kepada wanita yang mengenakan jilbab.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri pun memberikan kritik keras terhadapnya.

“Pernyataan Budi Santoso Purwokartiko yang ia tulis di akun media sosial miliknya terkait wawancara yang ia lakukan terhadap mahasiswi yang ikut program LPDP berbau tendensius dan ujian kebencian” ungkapnya.

Legislator perempuan yang juga menjabat sebagai sekretaris organisasi ternama di Sulawesi Tengah Wanita Islam Alkhairaat ini pun mengingatkan selayaknya seorang guru besat memberikan teladan yang baik.

“Seharusnya seorang pengajar, akademisi apalagi sudah menjadi guru besar memberikan tauladan yang baik dalam berkata dan bukan justru mengeluarkan pernyataan yang berbau SARA dan ujaran kebencian,” imbuhnya.

Kalau ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan tegas, akan menciderai dunia pendidikan, mencabik-cabik Pancasila dan merusak ke-bhinekaan yang selama ini terjalin dengan baik.

“Saya mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk segera bertindak dengan tegas. Apa yang dilakukan oleh Budi Santosa Purwokartiko sudah selayaknya ditindak tegas,” ungkap legislator PKS Sulawesi Tengah ini.

Anggota BKSAP FPKS Kecam Nupur Sharma, Penghina Nabi Muhammad SAW

Jakarta (10/06) — Legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah yang juga Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sakinah Aljufri menanggapi pernyataan Nupur Sharma, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP), yang telah menghina Nabi Muhammad SAW.

Sakinah mengatakan, mengecam siapapun yang menghina nabi umat Islam apapun alasannya.

“Saya sangat-sangat tidak terima, dan mengecam siapapun orang yang menghina nabi Muhammad SAW apapun alasannya,” ucap Sakinah melalui releasenya, Kamis (09/06/2022).

Sekretaris jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA), organisasi terbesar di Sulawesi Tengah menilai bahwa penghinaan yang dilakukan oleh Nupur Sharma merupakan tindakan dan sikap yang tidak beradab.

“Perbuatan yang dilakukan Nupur, penghina Nabi Muhammad adalah tindakan yang sangat tidak beradab,” ungkapnya.

“Tentu perbuatannya memicu dan mengusik kerukunan antar umat beragama. Dan sekali lagi bahwa tindakannya sangat tidak beradab,” pungkasnya.

Aleg PKS Kritik Survei Lingkungan Belajar yang Harusnya Berorientasi pada Perbaikan Mutu Pendidikan

Palu (30/07) — Survei Lingkungan Belajar dalam Asesmen Nasional (AN) untuk para guru dan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menuai polemik yang luas.

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sakinah Al-Jufri, pertanyaan yang muncul di dalam survei lingkungan belajar mengandung unsur politis dan tendensius terhadap agama tertentu.

“Sebagian pertanyaan dalam survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek sarat dengan unsur politik dan SARA,” ungkap Wanita cucu pendiri lembaga pendidikan Al-Khairaat yang berpusat di kota Palu, guru tua, Kamis, (29/07/2021).

Instrumen survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek tidak mengarah pada evaluasi jalannya proses belajar mengajar dan perbaikan mutu pendikan.

“Pertanyaan dalam survei lingkungan belajar justru saya menilai tidak mengarah pada evaluasi proses belajar mengajar dan juga tidak mengarah pada peningkatan mutu pendidikan ke depan. Padahal tujuan dari Asesmen Nasional adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sakinah mengatakan survei yang dilakukan alih-alih mencerminkan kondisi sekolah dan untuk perbaikan mutu pendidikan, namun pertanyaan dalam survei justru menimbulkan kegaduhan.

“Yang diinginkan Kemendikbud dari survei lingkungan belajar adalah munculnya gambaran yang komprehensif tentang kondisi sekolah yang kemudian bermuara untuk perbaikan mutu pendidikan. Munculnya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam survei tersebut tidak mencerminkan itu, justru pertanyaannya menimbulkan kegaduhan tidak mencerminkan perbaikan mutu Pendidikan,” tuturnya.

Anggota Komisi X DPR RI, yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek ini juga menyoal tentang landasan hukum yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan survei lingkungan belajar. Ia pun menyampaikan jika Permendikbud Ristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (AN) yang menjadi landasan dilaksanakannya survei lingkungan belajar, akan tetapi ternyata kandungan pertanyaan dalam survei tersebut tidak sesuai dengan Permendikbudd Ristek nomor 17 tahun 2021.

“Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2021 disebutkan bahwa kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan mencakup; iklim keamanan, iklim inklusifitas dan kebhinekaan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan diukur melalui survei lingkungan belajar,” ungkapnya.

Sakinah justru menilai jika dibaca pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam survei tersebut cenderung akan memetakan afiliasi politik para guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, Sakinah berharap agar Kemendikbud Ristek lebih berhati-hati lagi dalam membuat instrumen survei, agar hasil dari survei yang dikalukan betul-betul dapat digunakan untuk perbaikan mutu pendidikan.

Refleksi Olimpiade Tokyo, Komisi X FPKS: Kita Harus Terus Berbenah untuk Dongkrak Prestasi Olahraga Nasional

Palu (13/08) — Gelaran Olimpiade, olahraga terakbar di dunia telah selesai dihelat. Indonesia hanya mampu mengantongi satu emas, satu perak dan tiga medali perunggu dan hanya mampu finish di urutan ke 55.

Olimpiade kali ini harus didajikan pelajaran untuk melakukan evaluasi olahraga guna mendongkrak prestasi olahraga nasional di masa yang akan datang.

Oleh karenanya, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah berharap Kemenpora dan seluruh stakeholder olahraga menggali potensi calon atlet yang berasal dari daerah-daerah.

“Indonesia harus terus berbenah untuk mendongkrak prestasi olahraga nasional. Kita harus menggali potensi calon atlet berpotensi di daerah-daerah, karena mereka ada di sana. Anak-anak daerah banyak yang mempunyai potensi besar namun belum tergali potensinya karena mungkin tidak tahu jalan dan tidak ada yang memfasilitasi,” ungkap politikus perempuan dapil Sulawesi Tengah melalui WhatsApp, Kamis, (12/08).

Indonesia juga gagal mencapai target peringkat yang telah ditentukan di Olimpiade Tokyo 2020 kali ini. Berada di peringkat ke 55, lima tingkat di bawah peringkat Filipina.

“Ini harus menjadi perhatian serius, harus menjadi evaluasi yang serius bagi semua stakeholder olahraga guna mendongkrak prestasi olahgara kita,” ungkapnya.

Namun pada gelaran olahraga terbesar di dunia kali ini Indonesia mampu memecahkan rekor bulutangkis ganda putri memperoleh medali emas yang sebelumya tidak pernah dicapai. Pebulutangkis ganda putri terbaik Indonesia; Greysia Polii dan Apriyani Rahayu mempersembahkan kado medali emas untuk memperingati kemerdekaan HUT RI ke-76 kali ini.

Medali emas Olimpiade Tokyo 2020 yang mampu dibawa pulang ke Indonesia atas torehan apik atlet bulutangkis ganda putri Indonesia ini pun mampu mengukir sejarah sebagai ganda putri bulutangkis pertama Indonesia yang mampu berdiri di atas podium tertinggi di ajang Olimpiade Tokyo 2020.

“Alhamdulillah, tradisi medali emas bulutangkis Indonesia di Olimpiade terus terjaga. Kali ini hadir dari atlet ganda putri terbaik kita Greysia dan Apriyani membuktikan menjadi yang terbaik,” ungkapnya.

Anggota DPR RI yang akrab disapa Umi Kinah juga memberikan apresisasi yang mendalam atas keberhasilan Indonesaia mencatatkan namanya di deretan lembaran peraih medali Olimpiade.

“Saya mengucapkan selamat kepada kontingen, atlet Indonesia dan seluruh yang berkontribusi dan telah berjibaku mampu mengharumkan nama Indonesia dalam Olimpiade,” pungkasnya.

Anggota FPKS Pertanyakan Aspek Keadilan dan Pemerataan DAK Fisik Pariwisata

Jakarta (03/09) — Politikus Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam memajukan ekonomi daerah.

Hal tersebut diungkapkan Sakinah dalam rapat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu, (01/09/2021).

“Hari ini saya dan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah setelah mendengar pemaparan dari pak menteri tadi sekali lagi harus mengelus dada. Karena saat ini dan sampai tahun 2022 nanti masyarakat Sulawesi Tengah tidak mendapatkan alokasi DAK Pariwisata,” ungkapnya.

Kalua kita melihat pemaparan yang disampaikan pak Menteri terkait dengan lokasi DAK bidang pariwisata tahun 2022 terdapat 93 Kabupaten/Kota yang terletak di 20 Provinsi. Tentunya kami sangat merasa prihatin.

“Sulawesi Tengah terdapat 12 Kabupaten dan 1 Kota dengan destinasi pariwisata yang tidak kalah indahnya dengan provinsi-provinsi lain. Kami merasa heran apa yang menjadi kendala, sehingga pemerintah tidak melirik Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR RI ini juga mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan asas keadilan dan pemerataan.

“Aspek keadilan dan pemerataan ini sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan antardaerah,“ tutur Anggota DPR RI yang selaku konsisten dengan aspirasi Dapilnya,” ujarnya.

Distribusi dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dirasakan setiap daerah tanpa menganak tirikan daerah lain. Justru daerah-daeah yang berada di daerah 3T harus mendapatkan perhatian lebih serius.

Dalam rapat dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini pun Sakinah berharap agar masyarakat yang akan mengakses bantuan BIP bagi pelaku ekonomi kreatif lebih dipermudah.

“Jagan terlalu dipersulit, kami ini di Sulawesi Tengah sudah sering mendapatkan cobaan berulang-ulang. Pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan BIP harus memenuhi persyaratan yang banyak dan susah. Kami berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pengusaha yang besar saja tapi juga harus memperhatikan pengusaha kecil. Karena dari yang kecil ini Indonesaia akan mendapatkan keberkahan,” pungkasnya.

Gaduh Pembubaran BSNP, Komisi X FPKS: Kemendikbud-Ristek Blunder

Jakarta (04/09) — Badan Standar Nasional Pendidikan yang selama ini bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan telah resmi dibubarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui terbitnya Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Hal ini lah yang kemudian menui kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPR RI Komisi X Dapil Sulawesi Tengah yang bermitra dengan Kemendikbudristek, Sakinah Aljufi.

“Kita sangat perlu bertanya kepada mas menteri apa alasannya, apa urgensinya membubarkan BSNP dan menggantinya dengan badan baru di bawah Kemendikbudristek,” ungkap Sakinah.

BSNP adalah lembaga independen yang dalam keanggotaannya diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang.

“Pembubaran BSNP dan menggantinya dengan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang secara langsung berada di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepadanya,” tegasnya.

Sekretaris jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) ini pun mempertanyakan tugas Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang baru.

“Sebelumnya, tugas dan fungsi Badan Standar Nasional Pendidikan ini adalah untuk semua satuan pendidikan, sepertihalnya standar pendidikan yang dikembangkan oleh BSNP juga berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. Tidak parsial per kementerian, atau per satuan pendidikan,” ungkapnya.

Dengan tugas dan tanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi apakah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan hanya dikhususkan untuk satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek sementara terdapat satuan pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian lain.

“Mas menteri membuat blunder, tidak mungkin penyusunan kebijakan standar pendidikan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan asesmen pendidikan semua satuan pendidikan berada dibawah satu badan di Kemendikbudristek,” tuturnya.

“Badan baru yang dibentuk ini berada dibawah tanggung jawab menteri pendidikan, artinya lembaga ini tidak lagi independen, lantas bagaimana dengan satuan pendidikan yang berada di kementerian lain, apakah kemudian tunduk, patuh dan diatur satu badan baru ini,” tegasnya.

Langkah yang diambil Kemendikbudristek dinilai tidak sejalan dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

“Penjelasan pasal 35 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi. Nah, badan yang dibentuk Kemendikbudristek baru-baru ini tidak mandiri, tidak independen karena berada di bawah komando menteri langsung,” pungkasnya.

Terima Aspirasi KOPEL dan ICW, PKS: Pengadaan Laptop Sekolah Kemendikbud Terlalu Dipaksakan

Jakarta (07/09) — Fraksi PKS menerima aspirasi virtual dari Komite Pengawasan Legislatif (KOPEL) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait Program Pengadaan Laptop untuk Digitalisasi Sekolah Kemendikbudristek, Selasa (7/9). Dalam program unggulan Fraksi PKS hari Aspirasi, mereka meminta agar program digitalisasi berupa pengadaan Laptop tersebut ditunda.

“Program ini banyak masalah, mulai dari pengadaannya dari Dana Alokasi Khusus yang kurang transparan sehingga memicu penyelewengan, hingga belum sesuai skala prioritas. Banyak fasilitas sekolah di Kabupaten Bogor yang notabene dekat Ibukota memprihatinkan” ujar Direktur KOPEL Anwar Razak.

Peneliti ICW Dewi Anggraini menuturkan bahwa proyek ini bermasalah mulai dari operating system (OS) yang kurang familiar, hingga kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cenderung inefisien dan monopoli. “Pengadaan Laptop dari perusahaan domestik dengan tingkat komponen dalam negeri memang terlihat lebih pro lokal, namun hanya ada 6 perusahaan yang mampu melakukan itu sehingga ini bisa mengarah ke monopoli” ujar Dewi.

Senada dengan keluhan tersebut, Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa juga menyatakaan penolakannya terhadap pengadaan laptop sebesar Rp.3,7 Triliun untuk program digitalisasi. Menurut beliau, hal ini akan menimbulkan masalah baru.

“Pengadaan laptop sekolah ini belum realistis, baik dari segi skala prioritas maupun dari kesiapan sekolah-sekolah. Dari segi spek saja, misalnya, OS Chromebook yitu tidak bisa berjalan jika tidak ada internet yang cepat. Lantas, bagaimana dengan sekolah-sekolah seperti di Berau yang kondisi internet bahkan listriknya masih terbatas” kritik Anggota Komisi X tersebut.

Karena itu, penggunaan laptop ini belum tentu bermanfaat sehingga menjadi mubazir. Pengawasan dan pendampingannya juga sulit sehingga rawan terjadi penyelewengan. “Saya khawatir proyek ini akhirnya menjadi catatan BPK” ujar Ledia.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sakinah Aljufri juga menyoroti proyek ini karena masalah skala prioritas. Menurutnya, di daerah-daerah pelosok bahkan yang di daerah yang dekat Ibukota, banyak siswa belajar dalam kondisi yang memprihatinkan.

“Proyek Laptop ini tidak terlalu penting. Banyak di dapil pelosok kondisi kelas para siswa sangat tidak layak. Bahkan di daerah yang dekat Jakarta seperti Bogor, situasinya cukup buruk, apalagi di daerah 3T? ” ujar Anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah tersebut.

Dia juga menuturkan bahwa di Sulawesi Tengah banyak sekolah-sekolah yang masih rusak akibat Gempa Sulteng 2018 yang harus diperhatikan ketimbang mengadakan laptop baru.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal mengapresiasi sikap KOPEL dan ICW yang mampu mengungkap masalah pengadaan laptop Kemendikbud ini. Meski demikian, dia berharap agar ada komunikasi dan diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait khususnya terkait alternatif kebijakan pengadaan laptop tersebut.

“Kami rasa ini penting dan urgen untuk disuarakan, namun kami membutuhan pandangan-pandangan umum dan solusi terkait alternatif dari pengadaan laptop mengingat saat ini kita sudah masuk ke dunia digital” ujar Mustafa Kamal.

Jelang PON XX di Papua, Aleg PKS: Pemerintah Harus Jamin Keamanannya

Jakarta (21/09) — Perhelatan olahraga akbar empat tahunan PON XX Papua sudah berada di depan mata. PON XX Papua akan digelar 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Beberapa waktu lalu beredar tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas di wilayah Pegunungan Bintang, Papua, dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Untuk itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menekankan pemerintah menjamin keamanan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan PON XX Papua.

“Untuk PON XX Papua, Pemerintah harus benar-benar menciptakan rasa aman baik untuk para atlet, officialnya dan terlebih para tenaga kesehatan. Mengingat belum lama ini beredar tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pegunungan bintang Papua oleh kelompok bersenjata dengan sangat sadis,” ungkapnya di sela-sela rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Selasa, (12/9/2021).

Aspek keamanan menjadi salah satu hal penting terselenggaranya dan kesuksesan PON, terkait hal itu Sakinah pun berharap agar masalah keamanan juga menjadi prioritas.

“Oleh karenanya, Pemerintah harus menyampaikan secara gamlang dan menjamin keselamatan para tenaga kesehatan dan seluruh kontingen olahraga dalam mensukseskan PON XX Papua”, ucap Sakinah.

Gelaran olahraga akbar ini akan dihelat pada 2-15 Oktober 2021 di empat tempat, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika.

“Terlebih kegiatan PON XX Papua akan dihelat di empat tempat berbeda, maka aspek pengamanan harus lebih ekstra untuk menjamin kemamanan dan keberlangsungan kegiatan ini selama perhelatan PON berlangsung”, pungkasnya.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, Aleg PKS: Tidak Jelas dan Tidak Dibutuhkan

Palu (07/11) — Pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan peraturan No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai kritik keras.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, mempertanyakan peraturan Mendikbud-Ristek yang diterbitkan baru-baru ini.

“Permendikbudristek ini tidak mengatur perbuatan zina dan prilaku menyimpang LGBT yang dilarang oleh agama sebagai satu bentuk kejahatan seksual”, kata Sakinah melalui rilisnya, Ahad (07/11).

Kemendikbudristek memang memiliki niatan baik seperti yang dicantumkan dalam konsideran permendikbudristek itu, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Fatalnya Permendikbud ini memuat frasa tanpa persetujuan Korban. Ini artinya Mendikbudristek sama saja melegalkan secara diam-diam seks bebas dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya, ini merusak generasi bangsa,” ungkap Sakinah.

Anggota Dewan dari Dapil Sulawesi Tengah ini juga menambahkan bahwa dalam Permendikbudristek itu misalnya pelaku yang membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban termasuk Kekerasan Seksual.

“Nah sebaliknya jika dilakukan dengan persetujuan Korban, dilakukan dengan dalih suka sama suka berarti tidak merupakan Kekerasan Seksual. Perbuatan ini dengan atau tanpa persetujuan korban tetap salah dan tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang luhur serta budaya luhur bangsa kita,” tegasnya.

Disamping itu, menurutnya pembentukan Satuan Tugas akan menambah beban Perguruan Tinggi dan dikhawatirkan konsentrasi Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas akan terabaikan.

“Harus dibentuknya Satuan Tugas dan pelaksanaan pelatihan serta menyediaan akomodasi serta sarana prasarana pendukung seperti rumah aman justru menambah beban baru bagi kampus maupun sivitas Perguruan Tinggi”, tegas Sakinah.

Menurut Sekretaris Jendral Wanita Islam Alkhairat ini, setiap sivitas Perguruan Tinggi telah diberikan tugasnya masing-masing yang sesuai dengan wewenang dan tupoksinya. Pembentukkan satgas terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi semakin menambah daftar panjang tugas perguruan tinggi.

“Semakin menumpuk tugas yang dibebankan perguruan tinggi dikhawatirkan berimbas pada tidak fokusnya perguruan tinggi menjalankan tugas pokoknya yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kalua tidak fokus maka tidak akan tercapai tujuan utama perguruan tinggi tersebut”, ungkap Sakinah

“Kita sepakat perbuatan zina dan penyimpangan LGBT harus diberantas guna melahirkan generasi yang bermartabat, menjaga moral bangsa namun dengan peraturan dan muatan yang benar sesuai dengan kaidah perundang-undangan, agama dan norma bangsa yang luhur”, pungkasnya.

Anggota FPKS: Pemerintah Harus Bersikap Jelas Siapa Tanggung Gaji Guru P3K

Jakarta (24/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menyoroti persoalan dan permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih banyak, diataranya adalah persoalan guru. Persoalan guru adalah persoalan panggilan hati.

Menurut Sakinah, para guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun adalah karena panggilan hati untuk ikut serta mencerdasakan bangsa.

“Kita sudah sering mendengar bagaimana persoalan yang sangat polemik, dimana persoalan guru ialah panggilan hati, mereka yang sudah mengabdi selama ini adalah panggilan hati. Pengabdian lima tahun, sepuluh tahun bahkan ada yang berusia 58 tahun masih menjadi guru honor. Ini sungguh memprihatinkan, kita yang ada di ruangan ini dan tentunya ini semua berangkat dari guru, berada disini karena asbab dari guru. Sehingga persoalan guru yang demikian majemuk, yang demikian polemik menjadi skala prioritas bagi kita untuk dituntaskan,” ungkap Sakinah saat rapat dengar pendapat Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN dengan sejumlah perwakilan pemerintah daerah di ruang Komisi X DPR RI, Selasa (23/03/2021).

Lebih lanjut, politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengungkapkan, persoalan guru honorer ini ibarat penyakit kanker stadium empat.

“Yang disampaikan dari Banten, bahwa mereka mendengar adanya rekrutmen PPPK ini seperti hujan di tengah hari, berharap diangkat menjadi ASN. Bayangkan Banten yang dua setengah jam dari kota Jakarta saja mengeluh. Kita bisa bayangkan bagaimana yang di NTT, Papua, Kalimantan, Sulawesi Tengah yang merupakan daerah 3T. Bisa kita bayangkan bagaimana prihatinnya mereka, bahkan mereka mengatakan janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi,” terang Sakinah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mendesak pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis dan jelas, disampaikan kepada pemerintah daerah tentang skema penggajian guru PPPK yang diangkat menjadi ASN.

“Sehingga, kita mengharapkan pemerintah cepat dan tepat dalam menyelesaikan ini. Kenapa saya katakan cepat, karena sekarang ada polemik di tengah-tengah pemerintah daerah. Apakah benar gaji guru PPPK akan dibayarkan melalui anggaran APBN,” kata anggota BKSAP.

Sakinah pun menyampaikan masih terdapat pemetindah daerah yang masih ragu sumber pembiayaan gaji guru PPPK.

“Bahkan masih ada yang meragukan persoalan penggajian ini. Karena meskipun kita semua sudah mendengar langsung dari Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan, tapi masih sebatas lisan. Yang kita inginkan kejelaskan secara tertulis menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa benar secara tertulis disampaikan akan dibayarkan gaji guru PPPK melalui APBN,” ungkapnya.

Pada rapat sebelumnya dengan menteri pendidikan, masih banyak daerah tidak mengajukan formasi PPPK karena banyak hal, diantaranya adalah terdapat sejumlah daerah yang mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Juga terdapat 58 daerah tidak mengajukan formasi karena Pemda tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk guru PPPK jika pada akhirnya harus dibebankan pada APBD.

“Nah sementara semua guru saat ini menunggu kejelasan. Kita juga menginginkan jangan ada seleksi yang berbelit-belit bagi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Mudah-mudahan tidak ada seleksi bagi mereka, kalaupun ada harus ada kebijakan khusus. Kalua mau diseleksi lagi, pasti mereka akan tertinggal dan kalah dengan guru-guru yang baru,” ujar cucu guru tua pendiri lembaga pendidikan Al-Khairaat.

Kalau pemerintah mau menyelesaikan, maka mari selesaikan terlebih dahulu guru honorer ini untuk dituntaskan.

“Panja akan bekerja keras semaksimal mungkin, agar personal guru honorer segera dituntaskan. Karena kami pun berangkat dari guru honor dan kami merasakan betapa pedihnya guru honor, lebih-lebih disaat pandemi saat ini,” pungkas Sakinah.

Anggota Komisi X FPKS Apresiasi Kemendikbud Atas Perubahan Kebijakan KIP Kuliah

Jakarta (20/03) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri mengapresiasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan dan penambahan biaya KIP Kuliah bagi mahasiswa pada tahun 2021.

“Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pak Menteri atas perhatian lebih terhadap masukan komisi X DPR RI terkait dengan skema KIP Kuliah dengan menambah nominal beasiswa KIP Kuliah, berupa memberikan skala terhadap program studi yang terakreditasi B dan A untuk mendapatkan beasiswa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Juga apresiasi kami sampaikan atas perubahan besaran nominal biaya hidup per mahasiswa,“ ungkap Sakinah saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (18/03/2021).

Sakinah menambahkan, saat ini masih terdapat mahasiswa yang belum leluasa memilih kampus untuk belajar karena keterbatasan dana.

Baca juga: Aleg PKS Desak Kemendikbud Sertakan Seleksi PPPK Bagi Guru Honorer Sekolah Swasta

“Di lapangan terdapat fakultas yang tidak mau menerima KIP Kuliah untuk prodi tertentu seperti prodi kesehatan, karena biaya untuk kuliah di prodi kesehatan mahal,“ tutur Sakinah.

Karena pada dasarnya KIP Kuliah adalah wujud dari bukti kehadiran Negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik.

“Fakta di lapangan banyak anak-anak cerdas secara akademik namun tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah karena terganjal dengan keterbatasan ekonomi orang tuanya. Bagi mahasiswa yang cerdas juga terkadang hanya mampu melanjutkan di kampus atau prodi yang sesuai dengan kemampuan finansial orang tuanya, padahal cita-citanya ingin menjadi dokter, insinyur dan lain-lain. Namun karena keterbatasn biaya ia hanya mampu masuk prodi yang sesuai dengan kantong orang tuanya,“ ungkap sekretaris jendral Wanita Islam Alkhairaat.

Baca juga: Dukung Kegiatan Majelis Taklim, Sakinah Sumbangkan Sound System

Sakinah pun menambahkan perlunya evaluasi berkala terhadap implementasi di lapangan terhadap pelaksanaan program KIP Kuliah agar tepat sasaran.

“Evaluasi secara berkala dalam mengimplementasikan program KIP Kuliah agar tepat sasaran serta mampu mengakomodir seluruh mahasiswa yang masuk dalam kriteria penerima KIP Kuliah,“ pungkas Sakinah.

Tim Bulutangkis Indonesia Dipaksa Keluar dari All England 2021, Aleg PKS Dorong Kemenpora Kawal dan Beri Semangat

Palu (19/03) — Tim bulutangkis Indonesia harus mundur dari laga bulutangkis bergengsi di dunia, All England, karena disinyalir berada dalam satu pesawat dengan penumpang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Tim bulutangkis Indonesia harus melakukan isolasi selama 10 hari di hotel Crowne Plaza Birmingham City Centre setelah menerima email dari pemerintah Inggris.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahgara RI sangat menyayangkan kejadian yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia dan mendorong kepada Kementeri Pemuda dan Olahraga untuk terus berkomunikasi dengan BWF.

Baca juga: Indonesia Didepak dari All England, Aleg PKS: Bahan Evaluasi Kemenpora-PBSI

“Berharap semua pihak menjunjung tinggi sportifitas yang dipegang teguh dalam dunia olahraga. Saya pun mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia untuk terus berkomunikasi dengan Federasi Bulutangkis Dunia mengawal kasus ini,” ujar Sakinah di sela-sela rapat di ruang rapat komisi X DPR RI, Kamis, (18/03/2021).

Sakinah mendesak panitia penyelenggara bersikap adil dan meggunakan standar yang sama dalam menangani peristiwa ini.

“Disisi lain kami mendapat informasi bahwa terdapat tujuh asisten pelatih dari Denmark, official dari Thailand dan India yang diketahui positif Covid-19 dan setelah dilakukan tes ulang hasilnya negatif Covid-19 dan diperbolehkan untuk berlaga. Tentunya perlakuan yang sama harus dilakukan terhadap tim kita, berikan kesempatan untuk melakukan tes. Tim kita kan hanya berada dalam satu pesawat dan belum dinyatakan positif Covid-19, yang sudah terkonfirmasi positif saja diperbolehkan ajukan tes ulang, masa kita tidak boleh” ungkap politisi perempuan Anggota Komisi X DPR RI.

Baca juga: Legislator PKS: Pelaksanaan Pembelajaran Hybrid Harus Disiapkan Cermat

Dalam catatan sejarah, Indonesia menjadi salah satu tim idola yang sering menyabet gelar juara dalam helatan ini.

“All England adalah salah satu kebanggaan kita, dalam sejarah All England kita telah mengantongi 48 gelar dalam perhelatan bulu tangkis bergengsi ini,” ungkapnya.

Namun demikian, Sakinah pun berharap agar kejadian yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia menjadi pelajaran berharga yang harus diambil hikmahnya.

“Namun kejadian ini harus menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita, sebentar lagi kita akan menggelar PON XX di Papua,” ucap Sakinah.

Politikus asal Sulawesi Tengah ini pun terus memberikan semangat kepada tim bulu tangkis Indonesia untuk terus semangat dan menjunjung tinggi sportifitas.

“Ayo tetap semangat pemuda pejuang, jungjung tinggi sportifitas dan raih prestasi gemilang,” pungkas Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini.

Aleg PKS Desak Kemendikbud Sertakan Seleksi PPPK Bagi Guru Honorer Sekolah Swasta

Jakarta (11/03) — Seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer tahun 2021 akan segera dibuka. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan proses seleksinya.

Kemendikbud menyatakan bahwa ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing, ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Legislative Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, memberikan tanggapan atas rencana Kemendikbud yang akan melakukan seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri.

Baca juga: Raker dengan Menteri Agama, Aleg PKS Minta Tambah Kuota Formasi Guru Agama PPPK

“Terkait dengan seleksi guru honorer menjadi PPPK pertama yang dikhususkan untuk guru-guru negeri, saya berharap mas menteri memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru honorer baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta,” ungkap Sakinah pada rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rabu, (10/03).

Anggota Komisi X ini pun menambahkan bahwa dalam kegiatan reses anggota dewan selalu mendapatkan curhatan dari guru honorer di daerahnya yang selalu menjerit agar diperhatikan oleh Pemerintah.

“Mereka para guru honorer selalu menjerit, mereka adalah anak bangsa yang mengabdi untuk daerahnya, mengabdi untuk Indonesia mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya.

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini pun menegaskan agar Pemerintah adil bagi seluruh guru honorer negeri maupun swasta.

Baca juga: Aleg PKS: Pemerintah Harus Serius Perhatikan Guru Honorer yang Mengabdi untuk Negeri

“Saya menekankan dan mengingatkan mas Menteri dan jajarannya tentang ujian seleksi ini. Bahwa pemerintah harus adil dalam memberikan hak dan bimbingan terhadap semua sekolah yang ada di negeri ini, tidak membedakan antara yang negeri dan yang swasta apalagi yang berkaitan dengan kesejahteraan guru,” tutur Sakinah.

Sakinah pun mewanti-wanti Mendikbud untuk tidak menganak tirikan guru honorer yang berkiprah di sekolah swasta dalam seleksi menjadi pegawai PPPK.

“Jangan jadikan mereka anak tiri di negeri sendiri, sekali lagi kami menekankan kepada mas Menteri untuk bersikap adil dan memberikan ruang untuk guru honorer di sekolah swasta pada seleksi tahap pertama ini,” pungkasnya.

Aleg PKS: Pemerintah Harus Serius Perhatikan Guru Honorer yang Mengabdi untuk Negeri

Jakarta (10/03) — Dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Menjadi ASN, Sakinah Aljufri Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS menyampaikan bahwa para guru honorer yang telah bekerja dan mengabdikan dirinya bertahun-tahun harus mendapatkan perhatian khusus.

“Guru honorer bukanlah para pencari kerja seperti halnya mereka yang baru lulus. Namun para guru honorer adalah meraka yang sudah bekerja ber tahun-tahun, mengabdi kepada Nusa dan Bangsa. Oleh karenanya mereka perlu mendapatkan perhatian khusus,” ungkap Sakinah saat rapat dengan Komisi X DPR RI Selasa, (09/03/2021).

Politisi PKS ini pun menambahkan bahwa kontribusi para guru honorer selama ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Baca juga: Dihadapan Mendikbud, Fikri Faqih Desak Penyelesaian Masalah Guru Honorer

“Tidak bisa dipungkiri bahwa konstribusi yang diberikan oleh guru honorer dalam dunia pendidikan kita tidak dapat dipandang sebelah mata, pengabdian mereka merupakan nilai bobot yang harus dipertimbangkan apa lagi mereka yang sudah mengabdi selama lebih dari sepuluh tahun keatas.” tutur Sakinah.

Dihubungi secara terpisah, legislator yang pernah mengabdi menjadi guru honorer bertahun-tahun ini pun menegaskan bahwa guru honorer harus menjadi perhatian bersama dan penyelesaian sengkarut permasalahannya pun harus menjadi prioritas untuk diselesaikan.

“Para guru honorer ini tidak diragukan lagi kontribusinya terhadap Negara kita ini. Maka sangat wajar kalau seluruh guru honorer yang usianya di atas 35 tahun dan atau minimal telah mengabdikan diri lebih dari 10 tahun diangkat menjadi PNS,” tuturnya.

Baca juga: Sakinah Aljufri Silaturahmi dan Sumbangkan Alat Hadrah ke Pengurus Abnaul Khairaat

Sakinah pun mengusulkan agar pemerintah tidak membatasi kontrak PPPK hanya selama satu tahun dan atau maksimal lima tahun tergantung kebutuhan pemerintah.

“Masa kontrak PPPK jangan hanya satu tahun saja, selama mereka tidak bermasalah maka kontraknya tanpa batas waktu. Kalau kontraknya dibatasi minimal satu tahun masa kontrak, maka nantinya akan menjadi celah bagi pejabat pembina kepegawaian untuk tidak memperpanjang masa kontrak mereka, dan tentunya kontrak seperti ini akan sangat merugikan para guru PPPK,” pungkas Sakinah.

Legislator PKS Kritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang Kurang Perhatikan Guru Honorer

Jakarta (21/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, mengkritik minimnya perhatian pemerintah terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah swasta.

Sakinah menilai perhatian Pemerintah masih sangat kurang. Padahal, para guru honorer yang mengajar di sekolah swasta juga turut andil dalam mencerdaskan anak bangsa.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sakinah menyinggung Menteri Pendidikan bukan hanya menterinya sekolah negeri saja.

“Mas menteri ini bukan hanya menterinya khusus sekolah negeri saja, tapi menterinya sekolah swasta juga,” ujar Sakinah saat rapat dengan Kemendikbud RI, Selasa (20/01/2021).

Sakinah mengkritik kebijakan dan program Kemendikbud yang kurang memperhatikan guru-guru honorer di sekolah swasta. Para guru honorer di sekolah swasta bertanya-tanya kemana mas menteri selama ini.

“Sehingga mereka bertanya-tanya, mohon perhatian pemerintah terhadap guru-guru honorer di sekolah swasta,” ungkap Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Wanita Islam Al-khairat.

Cucu dari guru tua pendiri lembaga Al-Khairaat ini menegaskan guru honorer yang mengajar di sekolah swasta harus mendapatkan perhatian yang sama seperti halnya pemerintah memperhatikan guru yang mengajar di sekolah negeri.

“Selama ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu menyampaikan kekurangan guru di sekolah negeri, tanpa sedikitpun menyinggung kekurangan guru di sekolah swasta,” ungkapnya.

Sekarang ini ada seleksi-seleksi untuk guru PPPK, mohon kiranya guru yang sudah mengabdi lima tahun, lima belas tahun menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Pemerintah harus hadir memberikan apresiasi kepada mereka, tidak usah lah mereka diuji lagi. Pengorbanan mereka selama menjadi guru honorer sudah menjadi ujian bagi meraka,” ungkap legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah ini.

Terlebih kata Sakinah, pada era pandemi Covid-19 saat ini mereka mengajar murid keliling dari rumah ke rumah yang merupakan panggilan hati nurani mereka.

“Mas Menteri adalah menteri pendidikan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta,” pungkas Sakinah.

Politisi PKS: Pemerintah Harus Terbitkan Kepres Pengangkatan Guru Honorer Tanpa Tes

Jakarta (20/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, meminta Pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmasi, bagi para guru honorer yang telah lama mengabdikan diri dalam mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut ditegaskan disela-sela Rapat Dengar Pendapat, Senin, (18/01/2021).

“Guru honorer yang usianya sudah lebih dari 35 tahun, guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dan guru honorer yang sudah mengajar lebih dari sepuluh tahun harus menjadi perhatian pemerintah. Mereka para guru honorer dengan kriteria ini seharusnya langsung diangkat menjadi PNS melalui Keputusan Presiden tanpa tes,” ungkap Sakinah.

Sakinah pun menambahkan bahwa para guru honorer banyak yang sudah mengabdi selama sepuluh, lima belas tahun bahkan ada yang lebih dari itu.

“Atas pengabdian para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa harus diberikan apresiasi oleh pemerintah,” pungkasnya.

Legislator PKS asal Sulawesi Tengah ini pun mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan guru honorer dan menjadikannya prioritas.

“Saya berangkat dari guru honorer, jadi saya pun bisa merasakan bagaimana dan apa yang dirasakan oleh para guru honorer yang mengadukan nasibnya. Persoalan guru honorer harus segera tuntuas dan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Pemerintah harus segera hadir, mempertimbangkan lama pengabdian guru yang ber tahun-tahun mengabdi patut diapresiasi dengan kebijakan afirmasi. Tidak perlu lagi tes, ujian sesungguhnya bagi mereka telah dilalui bertahun-tahun lamanya.

“Terlebih guru honor yang mengabdi di daerah 3T, bahkan guru honor yang mengajar berbagai mata pelajaran karena kekurangan guru. Di masa pandemi ini mereka harus rela datang dari rumah ke rumah untuk mendidik murid,’’ pungkas Sakinah.

Komisi X Fraksi PKS DPR RI: Kami Akan Terus Perjuangkan Nasib Para Guru Honorer Bersertifikat

Jakarta (15/01) — Pada Hari Aspirasi yang diadakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sejumlah anggota Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota Komisi X FPKS DPR RI.

Para anggota menyampaikan keluhan mereka mengenai Rekrutmen guru honorer lewat skema Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) dan rekrutmen guru ASN 2021.

Forum Guru mengeluhkan skema PPPK dan ASN 2021, di mana para guru yang sudah bersertifikasi tetap harus bersaing dengan golongan lainnya.

Merespon aspirasi para guru, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa, menyatakan bahwa salah satu masalah yang masih harus diatasi adalah komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ada problem, yaitu komunikasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya intensif P3K ini di dorong ke pemerintah daerah, namun sejak awal pemerintah daerah sudah mempunyai APBD di mana tidak membahas PPPK.” Ucap Anggota Komisi X Fraksi PKS itu.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi X FPKS DPR RI, Fikri Faqih juga menyampaikan pendapatnya mengenai isu Rekrutmen guru honorer ini.

“Kita akan menjembatani aspirasi guru kepada pemerintah melalui forum-forum. Tanggal 18 kita akan mengadakan rapat gabungan dengan Kemendikbud sebagai tidak lanjut dari hasil RDP tanggal 24 November 2020 yang lalu terkait tenaga honorer yang telah lulus PPPK.”

Anggota Komisi X FPKS DPR RI, Sakinah Aljufri, juga menambahkan bahwa Fraksi PKS akan berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan nasib pada guru honorer.

“Masalah honorer blm ada tuntas. Masih hanya janji dari pemerintah saja. Seperti K2 yang masih belum tuntas, sekarang muncul lagi PPPK yang SK nya belum turun. Kita akan berusaha semaksimal mungkin demi guru honorer bersertifikat.”

Forum guru mengharapkan bahwa pemerintah menuntaskan terlebih dahulu permasalahan honorer khususnya di sekolah negeri, sebelum membuka rekrutmen untuk honorer swasta dan sebagainya.

“Para guru honorer yang telah bersertifikat dan telah memiliki pengalaman kerja seharusnya lebih diprioritaskan ketimbang golongan yang lain.” Ucap Ketua Umum FGHBSN, Rizki Safari Rakhmat.

Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Masyarakat Sulawesi Tengah

Kota Palu, 12 Oktober 2021 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyerap aspirasi masyarakat. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Praptono, menyambut baik asprisasi yang disampaikan masyarakat melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dan pegiat pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi atas masukan yang diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah beserta pegiat pendidikan dan masyarakat dapat memaksimalkan pemanfaatan program pendidikan yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah,” tutur Praptono saat mendampingi Kunjungan kerja Komisi X DPR RI Reses Masa Persidangan I di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Sidang 2020-2021, di kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (11/10).

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Abdul Fikri Faqih, menyambut baik masukan masyarakat, dan Pemerintah Sulawesi Tengah. Masukan bidang pendidikan yang diutarakan dalam dialog bersama Komisi X DPR RI yang dihadiri Kemendikbudristek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Kemenparekraf/Baparekraf), Kementerian Pemuda dan Olahraga  (Kemenpora), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan guru, penguatan pendidikan vokasi, dan penguatan literasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Komisi X DPR RI pada kunjungan ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; pariwisata dan ekonomi kreatif; pemuda dan olahraga, serta perpustakaan, di Provinsi Sulawesi Tengah,” terang Abdul Fikri Faqih.

Pada kesempatan ini, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, menyambutkan baik kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Menurutnya, dengan kunjungan kerja tersebut dapat menguatkan sinergitas dan menyerap aspirasi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; pariwisata dan ekonomi kreatif; pemuda dan olahraga, serta perpustakaan, di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Hal ini penting supaya bapak dan ibu Komisi X DPR RI dapat memahami realitas yang terjadi di sulawesi tengah untuk didalami lebih lanjut menjadi produk-produk legislasi yang aspiratif dan rekomendatif,” tutur Rusdy.

Rusdy berharap dengan adanya dialog ini dapat memberi energi pembangkit dan penyegar bagi kesinambungan karya pengabdian seluruh perangkat pemerintahan dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Komisi X dan seluruh kementerian yang hadir. Semoga pertemuan ini dapat kita manfaatkan sebagai sarana dialog, berbagi informasi dan kolaborasi membangun negeri, khususnya bagi gerak cepat kerja-kerja kita menuju Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera,” imbuh Gubernur Sulawesi Tengah.  

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Hj. Sakinah Aljufri, memberikan apresiasi kepada Kemendikbudristek atas Program Indonesia Pintar (PIP) dan program pendidikan dan kebudayaan lainnya yang tersalurkan dan terimplementasikan dengan baik di Provinsi Sulawesi Tengah. “Kalau kita melihat program pendidikan seperti PIP semua sudah tersalurkan dengan baik. Kami apresiasi Kemendikbudristek,” tutur Sakinah.

Kemendikbudristek Terus Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Menjawab berbagai aspirasi yang disampaikan Pemprov Sulawesi Tengah dan pegiat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah terkait pemenuhan kebutuhan guru, penguatan pendidikan vokasi, penguatan literasi masyarakat; Praptono mendorong pemerintah daerah beserta pegiat pendidikan, serta masyarakat dapat memaksimalkan pemanfaatan program yang disiapkan Kemendikbudristek.

“Kemendikbudristek menyiapkan program seperti program guru penggerak dan program sekolah penggerak, penguatan pendidikan vokasi, dan PAUD serta pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah,” jelas Praptono.  

Pada kesempatan ini, Praptono juga mendorong komitmen Pemprov Sulawesi Tengah menyukseskan Program Guru Penggerak, dan Program Sekolah Penggerak, sehingga dapat terwujud peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam aspek literasi, numerasi, dan karakter. Ia juga memberikan apresiasi atas usulan yang disampaikan Pemprov untuk menyediakan pendidik vokasi sesuai kebutuhan dan menyiapkan usulan Politeknik Negeri. “Pendidikan vokasi menjadi program penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Masukan tersebut akan kami tindaklanjuti,” pungkas Praptono.

Turut hadir dari Kemendikburistek dalam Kunjungan kerja Komisi X DPR RI Reses Masa Persidangan I di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Sidang 2020-2021, yaitu: Direktur Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Paud, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Mulyatsyah; Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi, Saryadi; serta Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Askari.

Sumber: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/10/kemendikbudristek-dan-komisi-x-dpr-ri-serap-aspirasi-masyarakat-sulawesi-tengah

Aleg PKS Serahkan SK Beasiswa PIP dan Tinjau SD di Gunung Biru Tamanjeka Kabupaten Poso

Jakarta (17/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi X Sakinah Aljufri, menyerahkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) sekaligus meninjau SD Negeri 2 Tokorondo Desa Weralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso beberapa waktu silam.

Sebanyak 52 siswa/siswi yang berada di daerah pedalaman Poso Sulawesi Tengah merupakan anak-anak yang sangat membutuhkan beasiswa untuk dapat melanjutkan sekolah.

“Program beasiswa PIP yang kami salurkan bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan juga membantu siswa dan siswi yang berasal dari keluarga pra sejahtera terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini,” ungkap Sakinah.

Dalam sambutannya Sakinah menyampaikan bahwa Program beasiswa PIP dirancang khusus untuk membantu anak-anak didik usia sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

“Beasiswa PIP ini secara khusus dirancang untuk anak-anak usia sekolah dari SD, SMP, SMA dan SMK agar mendapatkan layanan pendidikan yang baik,” tegas Sakinah.

Disela-sela kegiatan, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini pun mengatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab Anggota DPR untuk memperjuangkan konstituen di daerah pemilihannya.

“Meskipun tempat ini jauh dari kota, terletak di kaki gunung. Akses ke sini pun luar biasa, tetapi disini ada anak-anak kita yang berhak mendapatkan beasiswa PIP. Apapun kendala medannya, kami tetap datangi agar anak-anak didik kita setidaknya mencicipi anggaran pemerintah dan mampu mengurangi beban mereka,” ungkapnya.

Dalam kegiatan penyerahan SK beasiswa dan peninjauan sekolah kali ini, Sakinah didampingi oleh Seketaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, Kepala Desa Kasiguncu, Danramil Kabupaten Poso Pesisir Bersaudara serta Kapolsek Poso Pesisir.

Tercatat sampai saat ini baru dua Anggota DPR RI yang menembus pedalaman Gunung Biru yang terletak di wilayah Tamanjeka, Kecamatan Poso, salah satunya adalah Sakinah Aljufri untuk menyalurkan beasiswa PIP.

Aleg PKS Soroti Verifikasi Penerima Bantuan Kuota Kemendikbud yang Terkendala

Palu (16/09) — Verifikasi dan validasi data nomor ponsel calon penerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen terkendala proses.

Laman yang disediakan Kemendikbud untuk proses verifikasi dan validasi data telepon seluler siswa, guru, mahasiswa dan dosen tidak bisa diakses.

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri, turut angkat bicara.

“Kalau program belum matang jangan dipaksakan, matangkan terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan. Sumber kendala justru bersumber dari laman verifikasi dan validasinya yang tidak bisa diakses,” ungkap Sakinah di komplek Al-Khairaat Palu, Rabu (16/09).

Politikus perempuan PKS asal Sulawesi Tengah yang berkantor di Senayan ini pun kembali mewanti-wanti Kemendikbud.

“Sedari awal kami sudah mewanti-wanti kepada Kemendikbud agar memperhatikan seluruh siswa, guru, mahasiswa yang berada di daerah 3T agar tetap dapat menggunakan subsidi kuota dengan baik. Namun masih dalam proses verivikasi saja sudah bermasalah,” ucapnya.

Verifikasi dan validasi nomor ponsel untuk program bantuan kuota internet dari Kemendikbud sebagai fasilitas pembelajaran jarak jauh bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen seharusnya pekan ini dapat didistribusikan.

“Operator sekolah diminta cepat selesaikan input data, mereka berjuang tak kenal waktu, tapi server Kemendikbud bermasalah, sangat lambat, sekarang tidak bisa diakses.’’ ucap legislator perempaun asal Sulawesi Tengah.

Sebelumnnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memperpanjang batas akhir proses verifikasi dan validasi data telepon seluler siswa, mahasiswa, guru dan dosen hingga Selasa, (15/09/2020).

Proses Verval nomor telepon selular penerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud seyogyanya ditutup pada hari Jumat, 11/09/2020 dikarenakan proses input data nomor telepon seluler tidak sesuai dengan target yang dicanagkan.

Jumlah nomor ponsel yang masuk Dapodik hinga Jumat kemarin baru 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa aktif dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di seluruh penjuru Nusantara.

Sementara itu, nomor ponsel yang telah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan 161 ribu nomor ponsel dari 250 ribu dosen.

Syekh Ali Jaber Ditusuk, Anggota FPKS Kecam Keras dan Minta Kasusnya Diusut Tuntas

Palu (14/09) — Peristiwa tragis yang menimpa ulama dan dai kondang Syekh Ali Jaber yang diserang pria saat memberikan tausyiah pada kegaitan wisuda tahfidz di Masjid Falahudin, Kota Bandar Lampung, Minggu (13/09/2020).

Menanggapi kejadian ini, Sakinah Aljufri, Anggota Komisi X DPR RI mengecam keras aksi penusukan yang menyasar ulama dan tokoh agama Syekh Ali Jaber. Terlebih peristiwa itu itu dilakukan disaat syekh Ali Jaber sedang memberikan tausyiah dihadapan jamaah.

“Saya mengutuk keras pelaku penusukan Syekh Ali Jaber dan sangat disayangkan ada berbagai kekerasan yang menimpa tokoh ummat Islam,” ungkap Sakinah.

Politikus PKS dapil Sulawesi Tengah ini pun meminta pihak berwenang untuk mengusut sampai tuntas.

“Pihak berwenang harus mengusut tuntas dan dicari benang merahnya agar tidak ada diskriminasi,” ungkap Sakinah.

Sakinah pun menegaskan selama ini kita sering mendengar kata radikalisme dikaitkan dengan umat tertentu yang hafizh al-quran. Ini yang seharusnya terang menderang dikatakan radikalisme, tapi yang anehnya kalau menimpa umat Islam pasti lagi-lagi pelakunya orang gila.

“Selama ini kita sering mendengar kata radikalisme. Radikalisme sudah masuk pada ranah pengajaran, imam serta para hafizh al-quran,” tutur Sekjend Wanita Islam Al-Khairaat.

Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja harus diusut tuntas, supaya tokoh agama tidak ada rasa khawatir menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tokoh dan ulama.

“Tugas Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk tokoh Agama,” pungkas Sakinah.

Subsidi Kuota Internet untuk Proses PJJ, Legislator PKS: Jangan Salah Sasaran!

Jakarta (01/09) — Pemberian subsidi kuota internet yang rencananya akan dikucurkan mulai bulan September 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dengan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun.

Legislator wanita PKS asal Sulawesi Tengah mengatakan kebijakan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen harus tepat sasaran.

“Pemberian subsidi kuota internet yang diberikan oleh Pemerintah untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen harus tepat sasaran dan tepat guna,” ungkap Politisi PKS dapil Sulawesi Tengah melalui pesan WhatsApp Selasa, (01/09).

Lebih lanjut Sakinah mewanti-wanti pemerintah agar selain tepat saratan penggunaannya pun harus tepat guna, digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh.

“Pastikan juga bahwa kuota internet subsidi ini sesuai peruntukannya yaitu untuk mendukung kelancaran pembelajaran jarak jauh. Pemerintah harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi memastikan paket kuota internet tepat guna,” kata Sakinah.

Selain itu Sakinah pun mewanti-wanti kepada Kemendikbud memperhatikan seluruh siswa, guru, mahasiswa yang berada di daerah 3T agar tetap dapat menggunakan subsidi kuota dengan baik.

“Saya meminta Kemendikbud untuk memperhatikan siswa dan guru yang berda di daerah 3T. Kemendikbud harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi yang mempunyai jaringan luas menjangkau seluruh pelosok negeri,” ungkapnya.

Ia pun berharap Kemendikbud memilih operator telekomunikasi yang sesuai dengan karekater daerah masing-masing.

“Jangan salah mengandeng operator telekomunikasi, nanti kuota internet tidak terpakai,” kata Sekjend Wanita Islam Alkhiraat.

Bantuan yang diberikan selama empat bulan dengan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun, akan dibagikan kepada siswa dalam bentuk kuota internet sebesar 35 gigabita per bulan bagi siswa, 42 GB per bulan bagi guru, 50 GB per bulan bagi mahasiswa dan guru.

Legislator PKS Harap Kemenpora Beri Porsi Lebih Sosialisakan Olahraga Tradisional

Palu (27/06) — Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Al-Jufri berharap Kemenpora berikan porsi lebih untuk sosialisakan olahraga tradisional.

Keinginan tersebut disampaikan Sakinah dalam rapat kerja DPR RI Komisi X bersama Kemenpora, Rabu, (24/06/2020).

“Olahraga tradisional ini sangat fenomenal sekali, selain melestarikan budaya bangsa Indonesia agar tidak punah dan tetap terjaga kelestarianya juga memberikan pendidikan sejarah bagi generasi penerus bangsa kita,” ungkap wanita legislator asal Sulawesi Tengah ini.

Olahraga tradisional yang merupakan warisan budaya asli Indonesia harus mendaptkan perhatian serius untuk selalu disosialisasikan.

“Saya pikir bahwa olahraga tradisional harus diberikan porsi yang besar oleh pemerintah, agar kearifan lokal ini terus terjaga dan dikembangkan,” ucap Sakinah.

Olahraga tradisional kita sangat melimpah, setiap daerah mempunyai olahraga tradisionalnya masing-masing, seperti hadang, dagongan, egrang, sumpitan, terompah panjang, gobak sodor, karapan sapi, pencak silat dan masih banyak lagi.

“Memang saat ini minat masyarakat terhadap olahraga tradisional sangat rendah sekali. Olahraga tradisional redup seiring dengan maraknya permainan playstation dan game online,” tuturnya.

Penyebab tenggelamnya budaya tradisional Indonesia karena kurangnya sosialisasi kepada generasi muda, generasi penerus bangsa.

“Oleh karenanya kewajiban kita semua terutama Kemenpora untuk lebih giat lagi mengkampanyekan olahraga tradisional kita agar digemari oleh masyarakat dan agar tetap terjaga kelestariannya,” pungkasnya.

Aleg PKS Dorong Kemenpora Blusukan ke Daerah-daerah Cari Bibit Pesepakbola Muda

Palu (26/06) — Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, mendorong Kemenpora untuk blusukan ke daerah-daerah mencari bibit-bibit pesepakbola usia muda yang bertalenta.

“Pak Menteri, berkaitan dengan program percepatan prestasi sepak bola nasional melalui pengembangan bakat usia muda, bahwa bibit-bibit pesepak bola muda kita sangat melimpah di daerah-daerah. Namun anak-anak daerah yang bertalenta dalam sepak bola selama ini tidak terpantau oleh PSSI saat melakukan perekrutan pemain sepakbola usia muda,” ungkap Sakinah dalam rapat kerja dengan Kemenpora Rabu, (24/06/2020).

Selain merekrut pemain muda dari jebolan PON dan sekolah sepak bola, Sakinah pun berharap agar nantinya dalam menjalankan program percepatan prestasi sepak bola nasional melalui pengembangan bakat usia muda Kemenpora bersama PSSI melakukan blusukan ke daerah-daerah mencari anak-anak usia muda yang berbakat.

“Perlu blusukan ke desa-desa yang mempunyai potensi sepak bola yang sangat baik. Saat ini perekrutan banyak mengambil dari sekolah sepak bola dan seleksi hasil PON. Padahal di luar sana masih banyak anak-anak yang mempunyai talenta sepak bola yang sangat baik,” ucapnya.

Dihubungi usai rapat kerja, Sakinah pun yakin sepak bola Indonesia akan maju seperti negara-negara lain.

“Indonesia ini negeri yang sangat luas, kaya sumber daya manusianya. Kita yakin suatu saat sepak bola Indonesia akan jaya,” pungkas Sakinah.

Kemendikbud Gandeng Netflix Siarkan Film Dokumenter di TVRI, Ini kata Anggota FPKS

Palu (18/06) — Program Belajar dari Rumah (BDR) yang diluncurkan oleh Kemendikbud pada 12 April 2020 silam saat ini dilanjutkan dengan melakukan kerjasama dengan penyedia layanan hiburan streaming, Netflix.

Sebagai bagian dari program Belajar dari Rumah dan untuk pertama kalinya di dunia, film-film dokumenter Netflix akan ditayangkan melalui saluran televisi.

Menaggapi hal itu, anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Al-Jufri, menilai kebijakan belajar dari rumah melalui layar TVRI yang bekerjasama dengan Netflik merupakan trobosan yang bagus.

Namun demikian Sakinah mengatakan Pemerintah harus memperhatikan siswa yang berada di daerah-daerah 3T karena masih banyak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui TVRI.

“Di daerah-darah 3T masih banyak anak didik yang tidak memiliki akses listrik sehingga tidak dapat menyaksikan TVRI. Ada juga daerah-daerah yang menyaksikan televisi harus memakai parabola,” ungkap Sakinah melalui WhatsApp, Kamis, (18/06).

Hal ini yang menjadi tantangan pemerintah untuk mencarikan solusi bagi anak didik yang berada di daerah-daerah tertinggal.

Selain menyediakan konten yang menarik atas kerjasama dengan Netflix, Sakinah pun menyarankan agar pemerintah bekerjasama dengan anak-anak bangsa yang mempunyai telenta dalam membuat film dokumenter.

“Banyak anak bangsa yang kreatif untuk membuat film dokumenter, film pendek. Kenapa Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan di tanah air justru menggandeng penyedia layanan streaming dari luar negeri untuk sekedar menyediakan film dokumenter,” pungkas Sakinah.

Anggota FPKS Soroti Kapal Cargo yang Merapat ke Dermaga Moutong Barat

Palu (15/05) — Masuknya kapal yang mengangkut alat berat ke dermaga Moutong Barat pada Rabu, (13/04/2020) menjadi sorotan anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sakinah Aljufri.

Sakinah menyoroti kapal LCT Sumber Sejahtera Abadi yang merapat di dermaga tersebut dikarenakan waktu yang tidak tepat, masuk dan bersandar ke dermaga saat pandemi Covid-19 yang masih tinggi sementara masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah masing-masing (stay at home).

“Disaat pandemi Covid-19 yang masih tinggi sekarang ini warga jadi resah lantaran kapal cargo mudah masuk dan berlabuh di dermaga Moutong Barat, sementara masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah masing-masing,” ungkap Sakinah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sulawesi Tengah ini pun berang lantaran disaat pembatasan akses masuk ke daerah-daerah dan himbauan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di jalur darat dan udara tidak diikuti dengan langkah serupa di jalur laut.

“Kita semua ingin pandemi Covid-19 ini cepat selesai, oleh karenanya mari semua pihak bersama-sama bahu membahu untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas lagi. Saya harap perusahaan yang mendatangkan kapal ini pun juga turut andil mencegah. Jangan semaunya sendiri, harus sesuai dengan protokol Covid-19, jangan diabaikan,” ujar Politisi PKS sekaligus Sekjen WIA Pusat.

Sakinah juga mendesak pemerintah setempat dan pihak terkait melakukan pengawasan secara ketat kapal yang bersandar.

“Pemerintah dan pihak terkait di dermaga harus bertanggung jawab penuh mengawasi ini dengan sangat ketat. Pembongkaran muatan harus sesuai dengan protokol Covid-19, harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Semua Anak Buah Kapal (ABK) harus dipastikan telah menjalani tes untuk memastikan bebas dari Covid-19,” kata Sakinah.

Ia juga menyampaikan bahwa bersandarnya kapal di dermaga Moutong Barat banyak mendapat protes dari warga setempat.

“Banyak sekali masyarakat yang memprotes bersandarnya kapal ini. Untuk mencegah meluasnya penyebaran virus korona atau Covid-19, saya berharap pihak-pihak terkait yang berwenang lebih memperketat pengawasan setiap kapal yang akan bersandar,” pungkas Sakinah.

Anggota Fraksi PKS DPR-RI Kecam Dugaan Penistaan Tokoh Agama

Palu (07/03) — Viralnya video seorang pejabat yang diduga melakukan penistaan kepada tokoh agama pimpinan salah satu pesantren, mengundang keprihatinan dari Anggota Fraksi PKS DPR RI Komisi X dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri.

Di hadapan sejumlah media, Sakinah mengaku malu dan sangat sedih, menyaksikan potongan video yang memperlihatkan seorang pejabat tampak memaki-maki sang pemimpin pesantren tersebut.

“Saya malu dan sedih. Inilah orang kalau tidak punya adab walaupun berilmu,” tegas Sakinah yang juga Sekjen Pengurus Besar (PB) Wanita Islam Alkhairaat, Kamis (05/02/2020).

Adab kata Sakinah, sangat penting dan harus didahulukan daripada ilmu. Dia mengilustrasikan, ketika Iblis terusir dari surga, bukan karena iblis itu tidak pintar dan hebat, tetapi karena iblis tidak punya adab dan tidak taat kepada Allah serta memiliki sifat sombong, sehingga dia harus terusir dari surga.

“Bukan hanya itu, iblis juga dikutuk oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka,” kisahnya.

Katanya, tidak sepantasnya seorang tokoh agama mendapat perlakukan seperti itu. Kata Sakinah yang juga cucu pendiri Alkhairaat, SIS Aldjufri, bahwa ulama adalah pewaris Nabi Muhammad SAW, maka jika ulama dinista, maka sama saja dengan menista Rasulullah SAW.

“Saya mendorong agar sang kyiai tersebut membuat laporan ke polisi, agar pelakunya segara diproses secara hukum,” sarannya.

PKS : Jangan Beratkan Murid dengan Banyaknya Mata Pelajaran

Jakarta (10/12) — Anggota DPR RI Fraksi PKS komisi X, Sakinah Aljufri menyampaikan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Menurut Sakinah, untuk mencapai tujuan pendidikan hal yang paling mendasar untuk diperbaiki adalah sistem pendidikannya.

“kurikulum kita harus dibenahi, kurikulum harus paten. Jangan kita ganti presiden ganti menteri ganti kebijakan ganti kurikulum. Ini yang pertama bingung adalah guru, guru bingung murid lebih bingung lagi”. Ungkapnya di komplek senayan.

Selain itu Sakinah pun menambahkan Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru honor.

“Masih banyak guru di daerah-daerah yang mendapatkan honor sebesar 75.000 per bulan. Kita berharap pendidikan berkwalitas, namun kesejahteraan guru tidak diperhatikan kesejahteraannya,” tuturnya.

Kita berharap kepada Pemerintah yang baru, dapat mengakomodir harapan semua stakeholder pendidikan, baik guru, orang tua maupun murid.

Sakinah pun menyoal mata pelajaran untuk siswa yang seabreg, berikan mata pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa.

“Jangan jejali murid dengan terlalu banyak mata pelajaran. Kita berharap anak-anak didik berhasil dan punya skill. Jangan nantinya siswa lulus sekolah tapi tidak punya skill, tidak punya keterampilan dan pada akhirnya menjadi beban dan penganguran. Kita berharap setelah lulus sekolah anak-anak sudah mempunyai keterampilan khusus,” pungkasnya.

Pembangunan Venue PON XX Menjadi Sorotan PKS

Jakarta (13/11) — Pembangunan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 yang akan dihelat di Papua saat ini menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri.

Anggota DPR dari Wilayah Indonesia Timur ini menyampaikan venue yang dibuat merupakan bangunan baru, ada 30 venue yang akan digunakan untuk menggelar 37 cabang olahraga dan 679 nomor pertandingan, dengan dana Miliaran Rupiah.

“Dana yang digelontorkan untuk PON ini sangat besar, tentunya kita berharap setiap event yang dilakukan mempunyai dampak sosial dan dampak ekonomi”, ungkap Sakinah di ruang rapat komisi X Rabu, 13/11/2019.

Lebih lanjut sakinah mengatakan tentunya semua event itu pasti untung, tetapi yang menjadi keheranan kita, kita tidak pernah untung.

“ini apa permasalahannya kita tidak pernah mendapatkan keuntungan dari segi ekonominya? Kalo mungkin sisi sosialnya ini merupakan satu kekuatan untuk merajut bangsa ini, dan ini merupakan marwah dari bangsa Indoneisa itu sendiri”, tandasnya.

Namun demikian, Sakinah Aljufri Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah berharap venue yang akan dibangun dengan biaya yang mahal nantinya tidak mangkrak setelah perhelatan PON. Dirinya berharap, venue yang telah dibangun dapat berguna untuk masyarakat.

“Venue yang telah dibangun diharapkan setelah selesai PON dapat digunakan untuk ruang publik, dan jangan sampai veneu yang telah dibangun jadi mangkrak dan tidak berguna,” tegasnya.

Dalam rapat komisi X ini Sakinah juga menyoroti masalah penghargaan untuk para atlet berprestasi yang sudah pensiun. Sakinah memaparkan bahwa pemberian penghargaan untuk atlet sangatlah penting untuk memajukan olahraga.

“Ada sesuatu yang harus diberikan kepada atlet yang berprestasi dan sudah pensiun, sehingga orang itu bersimpati dan berkeinginan untuk memajukan olahraga kita”, pungkasnya.

Larangan Pemakaian Cadar di Instansi Pemerintah, Ditentang Anggota DPR

Jakarta (1/11) — Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri menilai, pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyinggung penggunaan niqab atau cadar  telah menimbulkan kegaduhan.

Menurut Sakinah penganut paham radikal tidak bisa hanya dilihat atau dinilai dari cara berpakaian saja.

“Menteri agama kali ini benar-banar masuk pada wilayah privasi dan keyakinan dalam menjalankan ajaran agamanya dan ini sangat melukai hati ummat, seakan-akan cara berpakaian semacam itu identik dengan radikalisme. Ini tidak adil terhadap ummat Islam. Terus terang, banyak saudara-saudara kita yang menggunakan pakaian semacam itu berbuat banyak, baik untuk mencerdaskan bangsa ini dan membangun negeri ini”, ujarnya.

Dalam ajaran Islam terdapat kewajiban menutup aurat bagi laki-laki atau pun perempuan. Di kalangan ulama terdapat perbedaan mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat.

“Islam adalah agama yang penuh rahmat bila ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu Individu, jangan disinggung pakaiannya, cadarnya. Tentu yang manyoritas menggunakan pakaian tersebut akan terusik dan bisa termarjinalkan, hendaknya pemerintah jangan terus menerus berbicara tentang radikalisme, mari cari narasi yang sejuk, enak didengar, dinikmati oleh semuanya, tidak ada yang merasa didiskriminasikan, kita ciptakan budaya santun dalam segala hal”. Ucap Sakinah.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di al-quran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab. Namun Fachrul mewacanakan akan melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah. Pertimbangannya adalah alasan keamanan, belajar dari insiden penusukan Menko Polhukam terdahulu, Wiranto, yang salah satu pihak penyerangnya memakai cadar.

Tragedi yang menimpa Wiranto tidak bisa serta-merta menjadi alasan untuk melarang pemakaian cadar di instansi pemerintaha. Jika pun ada pemakai cadar yang melakukan tindak terorisme, itu merupakan oknum. Yang perlu ditindak adalah oknumnya, bukan pelarangan pemakaian cadarnya.

Lebih lanjut Sakinah yang juga selaku sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat (PP WIA) sangat menyayangkan pernyataan Menteri Agama RI tersebut.